When environmental problems are getting worse…
All eyes are on Presiden Joko Widodo.
Yoi. Nyadar nggak sih makin ke sini, masalah lingkungan tuh makin complicated dan mengkhawatirkan banget, guys. Semuanya pada bertumpuk jadi banyak banget dan nggak kelar-kelar. Parahnya lagi, pemerintah pun seolah nggak menganggap masalah ini urgent.
Tell me.
Sure. Now let’s talk about it. As we all know masalah lingkungan tuh kan sekarang lagi happening banget yah. Mulai dari cuaca panas, polusi udara, sampai emisi karbon, semua jadi satu. Hal ini tuh of course nggak terlepas dari satu masalah utama, yaitu Climate Crisis.
Oh here we go again….
Yep. Bear with us karena masalah climate crisis ini beneran se-urgent itu, guys. Masalahnya, climate crisis ini tuh nggak cuma mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, tapi juga ngaruh sampai ke isu kesehatan. Kayak efek domino gitu lo, saling mempengaruhi nggak kelar-kelar sampai kesejahteraan masyarakat jadi taruhannya.
:((((
Jadi ya gitu. Di tengah masalah yang super complicated ini, of course masyarakat looking forward dong ke langkah apa yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait penanganan climate crisis. “Yuk pak, gimana nih pak?” Gitu kan. In that sense, masyarakat juga looking forward dong ke kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah, guys.
Gimana gimana?
To answer that question, now let’s take a look at Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR 16 Agustus lalu. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi tuh ada sih ngomongin masalah ketahanan lingkungan dan perubahan iklim. Yaa ada lah beberapa kali dibahas gitu kan. Pak Jokowi juga bilangnya perubahan iklim tuh menimbulkan ancaman serius terhadap pembangunan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Ya emang gitu nggak sih?
Nah masalahnya adalah, Pak Jokowi tuh seolah kayak lain di mulut lain di action gitu lo, guys. Iya, di mulut bilang perubahan iklim tuh bawa ancaman serius. Tapi action-nya justru malah mengabaikan perubahan iklim in the name of pertumbuhan. Ini juga yang disorot sama berbagai LSM iklim dan lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Keadilan Iklim. Disampaikan oleh salah satu dinamisator mereka, Torry Kuswardono, pemerintah tuh nggak mempertimbangkan kalau lingkungan hidup tuh juga rusak gara-gara pertumbuhan ini. As well as perubahan iklim yang dampaknya juga semakin parah.
HMMMM…
Wait until you hear about: Koalisi Keadilan Iklim juga menyebut tata kelola pemerintah terkait perubahan iklim tuh juga belum proper, guys. Termasuk pendanaannya yang masih jauh banget dari kata cukup. In that sense, koalisi ini menyebut presiden tuh kudu mencanangkan tata kelola penanganan dampak perubahan yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
Advertisement
Can’t agree more sih.
Iya kan. Balik lagi ngomongin pidatonya Pak Jokowi. Kalau ngomongin masyarakat nih, pidato Pak Jokowi kemarin juga disebut belum ngejawab persoalan mendasar terkait perwujudan keadilan iklim. Salah satunya ya manfaat bagi kelompok paling rentan di masyarakat. Kayak petani dan nelayan, Masyarakat Adat dan Komunitas lokal, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia, dan kaum miskin perkotaan. Nah, kalau nggak digubris nih, yang ada malah terjadi kesenjangan keadilan iklim di Indonesia.
Jadi gimana dong?
Terus apa lagi?
Got it. Anything else I should know?
Jadi gimana dong?
Nah makanya, dalam keterangannya, Koalisi Keadilan Iklim mendesak pemerintah untuk melakukan tujuh hal. Pertama, merancang dan menerapkan agenda perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional dengan parameter dan indikator transisi berkeadilan, adaptasi efektif, serta integritas lingkungan dan sosial. Terus, pemerintah juga kudu menerapkan transisi energi yang berkeadilan iklim (just transition) secara serius, guys, which is dengan membuat peta jalan yang jelas terhadap pensiun dini PLTU batu bara, peralihan penggunaan minyak and gas, sampai akselerasi penggunaan energi terbarukan biar terjadi penurunan emisi secara riil. Biar make sure nggak ada warga maupun lingkungan yang dikorbankan dalam upaya penurunan emisi.
Terus apa lagi?
Terus, hutan alam, gambut, dan mangrove yang belum terlindungi juga kudu diperluas perlindungannya, guys. Proyek strategis nasional dievaluasi benar-benar, hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokalnya diperhatikan, sambil transportasi publik juga kudu dibikin aman dan nyaman. Jadi ya gitu deh, guys.
Got it. Anything else I should know?
Oya btw, di tengah segala permasalahan ini, yang nggak boleh kita skip itu adalah: RUU Keadilan Iklim kudu segera banget nget nget mulai dibahas, guys. Ajak-ajak dong tuh masyarakat. Khususnya kelompok rentan, perempuan, disabilitas, generasi muda, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, buruh, petani, nelayan dan kelompok lainnya. Biar masalah yang ada juga bisa segera terselesaikan sampai ke akarnya.
Advertisement