Masyarakat Tolak RKUHP Yang Disetujui DPR RI

Yoi. After thunder and storms, draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana aka RKUHP yang super kontroversial itu udah disetujui sama DPR dan bakalan segera disahkan, guys. Saking kontroversialnya, denger kabar bakal segera disahkan, masyarakat langsung bereaksi dengan menolak tegas RKUHP ini. Unjuk rasa pun terjadi di berbagai daerah.

Karena dalam drafnya, terdapat berbagai pasal yang bikin publik kayak, “Dih? Apaan sih?” Gitu. Adapun berbagai pasal yang dimaksud di sini tuh kayak Pasal Penghinaan Terhadap Presiden misalnya. Di Pasal 218, 219, dan 220, tertulis orang yang menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, sekalipun lewat visual atau audio bisa dipidana dengan hukuman maksimal tiga/empat tahun penjara dan denda 200 juta Rupiah. Nggak cuman ke presiden dan wakil presiden, kalau kamu melakukan penghinaan terhadap lembaga negara yang lain kayak DPR atau TNI/Polri, kamu juga bisa dipidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara, bahkan bisa sampai dua tahun kalau penghinaan tersebut dilakukan lewat media sosial.

Nggak cuman ngomongin macem-macem penghinaan, RKUHP ini juga ngomongin hal-hal basic terkait pidana, guys. Kayak pencurian, pembunuhan, dll. Semuanya diatur di sini.  Cuman yha gitu, sejak revisian terakhirnya dibuka ke publik September 2019 lalu, all eyes are on pasal-pasal kontroversial nan bermasalah related to penghinaan lembaga negara tadi, terus juga gelandangan yang bisa dipenjara, sampe aturan soal kohabitasi aka kumpul kebo yang bisa kena hukuman enam bulan penjara dan denda Rp10 juta. But despite segala kontroversi yang ada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemarin menyebut draf RKUHP ini udah disetujui di tingkat I, dan tinggal dibawa ke rapat paripurna DPR aja buat legit disahkan deh.

Adapun dari keterangan Pak Dasco, RKUHP bakalan dibahas di rapat paripurna sebelum mereka masuk masa reses di tanggal 15 Desember nanti, guys. That being said, sebelum beneran kejadian drafnya disahkan, publik pun merespons dengan menggelar sejumlah aksi unjuk rasa menolak disahkannya undang-undang ini di berbagai daerah.

Yha karena menurut warga, dengan adanya RKUHP ini, sama aja negara udah merampas hak kebebasan berpendapatnya masyarakat, guys. Makanya sampe ditolak sama masyarakat. Nah Di Jakarta, hari Minggu kemarin pas Car Free Day di Bundaran HI, terjadilah aksi unjuk rasa itu. Jadi sekalian olahraga, sekalian unjuk rasa ygy. Aksi unjuk rasa ini kemudian dibubarkan polisi waktu terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Di momen itu, pengunjuk rasa masih sempat teriak, “Sambo woi, Sambo.” Lol.

Unjuk rasa menolak disahkannya RKUHP juga terjadi di Padang, Sumatera Barat.  Hari Selasa kemarin, masyarakat rame-rame datang ke depan Kantor DPRD Sumatera Barat dan menyampaikan aspirasi mereka. Pake bawa-bawa spanduk yang tulisannya macem-macem banget, guys. Contoh, “Jalan Ditutup Sementara, Sedang Ada Perbaikan Negara”. Selain itu, ada juga drama sarkas yang intinya mereka pengen bilang kalau sampe RKUHP ini disahkan, bakalan makin banyak masyarakat yang teraniaya disebabkan pasal karet di rancangan ini.

Ok let’s go back to the draft. Kamu harus tahu nih, guys. Yang in charge ngerjain rancangan ini dari pihak pemerintah kan Kementerian Hukum dan HAM yah. Nah dalam hal ini, sebelum diserahin ke DPR, Wakil Menteri Kemenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej bilangnya draf RKUHP ini udah mengalami berbagai penyesuaian, guys. Salah satunya disampaikan oleh Pak Eddy adalah draf terbaru ini udah menghapus pasal pencemaran nama baik dan pasal penghinaan di Undang-Undang ITE.

Iya. Pak Eddy bilang penghapusan dua pasal ini udah mendengar masukan masyarakat, guys. Di mana dua pasal ini seringgg banget dijadiin alasan buat aparat penegak hukum buat menangkap dan menahan masyarakat. Lebih jauh, penghapusan dua pasal ini juga juga bisa menekan adanya potensi multitafsir di kalangan penegak hukum. Jadi kayak, “Daripada ribut mulu, yaudah mending diilangin aja sekalian,” gitu guys. Harapannya bisa berdampak baik juga buat demokrasi ceunah.