Menko Marves : OTT KPP Tidak Bagus Dilakukan

Tapi yang harus ditekankan di sini adalah nggak cuman sistemnya aja, tapi mental masyarakat Indonesia buat nggak korupsi, guys. Ini yang kemudian digarisbawahi oleh Menko Pembangunan manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Di satu sisi, Pak Muhadjir setuju kalau OTT emang harus dikurangi. HOWEVER , hal itu bakalan applied very well kalau mentalnya orang-orang, termasuk para pejabat tuh udah sadar kalau korupsi tuh tindakan yang menghancurkan. Sementara, revolusi mental juga perlu waktu kan. It takes a looooottt of time. Makanya, dalam hal ini, Pak Muhadjir menyebut yang harus dilakukan adalah dengan kasih pendidikan anti korupsi dengan tujuan bisa membangun dan memperkuat mental kejujuran dan integritas dari orang-orang korup ini.

Selain itu, Wakil Presiden KH. Maruf Amin juga menyampaikan korupsi tuh tindakan yang kompleks, dan buat memberantasnya butuh tindakan yang komprehensif juga. Mulai dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Nah kalau pendidikan dan pencegahannya udah succeeded, maka penindakan pun bisa jadi nggak ada kan. Jadi, yang harus dilakukan adalah gimana caranya pendidikan dan pencegahan ini kudu maksimal, biar nggak ada penindakan.

Of course. Adapun yang menentang statement bapak-bapak eksekutif ini adalah dari Indonesia Corruption Watch aka ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana bilangnya otoritas KPK dalam memberantas korupsi tuh nggak boleh diintervensi sama pihak mana pun, termasuk pihak eksekutif. Dari sini, Kurnia pun minta Presiden Jokowi supaya menegur Opung Luhut dan menteri lainnya buat nggak mencampuri upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK. Toh selama ini OTT yang dilakukan KPK ampuh banget dan berdampak besar dalam pemberantasan korupsi.

Masih dari pernyataan bang Kurnia, Bang Kurnia menyebut dia nggak bisa relate sama logikanya Opung LBP yang menyatakan OTT bikin citra Indonesia jelek.  Justru menurut Bang Kurnia, dengan pemberantasan korupsi yang maksimal, salah satunya dengan OTT, citra Indonesia tuh bisa jadi bisa jadi bagus dan diapresiasi sama masyarakat Dunia, guys. Contoh di tahun 2013, di mana waktu itu KPK dapat penghargaan Ramon Magsaysay Award karena dinilai berhasil memberantas korupsi secara masif. Dari sini, Bang Kurnia bilangnya either Opung Luhut yang kurang referensi, atau beliau nggak paham sama ucapannya sendiri.

Ada dong. Now let’s hear it from the one who’s actually doing it… Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabag Penerangan KPK, Ali Fikri menyampaikan saat ini KPK tuh nggak cuman fokus di OTT aja when it comes to memberantas korupsi, guys. Ada program Monitoring Center for Prevention aka MCP yang bisa kasih pendampingan buat pencegahan dan pendidikan anti-korupsi di daerah yang pejabatnya kena kasus korupsi. Terus juga diawasi lewat program Survei Penilaian Integritas di mana nggak cuman menargetkan pejabat negara aja, tapi yang di daerah juga. Dan ini nggak cuman ke pejabat aja, tapi pengusaha juga.

Btw kalau ngomongin korupsi tuh emang sedih, plus kesel, plus gemes, plus marah ygy. Mixed feelings, deh. Secara kalau ngomongin korupsi nih, udah banyak banget tokoh yang ditangkap KPK, guys. Mulai dari pejabat daerah di level bupati kayak Bupati Bogor non-aktif Ade Munawaroh Yasin, di level gubernur yang terbaru ada Gubernur Papua, Lukas Enembe. sampai di lingkungan pendidikan juga ada, yaitu Rektor Universitas Lampung, Prof. Karomani.