Pemilu Flash 29 Mei 2023

Yoi. Udah Senin terakhir di bulan Mei, meaning we’re really closeeeee to Pemilu yang bakal berlangsung 14 Februari tahun depan. Terus, ada apa aja nih seminggu terakhir ini? Well, all you need to do is scroll down…

• Aturan KPU soal e-wallet untuk dana kampanye. Mau nyumbang dana kampanye buat partai pilihan kamu? Boleh. Tapi wajib ke Rekening Khusus Dana Kampanye aka RKDK ya, guys. Aturan ini berlaku untuk semua platform, termasuk e-wallet yang nggak pakai nomor rekening. Menurut Komisioner KPU Pak Idham Khalid, hal ini dilakukan demi menjamin transparansi dalam penyimpanan dana kampanye. FYI, sejauh ini baru ada sembilan Parpol yang punya RKDK: Partai Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PSI, PPP, Perindo, Partai Garuda, dan Partai Ummat.
• Aturan mantan napi nyaleg. Belakangan juga lagi rame soal aturan KPU yang mengatur bahwa mantan napi korupsi udah nggak diwajibkan lagi melewati masa jeda lima tahun setelah menjalani hukuman buat maju nyaleg lagi. Jadi kini, mereka bisa nyaleg straight outta prison gitu. Nah, meski mendapat banyak penolakan dari masyarakat, KPU menegaskan bahwa aturan ini udah sesuai prosedur yang ada.
• Transaksi narkoba untuk Pemilu. Secara karena pemilu butuh duit banyak, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Jayadi udah mewanti-wanti bahwa bakalan ada penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika buat pemilu ntar. Makanya sekarang pihak Bareskrim lagi dalam proses mapping terkait aliran dana haram ini supaya jangan sampe mengalir ke pemilu.
• Konten SARA dalam kampanye. Belakangan, isu ini juga jadi concerns banyak pihak, secara netizen makin ga terkendali ygy. Makanya, KPU, Bawaslu dan dengan bekerjasama dengan Kominfo udah membentuk Satgas khusus buat mengawasi konten Pemilu di media sosial. Dalam aturannya, masing-masing Parpol kudu daftarin akun media sosial resmi mereka sebanyak maksimal 20 accounts.

Okay enough with KPU, now we’re moving on to another drama related to… capres-cawapres. Kayak yang kita tahu, saat ini ada tiga nama yang disebut bakalan maju sebagai capres di pilpres tahun depan. Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, sama Prabowo Subianto. Nah, meski udah ada capresnya, tapi belum ada cawapresnya, guys. Inilah yang lagi rame mendominasi pemberitaan seminggu terakhir. Yuk bahas yuk..

• Anies soal sindiran Pembangunan Era SBY VS Jokowi. Jadi dalam Milad PKS ke-21 yang digelar minggu lalu, Pak Anies bilang bahwa selama 10 tahun kepemimpinan dua presiden, yakni SBY dan Jokowi, Presiden SBY tuh udah 10 kali lipat lebih banyak melakukan pembangunan jalan dibanding Pak Jokowi. Yep, Pak Anies bilangnya Pak Jokowi tuh lebih banyak fokus ke jalan tol di mana peningkatannya mencapai 63%, tapi when it comes to jalan non tol alias yang nggak bayar, itu cuma sepanjang 19.000 km aja. Kalah jauh sama Presiden SBY yang membangun jalan non tol sampai 144.000 km.
• Sindiran Anies di-ulti PUPR. Merespons pernyataan soal pembangunan era SBY vs Jokowi di atas, Kementerian PUPR pun speak up, guys. Menurut Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Pak Anies tuh salah menginterpretasikan data BPS. Beliau menjelaskan bahwa yang nambah tuh statusnya, dari jalan desa jadi jalan kabupaten, bukan jalannya yang literally baru. Pak Hedy juga bilang bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi, nggak ada pembangunan yang lebih digenjot. Mau jalan non tol atau jalan tol, semuanya dikembangkan dengan seimbang.
Advertisement
• Khofifah sebagai Cawapres Anies. Bertanya-tanya gak sih siapa yang bakal mendampingi Pak Anies sebagai cawapres? Nah meski belum fix, update terbaru menyebutkan bahwa Partai NasDem udah mengusulkan nama Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur sebagai calon wapres. Menyikapi hal ini, Bu Khofifah sih cuma senyum-senyum aja sambil bilang matur nuwuuuun.
• Demokrat tetap kekeuh dukung AHY Cawapres. Meski ada di koalisi yang sama, tapi kayaknya Demokrat not at the same page sama Nasdem nih, guys. Soalnya mereka masih mengusulkan ketua umum mereka sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal cawapres. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto bilangnya Mas AHY tuh punya kriteria yang pas buat jadi cawapres, makanya Pak Anies diharapkan bisa objektif buat ngeliat kriteria itu.
• Peluang Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Now on to Pak Ganjar Pranowo yang juga udah memegang tiket capres, dengan didukung PDI-Perjuangan dan PPP. Nah sebagai salah satu partai pendukung, PPP juga baru aja mengusulkan cawapres pilihannya dan orang tersebut adalah… jeng-jengggg Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Yep, menurut Plt Ketum PPP Mardiono, Bang Sandi adalah figur yang tepat karena elektabilitasnya tinggi dan udah punya track record pas mimpin Jakarta. Terus fyi, PDI Perjuangan dan PPP pun disebut bakal segera meeting minggu ini buat bahas Capres-Cawapres-an ini.
• Ganjar-nya ke Banten. Minggu lalu, Bakal Capres PDIP-PPP Ganjar Pranowo baru aja melakukan safari politik ke Serang, Banten. Banyak hal yang dilakukan Mas Ganjar di Serang, mulai dari kunjungan ke DPD PDIP dan DPW PPP di sana, pertemuan sama berbagai tomas aka tokoh masyarakat, dll. Nah fun fact-nya adalah: dalam dua Pemilu terakhir, PDI Perjuangan tuh kalah di Banten guys. Makanya diharapkan banget kunjungan ini bisa nge-katrol dukungan buat PDIP di provinsi tersebut.
• Dua nama Bakal Cawapres Prabowo. Now on to our third candidate, Pak Prabowo Subianto. Secara doi didukung Gerindra-PKB, maka ga heran kalo nama Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar muncul sebagai bakal cawapres. Selain Cak Imin, katanya ada satu nama lagi, tapi masih rahasia. Jiahhh.
• Kata Cak Imin… Menanggapi munculnya nama doi sebagai bakal cawapres, Cak Imin bilang bahwa belakangan ini dirinya emang makin intens komunikasi sama Pak Prabowo, though sampe sekarang masih belum fix sih siapa yang jadi cawapres. Lebih jauh, Cak Imin bilang bahwa para ulama udah mendesak bahwa akhir Mei ini PKB-Gerindra harus udah ada nama. WOW bentar lagi banget.
• Politik Identitas. Last but not least, bersamaan dengan pemilu yang makin dekat, dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kemarin baru aja ketemuan. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat bahwa nggak boleh ada Politik Identitas menjelang Pemilu 2024. Yep, ga kayak saat nentuin Lebaran, kalo soal pemilu, keduanya kompak mengedepankan politik rasional di mana yang diliat tuh visi dan misi, bukan identitas. Setujuuuuw.