Perebutan Ketum Partai Demokrat

Jujur tiap hari ada aja drama perpolitikan tanah air ini yah, guys. Dan tiap hari bukannya makin anteng tapi malah makin juicy and spicy kayak ayam goreng favorit kamu wkwkwk. Bahkan sampai di level perebutan kekuasaan segala. Yep, we’re talking about rebutan, literally rebutan Partai Demokrat antara Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mau mengambil alih partai berlambang bintang mercy itu. Nah kemarin banget nih, kasus ini pun memasuki babak baru, guys.

OK. Grab your popcorn. Jadi semua drama dan konflik ini bermula di Kongres Luar Biasa aka KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 lalu. Hasil dari Kongres itu kemudian memutuskan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum yang baru gantiin Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai sini everything seems fine, rite? Kayak, “Ya udah Pak Moeldoko ketum baru,” gitu kan. Tapi plot twist-nya adalah, Mas AHY sebagai Ketua Umum tuh nggak tahu sama sekali tentang KLB ini. Iya, menurut Mas AHY, KLB ini diadain diem-diem, dan gajels juga siapa yang hadir. Jadi pas tau soal ini, Mas AHY be lyke, “Apaansi?”

Makanya. Sejak saat itu ada dua kubu deh tuh di Partai Demokrat. kubunya Mas AHY yang menyatakan, “KLB di Deli Serdang tuh kegiatan ilegal. Sampai saat ini Mas AHY tetap ketum kami,”  VS Kubunya Pak Moeldoko, “Hasil KLB jelas. Pak Moeldoko ketum kami. Titik.” Kubu Pak Moeldoko juga diketahui udah punya struktur organisasi dan AD/ART pun juga udah diubah. Terus, struktur organisasi dan perubahan AD/ART ini diajuin ke Kementerian Hukum dan HAM kan buat disahkan. Hasilnya, Jeng jeng, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengajuan itu karena dokumennya dinyatakan nggak lengkap, guys.

Exactly. Kemenkumham menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono tetap merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Tapi Kubu Moeldoko nggak tinggal diam. Berbagai langkah hukum udah mereka lakukan. Mulai dari ngajuin gugatan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN, sampai Mahkamah Agung. Tapi semuanya ditolak. Bener-bener ditolak. Sampai 16 kali mereka menggugat, dan 16 kali juga ditolaknya. Tapi yha Pak Moeldoko and the gang ini orangnya emang pantang menyerah aja, guys. Secara, setelah berbagai penolakan, Pak Moeldoko tetap mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan menggugat Mas AHY dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Kayak yang tadi dibilang, Kubu Pak Moeldoko tuh udah menggugat ke sana sini kan terkait Hasil KLB Deli Serdang ini, termasuk ngajuin kasasi ke Mahkamah Agung. Terus, September 2022 lalu Mahkamah Agung juga udah menolak kasasi tersebut. Nah karena nggak terima, diajuinlah Peninjauan Kembali supaya bisa diliat lagi gitu sama Hakim MA. Dengan harapan Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru juga bisa sah dan legit. Ada empat bukti baru katanya.

We know, rite? Menanggapi PK ini,  Pak Yasonna  sih santai aja, gengs. In his words, Pak Yasonna Laoly bilangnya, “Itu aturan hukum. Hak dia, dan saya tidak mau ikut campur,” katanya gitu. The same also goes on Partai Demokrat (AHY’s version). Mas AHY yang eventually tahu terkait bukti baru itu bilang bahwa bukti itu sebenarnya nggak baru lagi, guys. Iya, Mas AHY menyebut empat bukti ini udah pernah dipakai di PTUN Jakarta November lalu, dan hasilnya apa? Yha ditolak juga to. Jadi ya doi santuy.

Nah sekarang, Mahkamah Agung diketahui udah mulai mengadili PK ini, gengs. Sampai berita ini ditulis, MA belum merilis siapa aja hakim yang bakal bertindak dalam PK ini. Jadi we’re far from mengetahui putusan Hakim MA terkait kasus ini. Biasanya sih, MA butuh waktu sekitar tiga bulan sampai kita tahu results-nya bakal kayak apa. Jubir MA, Suharto, juga minta masyarakat kudu bersabar sampai sidang putusannya digelar, guys. Jangan bikin opini yang macem-macem dah, katanya.

Your call. tapi kalau kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang juga bapaknya Mas AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, kemungkinannya kecil banget PK ini diterima. Apalagi udah 16 kali ditolak di mana-mana kan. Lebih jauh, Pak SBY bilangnya Indonesia tuh bukan negara predator di mana yang kuat memangsa yang lemah. Indonesia juga bukan negara yang menganut hukum rimba di mana yang kuat menang melawan yang lemah.