Janji Para Menteri Terkait Penggusuran Pulau Rempang

19 September 2023

115

Here’s your A to Z update on: Pulau Rempang’s case….

Tetap lanjut dengan segenap janji dari pemerintah.

Janji janji siapa yang manis semanis yang keluar dari mulut gebetan kamu? Yak janjinya pemerintah, ehehehe. Anyways, we’re talking about janji para menteri terkait penggusuran Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, guys. Kenapa bisa sampai keluar janji-janji manis? Ya biar project yang ada di sana bisa tetap jalan despite segala penolakan yang bahkan menyebabkan konflik sampai hari ini.

Wait. What’s happening there?

Ada pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional bernama Rempang Eco City. To give you some background, Rempang Eco City ini adalah salah satu proyek strategis nasional di mana tujuannya adalah supaya pembangunan di daerah tuh bisa merata gitu lo, guys. Lewat proyek ini, sebanyak 17 hektare Pulau Rempang bakalan punya kawasan industri, pariwisata, dan juga punya spillover effect buat Kota Batam serta daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau.

I am reading….

Warga di Pulau Rempang sendiri sih nggak ada masalah yah sama idea pembangunan ini. But the thing is, dengan adanya pembangunan, meaning, warga yang ada di sana ya mau nggak mau kudu direlokasi alias dipindahin kan. Atau bahasa kasarnya, digusur deh gitu. Itu yang mereka nggak bisa terima. Secara, warga di sana born and bred juga di situ. In that sense, tokoh masyarakat Rempang atas nama Sudirman bahkan bilangnya mereka serasa terusir dari kampung sendiri.

Terus gimana dong?

Ya mereka nolak. Awal bulan lalu, masyarakat yang nggak terima kemudian memblokir akses para aparat yang mau masuk dengan menebang pohon dan meletakan blok-blok kontainer. Bentrok akhirnya nggak terhindarkan setelah lemparan batu warga bersambut gas air mata oleh aparat. Nggak sampai di situ, belum nyampe seminggu nih, kerusuhan kembali terjadi bahkan sampai warga melakukan unjuk rasa. (Read the full story here). Dari sini, pemerintah pusat pun segera take action dan langsung datang deh ke TKP.

Oh wow…

Yep. Pemerintah pusat yang diwakili tiga menteri: Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto kemarin banget nih terbang langsung ke Pulau Rempang dan meeting sama Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Hasilnya, para pejabat ini menilai nggak ada pilihan lain selain tetap jalan terus melanjutkan project ini. Bahkan, dalam keterangannya, Pak Bahlil Lahadalia bahkan menyebut pembangunannya bakal dipercepat, guys.

Alasan?

Nah terkait alasannya, now everybody meet: Our neighbour, Singapura. Jadi dalam keterangannya kemarin, Pak Bahlil menyebut sekarang Indonesia sama Singapura tuh lagi ada dalam kompetisi, guys. Kompetisi memperebutkan tahta sebagai negara foreign direct investment aka FDI terbesar di ASEAN (which sekarang masih diduduki SG di peringkat pertama). That being said, Bang Bahlil bilang project ini butuh kecepatan dan ketepatan. Cepat karena kalau kitanya kelamaan nih, “Investor emangnya mau nungguin kita? Kita butuh mereka,” kata Pak Bahlil. Dan tepat, biar nggak menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

Tapi masyarakatnya pada menolak gimana dong?

It would be a loss, kalau kata Bang Bahlil. Yep, masih dari keterangannya, Menteri Investasi itu menyebut Rempang Eco City tuh punya nilai investasi lebih dari Rp300 T, gengs. That being said,

angka ini bisa banget meningkatkan Pendapatan Asli Daerah aka PAD dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dua hal ini bakalan ilang dong kalau nggak ada project ini. Makanya di sini pemerintah tetap kekeuh mau project ini tetap jalan dan investasinya terealisasi.

So, what are they gonna do to the people?

Well, menyikapi hal ini, Bang Bahlil sih janji bakalan segera menyelesaikan konflik dan bakal melakukan pendekatan yang lembut tapi persuasif terhadap masyarakat Pulau Rempang. Selain itu, Bang Bahlil juga menyebut pemerintah udah janji untuk make sure masyarakat yang terdampak bakal mendapatkan hak-hak mereka. Dalam hal ini, ya hak tempat tinggal mereka setelah digusur.

Which is…

Adapun hak-hak masyarakat yang dimaksud di sini adalah: Pertama, tanah seluas 500 meter persegi, terus rumah tipe 45 seluas 100 meter atau kalau yang diduitin senilai Rp120 juta, dan uang tunggu transisi sampai rumah selesai senilai Rp1,2 juta per kepala keluarga. Nggak sampai di situ, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bahkan juga menyebut pemerintah janji bakal kasih sertifikat hak milik sama masyarakat di 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang, guys. Kerjaan warga? Aman. Pemerintah bakal provide sejumlah mata pencaharian kayak tanaman tumbuh, keramba ikan, dan sampan untuk melaut. In his words, Bang Bahlil bilangnya, “Yakinlah pemerintah masih punya hati.”

….

Selain Bang Bahlil, Presiden Joko Widodo juga udah menegaskan bahwa ini masalah komunikasi aja, guys. Ya gimana, udah dikasih ganti rugi, dikasih lahan, dikasih rumah, harusnya mereka senang kalau kata Pak Jokowi. Nah cuma masalahnya di komunikasi terkait lokasinya aja yang kureng. Jadinya pada nggak terima dan konflik. Makanya, Pak Jokowi pun udah kasih instruksi untuk menyelesaikan masalah ini. In his words, “Masa masalah begitu harus sampai Presiden?” Kalau bukan sama bapak, sama siapa lagi kami mengadu, Pak? :((((

Sad :(((. Anything else I should know?

Btw, ngomongin konflik dan unjuk rasa, yang harus kamu tahu adalah, sebanyak 35 orang waktu itu udah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Barelang karena udah dianggap sebagai provokator. Nah, as the time goes by, para tersangka ini pun mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang turned out dikabulkan oleh kepolisian. That being said, per Sabtu kemarin, 35 orang ini pun udah dibebaskan dengan jaminan nggak boleh lagi ada aksi, dan unjuk rasa semuanya kudu damai.