It’s finally Friday! Guess what will make you excited to start the day? Our TGIV! (Thank God It’s Visualization). Trust us.
Good morning, Catchers!
It’s Friday. And if you need anything to start your day, it’s our carefully crafted TGIV where we will talk about… kenaikan gaji. Jadi dalam keputusannya bulan lalu, Kementerian Ketenagakerjaan uda memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2020 bakal naik sebesar 8,51 persen. Adapun yang jadi parameter kenaikan ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
So if you need to get a picture of how your paycheck would look like in the next year, look no further than…
Our TGIV (and….. your HR desk)
(Beep…beep…before you dig in, here’s a message from our TGIV team: data terkait rata-rata upah buruh didapat dari data BPS Sakernas Agustus 2019)
Who’s saying “let’s evaluate our election system”?
Sumber gambar: Kabar24 Bisnis.com
Pak Mendagri, Tito Karnavian.
Jadi kamu tau kan, kalo selama ini kamu selalu nyoblos langsung kepala daerah lewat pemilu? Nah, kata Mendagri baru Pak Tito Karnavian, Pilkada langsung ini perlu dan bakal dievaluasi karena banyak mudharatnya.
What does he mean?
Jadi pas lagi meeting sama DPR RI Hari Rabu lalu, Pak Tito bilang bahwa yaiya sih nyoblos langsung itu bermanfaat untuk partisipasi demokrasi, tapi juga memiliki sisi negatif, yakni biaya politik yang jadi tinggi.
How tinggi?
Pak Tito bilang, belakangan ini orang kalo mau nyalon jadi bupati aja harus punya duit at least Rp. 30 M. Kalo nggak punya duit segitu, mereka ga akan berani maju.
I see. So what’s his alternative?
Yhaa masih perlu kajian dan riset akademik lagi sih, untuk mengkaji soal ini. Dan Pak Tito bilang bahwa Kemendagri bakal melakukan hal itu. Intinya Pak Tito bilang, yang penting ada solusi untuk mengurangi biaya politik…
Uhm. Not surprised *palm face*
Kira-kira begitu reaksi Pak Tito pas tau ada banyak kepala daerah yang kena OTT karena korupsi. Berkaca dari pengalamannya sebagai Kapolri, Pak Tito bilang dia ga kaget lagi kalo denger info ada kepala daerah yang kena OTT.
I see. What do people say about this?
Kalo Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sih setuju sama Pak Tito. menurut mereka, emang diperlukan evaluasi dalam sistem pilkada langsung ini karena salah satu kelemahannya adalah biaya politik yang tinggi. Dengan ongkos politik tinggi, maka para kepala daerah itu bakal punya orientasi untuk balik modal ketika menjabat, dan terjadilah korupsi-korupsi itu.
Anyone else has a say?
Selain PPP, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bilang bahwa pihaknya uda melaksanakan tugas kok sebagai pengawas pemilu, dengan menindaklanjuti soal politik uang yang mugkin terjadi pas Pilkada. Kata Bawaslu, tujuan dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk menindaklanjuti politik uang dan dugaan pelanggaran lainnya, tapi ya terserah pemerintah dan DPR aja si.
Who’s feeling a liiiiiitle too comfortable with his position already?
Sumber gambar: Today Online
Not you and your TTM-an friend. It’s Mahatir Muhamad.
Jadi Perdana Menteri Malaysia yang uda berusia 94 tahun itu bilang bahwa dirinya belum kepikiran untuk mundur dari jabatannya sebelum dia bisa menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi Malaysia. Padahal, pas pemilu yang memenangkan dirinya di tahun 2018 lalu, Mahatir pernah bilang bahwa dia bakal menyerahkan jabatannya ke pemimpin partai yang mengusungnya waktu itu (yang pas pemilu lagi dipenjara), Anwar Ibrahim.
I feel like I could use some background.
Jadi gini, pas pemilu Malaysia tahun lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu, koalisi partai oposisi (named Pakatan Harapan or PH, yang dipimpin sama Mahatir Muhamad) memenangkan pemilu atas koalisi pemerintah (Named Barisan Nasional or BN) yang dipimpin sama Perdana Menteri incumbent, Najib Razak.
I’m reading…
Jadi sebenernya, Mahatir emang uda pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pas lagi zaman Pak Harto (1981-2003) dari koalisi pemerintahan aka BN. Abis itu udah kan, jabatannya selesai, dia diganti sama Abdullah Badawi yang terus dilanjutkan sama Najib Razak. Nah, di penghujung jabatannya ini, PM Najib disebut-sebut banyak terlibat skandal korupsi so Mahatir was like “guess who’s back, back again?”
Whoa.
Nah yaudah abis itu maju lah beliau dari koalisi oposisi, Pakatan Harapan yang identik sama pemimpin oposisi (yang juga udah sering kita denger namanya dari zaman Pak Harto) Anwar Ibrahim melawan mantan anak didiknya sendiri, Najib Razak. Pas kampanye, Mahatir bilang bahwa dia janji bakal memperbaiki ekonomi negara, membebaskan Anwar Ibrahim (yang emang waktu itu lagi dipenjara, dan menyerahkan jabatannya ke Anwar kalo dia menang). Tapi nih, Anwar Ibrahim uda keluar penjara, uda lewat setahun juga…dan Mahatir masih menjabat..
I see. What’s his argument?
Katanya sih karena praktek korupsi di sektor pelayanan publik di Malaysia masih marak, makanya beliau merasa tugasnya masih belum selesai. Meski begitu, PM Mahatir bilang bahwa dia bakal tetep kok menyerahkan kursi PM-nya ke Anwar Ibrahim, cuma dia harus hati-hati aja biar nggak ngulang kesalahan sebelumnya.
“Dosa besar saya kalo nggak ngakuin Hasanuddin sodara saya,”
Kata Jaksa Agung yang baru, ST Burhanuddin pas lagi meeting sama DPR RI kemarin. Pernyataan ini keluar ketika para anggota DPR mempertanyakan background dia yang merupakan adik dari politisi PDIP, TB Hasanuddin. Menurut para anggota, dari pengalaman yang udah-udah, Jaksa Agung yang ada hubungan sama parpol itu suka menggunakan jabatannya untuk kepentingan internal parpol *uhuk* ga jadi nyebut nama de *uhuk*.
Menanggapi hal ini, Pak Burhan bilang ya emang dia adiknya Kang TB Hasanuddin, tapi dia kepilih sebagai jaksa karena dia profesional dan uda berkarier di lembaga itu selama puluhan tahun.
Can “dosa besar” also goes to gebetanmu yang ga mau ngakuin status padahal udah nyaman?
