Anwar Usman Ajukan Gugatan ke PTUN

Kamu masih inget ‘Si Paman MK’ dong? Itu loo, adik iparnya Presiden Jokowi, yang juga pamannya Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang beberapa waktu lalu dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik berat. Update-nya sekarang, blio lagi effort buat balik lagi sebagai Ketua MK, guys. Bahkan lagi ngajuin gugatan ke PTUN Jakarta. So, meet again: Anwar Usman.

Iya… rasa-rasanya kok bisa??? Gitu kan ges? Anyway, kamu pasti udah khatam lah ya sama semua drama di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Mulai dari gugatan ke MK tentang syarat usia calon capres-cawapres, sampai conflict of interest antara Mas Gibran, Presiden Joko Widodo, dengan Ketua MK yang memutuskan pada saat itu, Anwar Usman. Iya, mereka semua tuh keluarga, guys. Ayah-anak-paman. Hal ini kemudian jadi masalah dong. Akhirnya diajuinlah gugatan lanjutan ke Majelis Kehormatan MK aka MKMK.

Berproses lah perkara ini di MKMK kan, di mana per 8 November 2023 lalu, MKMK yang diketuai Jimly Asshidiqie akhirnya memutus Anwar Usman terbukti melakukan PELANGGARAN BERAT dan harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI (Read the full story here). Terus ya udah, Ketua MK selanjutnya digantikan oleh Suhartoyo ya. Nah menyikapi hal ini, Pak Anwar cuma bilang, “Jabatan itu adalah milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai ketua tidak sedikit pun membebani diri saya,” katanya gitu. Itu statement-nya di tanggal 8 November 2023 ygy. Pls quote that.

HOWEVER, belum nyampe sebulan, dari yang katanya “Jabatan hanya milik Allah”, sekarang kita tahu kalau Pak Anwar masih tetep ngincer jabatannya, guys. Iya, hal ini legit confirmed karena 24 November 2023 lalu, Anwar Usman masukin berkas gugatannya ke PTUN Jakarta. Ada beberapa poin dalam gugatannya. Kita bahas satu-satu yah.

Dalam gugatannya, Anwar Usman meminta: 1) Minta hakim PTUN membatalkan Putusan MK terkait pengangkatan Pak Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, 2) Minta hakim mewajibkan Pak Suhartoyo buat mencabut putusan MK terkait pengangkatannya sebagai ketua, 3) Minta hakim mewajibkan Pak Suhartoyo balikin nama baiknya, dan juga balikin posisinya sebagai Ketua MK Periode 2023-2028.

Ehehehe ya gitu deh, guys. Gugatan ini kan masih berproses ya di PTUN. Tapi yang harus kamu tahu adalah, update -nya sekarang, Kamis kemaren, itu PTUN udah mengeluarkan putusan selanya, guys. Pls take note ini putusan sela, ya. Alias baru sementara, belum final. Tapi ya tetap aja bikin publik meradang. Soalnya putusannya gini nih: Menunda Putusan MK terkait Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

We know, rite. Tapi ya balik lagi, guys. Ini tuh baru putusan sela, ya. Hasil finalnya, baru bakal disidangkan 21 Februari besok. Nggak tahu putusannya bakal kayak apa. Tapi kalau kata eks Ketua MK yang juga Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, “PTUN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan.”

Iya, soalnya kalau kata Pak Mahfud, PTUN tuh nggak bisa mengabulkan gugatannya Anwar Usman. Yep, ada perbedaan antara PTUN yang cuma mengadili keputusan tata usaha negara di mana sifatnya konkret, individual, dan final, sama MKMK merupakan putusan profesional dewan etik. Lebih jauh, Prof. Mahfud bandinginnya gini: Ketika Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu menyatakan KPU melanggar kode etik atas pencalonan Gibran sebagai Cawapres, status Gibran tetap legit kan. Gibran tetap lanjut sampai bisa dicoblos sama rakyat. Nah di sini case-nya juga kayak gitu. Status pemberhentian dan pengangkatan Pak Suhartoyo harusnya nggak bakal keganggu di sini, guys. Harusnya yaa ehehehe.