DPR RI Mengesahkan RUU Kesehatan, Pindah Kewarganegaraan Singapura Jadi Pilihan Warga Indonesia, Pilot Susi Air Masih Jadi Sandera KKB Papua, Burger King Thailand Rilis ‘Real Cheeseburger’

You must have heard the news, rite? Bahwa hari Selasa kemarin, DPR RI baru aja mengesahkan salah satu Rancangan Undang-Undang di mana akhirnya jadi Undang-Undang, guys. Yep, we’re talking about UU Omnibus Law Kesehatan. UU-nya tuh kontroversial banget, bahkan sampe menuai pro dan kontra sepanjang perjalanannya. Terus saking tegasnya menolak, ribuan masyarakat yang terdiri dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya Selasa kemarin menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan dan ngancam mau mogok kerja.

Brace yourself, it’s gonna be a lengthy one. Tapi abis baca ini kamu bakal jadi expert UU Kesehatan deh, dijamin. Anyway, jadi emang UU Kesehatan ini banyak mengundang “Aye!” dan “Nay!” dari masyarakat guys. Tapi kalo kata pemerintah, “Ya gimana dok emang butuh banget niii.” Secara menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, covid-19 kemaren tuh beneran jadi turning point buat melakukan transformasi di bidang kesehatan, salah satunya melalui UU ini.

Ya maksudnyaaa pas covid-19 itu berbagai issue soal kesehatan kita tuh unfolded gitu loh. Mulai dari jumlah dokter di Indonesia yang kurang, penyebaran fasilitas dan layanan kesehatan yang ngga merata,  proses munculnya dokter-dokter baru juga lama (looking at you, sekolah FK yang lama dan susah lulus), dll. Nah makanya, pemerintah tuh melihat diperlukan pembenahan supaya sistem kesehatan di Indonesia jadi stronger than ever before.

Ya contohnya, jumlah dokter yang sedikit tadi harus bisa di-tackle dengan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter di tanah air. FYI guys, rasio jumlah dokter dan masyarakat di Indonesia tuh rendah banget. Cuma 0,47 per 1.000 penduduk. Saking rendahnya, kita tuh masih ada di bawah Timor Leste dengan rasio dokter 0,77 per 1.000 penduduk dan Myanmar dengan 0,74. Selain soal kelangkaan dokter, pelayanan primer kesehatan juga harus diperkuat, begitu juga dengan peningkatan industri farmasi, pemanfaatan teknologi kesehatan sampai pemaksimalan penggunaan alkes.

Correct. Jadi misalnya nih ya guys soal jumlah dokter yang dikit tadi. Jadi dalam aturan sebelumnya, Surat Tanda Registrasi (STR) itu harus diperpanjang setiap lima tahun. Nah dalam UU Kesehatan STR jadi berlaku seumur hidup. Menurut Kemenkes, hal ini perlu supaya menyederhanakan aturan administratif buat dokter dan mereka jadi gausah spend duit banyak perpanjangan izin tiap lima tahun gitu. Terus juga dalam UU yang baru, dokter asing tuh kalo udah spesialis bisa langsung praktek di Indonesia, dan dikecualikan dari aturan harus punya STR dan Surat Izin Praktek (SIP). Padahal dalam aturan sebelumnya, para dokter asing ini harus dapet rekomendasi dari IDI dulu berupa STR supaya bisa praktek di tanah air.

Nah terus juga yang jadi highlight para organisasi profesi adalah soal kriminalisasi. Dalam aturan yang baru, disebutkan bahwa nakes yang melakukan kelalaian sampe menyebabkan luka berat itu bisa dipidana paling lama tiga tahun, dan kalo sampe meninggal, maka pidananya paling lama lima tahun. Nah pasal ini tuh ditolak banget oleh para nakes karena dinilai bakal jadi sarana untuk mengkriminalisasi nakes. Padahal kan ya supaya sembuh tuh bukan tanggung jawab nakes doang, tapi juga pasiennya, sarana prasarana, fasilitas, dll.

Yep, some of them. Jadi sejak awal UU-nya dibahas sampe disahkan, sejumlah tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, pada menolak idea ‘transformasi kesehatan’ pakai UU yang baru ini. Contohnya para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia aka IDI. Menurut Ketua Umum PB IDI, dr. Adib Khumaidi, selama proses penyusunannya, UU ini nggak memenuhi asas keterbukaan alias nggak transparan. Ofc hal ini langsung dibantah sama pemerintah dan DPR di mana DPR tuh udah dari April-Mei kemaren melibatkan masyarakat dalam penyusunan UU ini. Organisasi profesi, akademisi, sampai tenaga kesehatan semuanya udah diundang dan diajak diskusi ceunah.

Selain itu, IDI juga menilai UU Kesehatan ini nggak jelas gitu lo juntrungannya, arahnya ke mana. Bahkan disebut nggak punya landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan nggak mendesak. In a nutshell, IDI tuh menilai UU Kesehatan yang baru nih, “Buat apa???” gitu. Padahal, masih dalam keterangan dr. Adib, sembilan Undang-Undang Kesehatan yang sekarang berlaku tuh masih relevan banget. Nggak ada redundancy, dan nggak kontras antara satu dengan yang lain.

Well, Menkes Budi be like, “Objection! Ga setuju nih, karena Indonesia butuh banget perbaikan di bidang kesehatan.” Pak BGS bahkan nge-cite data di mana ada sebanyak 300.000 rakyat wafat karena stroke, 6.000 bayi meninggal karena kelainan jantung karena nggak bisa dioperasi, dan lima juta balita mengalami stunting. In that sense, Indonesia butuh banget UU Kesehatan yang diinisiasi sama DPR RI ini.

Nah udah kan. Udah dibahas sama DPR, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat ceunah, tinggal deh undang-undang ini dibawa ke paripurna untuk disahkan. Nah jadi dalam Sidang Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani itu, mayoritas para fraksi Di DPR pada setuju sama draftnya, guys. Adapun yang setuju adalah: PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PKB, dan PAN. Sementara Partai NasDem menerima dengan catatan, sedangkan PKS dan Partai Demokrat menolak pengesahan ini.

Hehehe kebetulan banget tiga-tiganya ada di Koalisi Perubahan ya, guys. Nah jadi tiga bestie ini sama-sama menyorot Mandatory spending atau kewajiban belanja. A little background about this mandatory spending thing: jadi dalam Pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan pemerintah daerah mau itu provinsi ataupun kabupaten kota wajib mengalokasikan 10% APBD buat belanja dan 5%-nya dibantu sama APBN. Nah di UU Kesehatan yang baru ini, mandatory spending ini dihapuskan, guys.

Dikonfirmasi langsung oleh Pak Budi Gunadi Sadikin, mandatory spending ini sengaja dihapuskan dalam rangka efisiensi anggaran. Karena di lapangan, Pak BGS menyebut seringkali mandatory spending ini nggak tepat sasaran, atau bahkan nggak jelas dibelanjain untuk apa. In his words, Pak Menkes bilangnya, “Bapak Presiden juga sempat berbicara beberapa kali. Uangnya dipakai buat apa? Dan saya mengalami sebagai menteri, banyak betul uang yang dipakainya kemudian kita nggak jelas untuk apa.”

Yoi. Lebih jauh, Pak BGS juga menilai besarnya anggaran yang dibelanjain tuh belum tentu berdampak positif sama kesehatan penduduk Indonesia. Iya, Pak BGS bahkan kasih contoh di negara lain kayak AS dan Kuba di mana dua negara itu punya mandatory spending yang gede, tapi rata-rata usia hidupnya nggak setinggi negara yang mandatory spending-nya lebih kecil kayak Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. That being said, pemerintah dan DPR tuh ngeliat fokusnya di sini tuh bukan di spending-nya tapi lebih ke outcome. Fokusnya bukan ke input, tapi ke output ceunah.

Nah tiga partai ini nggak sependapat akan hal ini, guys. Partai Demokrat yang diwakili Dede Yusuf kemaren bilang harusnya mandatory spending ini nggak dihapuskan secara adanya mandatory spending bisa menjamin peningkatan derajat masyarakat. In contrary to menghapuskan, Demokrat bahkan disebut lagi berjuang meningkatkan anggaran kesehatan, biar kesehatan juga bisa merata di seluruh penjuru negeri. The same thoughts were also spoken by PKS yang diwakili anggota DPR-nya, namanya Netty Prasetiyani. Menurut PKS, pelayanan kesehatan yang berkesinambungan tuh ya cuma bisa kejadian kalau anggarannya cukup, guys. Makanya dibutuhkanlah mandatory spending ini. Meanwhile, Partai NasDem sih menerima pengesahan ini asalkan mandatory spending-nya ditambah jadi 10% dari APBN.

Nah kayak UU baru pada umumnya, setelah disahkan di DPR, maka tinggal one step closer sampai akhirnya UU ini legit disahkan dan berlaku di NKRI. Yep, tinggal nunggu ditandatangani sama Presiden Joko Widodo aja, guys. Menyikapi pengesahan ini, Pak Jokowi sih fine-fine aja ya. Pak Presiden juga berharap UU yang baru ini bisa mereformasi sistem kesehatan Indonesia, termasuk kebutuhan layanan kesehatan yang hopefully juga bisa terpenuhi.

Soal itu juga. Sekelompok tenaga kesehatan tuh sampai sekarang masih bete dan marah banget kan sama pengesahan ini. Nah ending-nya, lima organisasi profesi which is para dokter di IDI, para perawat di PPNI, dokter gigi di PDGI, bidan di IBI, serta apoteker di IAI bakalan mogok kerja, guys. Serius. Mogok kerja nasional pula katanya, kecuali buat yang tugasnya emergency dan vital. Jadi ya gitu deh, sampai sekarang mereka masih konsolidasi sih. Tapi denger ada mogok kerja begini, Menteri Kesehatan terpanggil dong. Budi Gunadi Sadikin bilangnya, “Sampaikan dengan cara yang sehat. Saya terbuka anytime kalau ada yang mau menghadap. WA akan saya balas. Perbedaan argumen ya biasa,” katanya.

Jadi ya gitu, guys intinya. UU Kesehatan disahkan dan otw berlaku di Indonesia dengan segala ketetapannya meskipun para tenaga kesehatan masih banyak yang menolak. Nah speaking of penolakan, sesuai prosedur sebenarnya para tenaga kesehatan dari organisasi profesi ini bisa banget mengajukan judicial review atau menggugat UU ini ke.. Mahkamah Konstitusi. Dan ini yang most likely juga bakal dilakukan sama para nakes ini. Ketua PPNI, Harif Fadhillah bahkan bilangnya ngajuin ke MK tuh lebih realistis daripada harus mogok kerja. Kalau udah mentok banget, baru dah tu last option-nya mogok kerja katanya gitu.

GUYS! Ada yang menang “The Great War” nonton The Eras tour di Singapore? Apa? Engga? Well, ternyata tiket nonton Bunda Taylor Swift di Singapore bukan satu-satunya yang paling dicari sama generasi muda Indonesia. Tapi jugaaaa…. kewarganegaraan.

Serius guys, jadi ternyata banyak ugha nih, anak-anak Indonesia yang memilih untuk jadi warga negara Singapore dan tinggal di negara imut itu. Hal ini diketahui dari statement-nya dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Pak Silmy Karim yang bilang ada sekitar 1.000 mahasiswa Indonesia di Singapura yang berpindah kewarganegaraan setiap tahunnya. Adapun mereka yang berpindah kewarganegaraan berada pada usia produktif, dengan rentang umur 25 sampe 23 tahun.

Yep, kata Pak Silmy, dari tahun ke tahun tren masyarakat Indonesia yang berpindah kewarganegaraan Singapura selalu stabil di sekitar angka seribu orang. Ini terjadi dari tahun 2019 di mana ada 940 orang yang pindah jadi warga negara Singapura. Meskipun angka ini sempet turun menjadi 811 orang di tahun 2020, jumlah WNI yang pindah jadi warga negara Singapura menjadi di atas seribu pada tahun 2021 dan 2022. Nah, jumlah ini kayaknya bakal sama di tahun ini, karena sampe April kemarin aja, ada 329 orang yang pindah jadi warga Singapore.

Maybe yes. Ini diakuin sendiri sama Direktur Political Economy and Policy Studies, namanya Pak Antony Budiawan yang bilang secara umum penghasilan di Singapura tuh jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Makanya sebagian orang yang bekerja di Singapura merasa memiliki kepastian masa depan yang lebih baik lewat financial stablility yang mereka miliki dari pada bekerja di Indonesia. Sebagai perbandingan aja nih, rata-rata gaji pekerja di Singapura pada tahun 2022 ada di kisaran US$ 4.350 atau setara dengan Rp64 juta. Banyak banget gatu. Angka ini tentu aja beda jauuhhh sama upah minimal tertinggi Indonesia di Karawang yang berkisar di angka Rp5,1 juta aja. Apalagi UMR Jogja. Yaudah lah ya.

Nggak cuma itu sih, ada banyak banget faktor pemikat lain yang bikin mahasiswa kita falling in love sama Singapura. Hal ini diungkapin lagi sama Pak Antony yang menilai Singapura jauh lebih efisien dan tertib sehingga jadi pilihan bagi mereka yang suka hidup tentram (looking at you, om tante pengganggu ketentraman yang suka nanya kapan niqa). Selain itu, sektor kesehatan dan transportasi di sana juga sangat advanced, jadi mendukung terwujudnya hidup dengan kualitas yang baik.

Itu betul. Jadi emang Singapura ini jadi salah satu negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia, guys. Ini disebabkan sama beberapa faktor kayak minimnya lahan yang bikin negara ini berada di urutan ketiga negara dengan kepadatan penduduk tertinggi. Selain itu, Menguatnya mata uang Singapura dan pertumbuhan inflasi yang tinggi di sana bikin rata-rata harga kebutuhan harian jadi relatif mahal. Tapi ya balik lagi, berbagai fasilitas dan kenyamanan publik bikin banyak mahasiswa Indonesia ngeliat itu worth it. Apalagi ya penghasilan mereka bisa cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nah guys, fenomena orang-orang pinter dan terpelajar yang memilih untuk tinggal dan berkarya di luar negeri ini namanya brain drain. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang kayak India, Pakistan, termasuk juga Indonesia di mana para kaum intelektualnya malah males pulang. Khususon soal Indonesia, selain terkait pindah warga negara ke Singapore ini, publik juga sempat menyoroti soal para penerima beasiswa LPDP yang ngga balik ke tanah air. Apapun alasannya, hal ini tentunya menyebabkan brain drain di mana yang stay di negaranya jadi yang… gitu deh.

Yep it’s still not over. Tentunya kamu masih inget kan sama penyanderaan pilot maskapai Susi Air yang dilakukan sama Kelompok Kriminal Bersenjata Papua beberapa bulan lalu? Kabarnya sang pilot, Phillips Max Mehrtens sampe sekarang masih disandera dan nggak bakal dibolehin pulang sampe permintaan KKB untuk melepaskan Papua dari Indonesia terpenuhi. Nah baru-baru ini, ada update terbaru dari Presiden Indonesia, Pak Jokowi yang bilang bakal melakukan semua upaya untuk menyelamatkan sandera.

Iya kannn worrying banget kan. Jadi emang udah lebih dari lima bulan terhitung sejak tujuh Februari kemarin, pesawat yang dioperasikan oleh captain Phillips dibakar KKB Papua. Selain menghanguskan pesawat Maskapai Susi Air, KKB juga menyandera dan mengancam captain Phillips akan ditembak jika Papua tidak segera lepas dari Indonesia. Cuma karena permintaan tersebut sangat nggak mungkin untuk dituruti, proses negosiasi masih berlangsung sampe sekarang.

Oke, go on.

Nah Rabu kemarin, Pak Jokowi mengeluarkan statement baru terkait kasus penyanderaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru ini. Kata Pak Jokowi, pihaknya udah ngelakuin segala cara untuk membebaskan sandera. Pada saat itu Pak Jokowi bilang gini nih, “Semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kita lakukan betul-betul titik akhirnya menghasilkan sesuatu.”

Kalo soal itu, Pak Jokowi tentu aja nggak bisa bocorin strateginya dalam pembebasan captain Phillips guys, soalnya emang se-confidential itu. Pihaknya cuma bisa meyakinkan publik soal adanya upaya yang matang dalam pembebasan yang tengah dilakukan. Pak Jokowi juga bilang dalam upayanya ini, tentu aja pihak Indonesia udah melakukan segala cara, termasuk upaya bawah tanah dan upaya atas tanah.

Nah ini semua tuh kembali ditanyakan teman-teman wartawan setelah sempet tersiar isu pihak KKB meminta tebusan sebanyak Rp5 miliar kepada pemerintah Indonesia. Pak Jokowi yang juga ditanyai soal tebusan ini enggan membenarkan ataupun membantah kabar ini. Kembali lagi, beliau menegaskan bahwa pemerintah akan berfokus untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan jalan yang terbaik.

Kalo kata KKB sih engga, guys. Jadi dalam video pernyataannya yang dirilis Sabtu kemarin, pimpinan KKB, Egianus Kagoya dengan firm membantah isu tersebut. Pihak KKB menegaskan bahwa nggak akan menerima uang dalam jumlah berapa pun untuk tebusan pembebasan captain Phillips. Lagi-lagi permintaan mereka cuma satu yaitu pelepasan Papua dari Indonesia.

Agak rancu memang. Cuma, konteks uang tebusan Rp5 miliar pernah muncul ketika Kapolda Papua, Pak Mathius Fakhiri memberikan arahan kepada Pj Bupati Nduga. Saat itu Pak Mathius bilang jika pihak KKB menginginkan tebusan uang untuk pelepasan pilot, maka nilainya nggak lebih dari Rp5 miliar. Hal ini juga udah dikonfirmasi langsung sama Pak Mathius di hari yang sama dengan perilisan video KKB.

Nah di hari itu, Pak Mathius nggak cuma mengklarifikasi isu sejumlah uang tebusan. Pihaknya dengan tegas menolak permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya terkait pelepasan Papua dari Indonesia dan pasokan senjata api ke KKB. Meskipun begitu, pihak Pak Mathius juga tengah mengerahkan segala cara untuk bernegosiasi, termasuk dengan menyiapkan uang tebusan apabila sewaktu-waktu dibutuhin.

Full 20 slices keju, nggak ada dagingnya sama sekali.

Ada-ada aja makanan kekinian tuh ya, guys. Kayak, “Mon maap kok nggak abis-abis inovasinya,” gitu loo hahahaha. Tapi kalau kamu into marketing nih, kamu pastinya tahu dong kalau sebuah produk diluncurkan tuh ya ngikutin apa yang disuka sama target market mereka. Bener nggak? In that sense, kita mau ngomongin soal inovasi produk yang sekarang lagi heboh banget diomongin sama masyarakat Raikantopeni (bukan vrindapani ya HAHAHAHA) AKA Thailand.

Jadi baru aja minggu ini, Burger King Thailand merilis produk baru namanya ‘Real Cheeseburger’. Literally real cheeseburger, guys. Isinya beneran keju and keju only. Nggak ada dagingnya sama sekali. Kejunya banyak pula, sampai 20 slices. Nah dalam peluncurannya, burger literally keju ini dibendrol dengan harga THB 109 aja atau sekitar Rp46 ribu. Terus nanti kalo promonya udah lewat, maka harga normalnya adalah sekitar THB 380 atau Rp140 ribu.

Nah, kalo kamu mikir, “Ah, becanda niii,” engga guys. Ini beneran. Even Burger King udah ngeluarin statement, “This is no joke. This is for real.”

Jadi… ke Thailand nih kita?

---

Announcement

---

Thanks to Fardil, Someone, Jeon, Kumaila & Chev for buying us coffee today! 

---

Catch Me Up! recommendations