Unjuk Rasa Dugaan Kecurangan Pemilu

Yep, today is the day everybody. Hari ini banget nih, Komisi Pemilihan Umum aka KPU bakal mengumumkan siapa aja yang berhasil memenangkan Pemilihan Umum 2024. Mulai dari partai politiknya, sampe Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Hectic dah pokoknya hari ini, guys. Hectic iya, panas juga iya. Serius, panas karena sejak beberapa hari lalu, berbagai lapisan masyarakat tuh udah menggelar unjuk rasa meng-highlight dugaan kecurangan Pemilu.

You got it. Jadi gini guys, as we all know sejak hari pencoblosan 14 Februari lalu, KPU selaku EO-nya Pemilu kan punya deadline selama 35 hari buat melakukan perhitungan suara, dan menetapkan siapa yang bakal menang di Pemilu ya. Either itu untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD, dan juga Presiden serta Wakil Presidennya. Now, fast forward ke 35 hari setelah tanggal 14 Februari, hari ini banget nih, pengumuman yang kita nanti-nantikan itu akhirnya akan kita sambut, gengs.

Nih yah, sejak perhitungan suara kemaren, KPU tuh kan berusaha selalu open ya sama masyarakat update-nya kayak apa. Rapat pleno perhitungan suara juga selalu bisa diakses sama publik kan. Makanya meskipun belum ada pengumuman dari KPU, kita bisa nebak nih hasilnya ntar bakal kayak apa.

Asli ku sudah tahu jawabannya…..

We know rite. Per kemarin, dari 38 provinsi di Indonesia, paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran dinyatakan berhasil menang di 34 provinsi, guys. Sedangkan paslon 01, Anies-Muhaimin, cuma menang di Aceh sama Sumatra Barat. Tinggal nunggu hasil dari Papua dan Papua Pegunungan sekarang. That being said, yang bakal diumumkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih yaa.. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, guys.

Tapi ya gitu, guys. Banyak drama yang terjadi di sini. Iya (Soon to be) pemenangannya Prabowo-Gibran ini diwarnai dengan berbagai dugaan kecurangan yang bikin masyarakat marah banget karenanya. In that sense, dari Senin kemaren, berbagai lapisan masyarakat udah turun dalam unjuk rasa di depan gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menuntut KPU menghentikan perhitungan suara. “Namanya curang ya buat apa lagi diitung sih,” gitu guys kira-kira.

Nah untuk menjawab hal itu, mimin mau ajak kamu kenalan sama pimpinan massa yang berunjuk rasa kemaren. Everybody meet: eks Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen (Purn.) Soenarko. Dalam keterangannya kemaren, Pak Soenarko bilang kecurangan Pemilu tuh obvious banget, guys. Mulai dari perbedaan perolehan suara di Sirekap yang signifikan banget, sampai segenap fakta yang ditampilkan di film Dirty Vote beberapa waktu lalu. (What is Dirty Vote btw? Find out here).

But, wait until you hear about: Pak Soenarko bilang dalang dari semua kecurangan ini is none other than Presiden Joko Widodo, guys. Yep, you heard it right. KPU tuh cuma operator cenah, sutradaranya ya tetep Pak Lu… Eh, maksudnya, Pak Jokowi. Makanya, lewat aksi kemaren, Pak Soenarko dan segenap massanya menuntut supaya Presiden Jokowi turun dari jabatannya. Selain itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja  dan Hakim MK Anwar Usman juga dituntut supaya dipecat. In his words, gini nih kata Pak Soenarko: “Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negeri ini.”

Ada dong. Menanggapi semua ke-chaos-an unjuk rasa ini, KPU be lyke, “Sudah byasaaa.” Iya, disampaikan oleh Komisioner KPU, August Mellaz (Salt air....), dari Pemilu ke Pemilu, setiap mau pengumuman hasil rekapitulasi suara, unjuk rasa emang selalu ada, guys. Semua tudingan ke KPU juga mereka udah khatam. Jadi yaa… They get used to it deh. Lebih jauh, Pak Mellaz juga bilang KPU tuh selama ini udah trying their best, dengan menjadi transparan, terbuka, dll. Jadi kalau masih dituding macem-macem lagi, kayak ya udah gitu.

Belum selesai, beb. Kamu harus tahu nih, orang-orang di KPU bukan satu-satunya target dalam melakukan unjuk rasa. Yep, kemaren, ribuan masyarakat juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, di Senayan. Yang dituntut juga sama, masih terkait dugaan kecurangan Pemilu. Cuma kalau di DPR, para pengunjuk rasa itu menuntut supaya bapak ibu DPR gercep menggunakan hak angket mereka  (Punten, hak angket apaan lagi? Baca di sini, ges).

Terus, kalau aksi di Gedung KPU tadi dipimpin tokoh Mayjen (Purn.) Soenarko, meanwhile, aksi di depan Geung DPR juga dipimpin tokoh nasional, guys. Ada eks Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin bersama massanya, kelompok Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat aka GPKR. Dalam keterangannya kemaren, Pak Din mendesak DPR supaya melancarkan hak angket biar semua kontroversi di dalam Pemilu tuh bisa beres, guys. That’s why yang mereka seruduk Gedung DPR kan.  

Ehehehe we know what you’re thinking. Pak Soenarko dan Pak Din juga mikirnya gitu kok, guys. Bahkan kalau kata Pak Din nih, sumber dari semua sumber masalah di sini tuh ya Presiden Jokowi. “Sumber masalah bangsa,” katanya. That being said, mereka nggak akan stop unjuk rasa sampai aspirasi mereka didengar, dan sampai Presiden Jokowi bisa dimakzulkan. Hal ini ditegaskan sama Pak Soenarko, “Kita tidak mau dipimpin maling dan penipu.” Terus, Pak Din juga bilang, “Kita datang sebanyak-banyaknya, sampai yang apa kita segala laksanakan tercapai yaitu, runtuh dan tumbanhnya rezim yang melakukan kejahatan konstitusional.”

Yes. Terus dalam aksi di KPU kemaren, para pengunjuk rasa sampe bakar ban segala, guys. Tapi untungnya emosi mereka semua berhasil diredam sama para aparat yang berjaga sih. Yep, ada sekitar 3.355 aparat dari Polri yang berjaga di DPR dan KPU. Ending-nya, Senin malam kemaren, massa di KPU semua udah bubar jalan , guys. Begitupun yang ada di DPR. Pengunjuk rasa di DPR udah diajak komunikasi sama anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Sampai berita ini ditulis, masih belum diketahui hasil pertemuan para pengunjuk rasa dengan Fraksi PDI Perjuangan kayak apa.

Jadi ya gitu sih intinya, guys. Inget bahwa pengumuman hasil Pemilu bakal segera diumumkan hari ini kan. Pasti hari ini, since udah last day banget ini tuh. Nah setelah hari ini, kalau ada pihak yang nggak terima sama hasilnya boleh banget langsung mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi maksimal 3×24 jam setelah KPU menetapkan keputusannya. Di MK sendiri, Mahkamah Konstitusi udah prepare banget dengan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hasil Pemilu. Berlaku buat Pilpres dan Pileg ygy.