DPR RI Mengesahkan RUU Kesehatan

You must have heard the news, rite? Bahwa hari Selasa kemarin, DPR RI baru aja mengesahkan salah satu Rancangan Undang-Undang di mana akhirnya jadi Undang-Undang, guys. Yep, we’re talking about UU Omnibus Law Kesehatan. UU-nya tuh kontroversial banget, bahkan sampe menuai pro dan kontra sepanjang perjalanannya. Terus saking tegasnya menolak, ribuan masyarakat yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya Selasa kemarin menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan dan ngancam mau mogok kerja.

Brace yourself, it’s gonna be a lengthy one. Tapi abis baca ini kamu bakal jadi expert UU Kesehatan deh, dijamin. Anyway, jadi emang UU Kesehatan ini banyak mengundang “Aye!” dan “Nay!” dari masyarakat guys. Tapi kalo kata pemerintah, “Ya gimana dok emang butuh banget niii.” Secara menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, covid-19 kemaren tuh beneran jadi turning point buat melakukan transformasi di bidang kesehatan, salah satunya melalui UU ini.

Ya maksudnyaaa pas covid-19 itu berbagai issue soal kesehatan kita tuh unfolded gitu loh. Mulai dari jumlah dokter di Indonesia yang kurang, penyebaran fasilitas dan layanan kesehatan yang ngga merata,  proses munculnya dokter-dokter baru juga lama (looking at you, sekolah FK yang lama dan susah lulus), dll. Nah makanya, pemerintah tuh melihat diperlukan pembenahan supaya sistem kesehatan di Indonesia jadi stronger than ever before.

Ya contohnya, jumlah dokter yang sedikit tadi harus bisa di-tackle dengan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter di tanah air. FYI guys, rasio jumlah dokter dan masyarakat di Indonesia tuh rendah banget. Cuma 0,47 per 1.000 penduduk. Saking rendahnya, kita tuh masih ada di bawah Timor Leste dengan rasio dokter 0,77 per 1.000 penduduk dan Myanmar dengan 0,74. Selain soal kelangkaan dokter, pelayanan primer kesehatan juga harus diperkuat, begitu juga dengan peningkatan industri farmasi, pemanfaatan teknologi kesehatan sampai pemaksimalan penggunaan alkes.

Correct. Jadi misalnya nih ya guys soal jumlah dokter yang dikit tadi. Jadi dalam aturan sebelumnya, Surat Tanda Registrasi (STR) itu harus diperpanjang setiap lima tahun. Nah dalam UU Kesehatan STR jadi berlaku seumur hidup. Menurut Kemenkes, hal ini perlu supaya menyederhanakan aturan administratif buat dokter dan mereka jadi gausah spend duit banyak perpanjangan izin tiap lima tahun gitu. Terus juga dalam UU yang baru, dokter asing tuh kalo udah spesialis bisa langsung praktek di Indonesia, dan dikecualikan dari aturan harus punya STR dan Surat Izin Praktek (SIP). Padahal dalam aturan sebelumnya, para dokter asing ini harus dapet rekomendasi dari IDI dulu berupa STR supaya bisa praktek di tanah air.

Nah terus juga yang jadi highlight para organisasi profesi adalah soal kriminalisasi. Dalam aturan yang baru, disebutkan bahwa nakes yang melakukan kelalaian sampe menyebabkan luka berat itu bisa dipidana paling lama tiga tahun, dan kalo sampe meninggal, maka pidananya paling lama lima tahun. Nah pasal ini tuh ditolak banget oleh para nakes karena dinilai bakal jadi sarana untuk mengkriminalisasi nakes. Padahal kan ya supaya sembuh tuh bukan tanggung jawab nakes doang, tapi juga pasiennya, sarana prasarana, fasilitas, dll.

Yep, some of them. Jadi sejak awal UU-nya dibahas sampe disahkan, sejumlah tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, pada menolak idea ‘transformasi kesehatan’ pakai UU yang baru ini. Contohnya para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia aka IDI. Menurut Ketua Umum PB IDI, dr. Adib Khumaidi, selama proses penyusunannya, UU ini nggak memenuhi asas keterbukaan alias nggak transparan. Ofc hal ini langsung dibantah sama pemerintah dan DPR di mana DPR tuh udah dari April-Mei kemaren melibatkan masyarakat dalam penyusunan UU ini. Organisasi profesi, akademisi, sampai tenaga kesehatan semuanya udah diundang dan diajak diskusi ceunah.