Rp 300 Triliun Kemenkeu Bukan Uang Korupsi

230

When you’ve been hearing a lot about: 300 Triliun…..

Yang ternyata Bukan Korupsi.
Yoi, guysOver the weekend kemaren, masyarakat +62 masih seru banget ngomong transaksi mencurigakan senilai 300 Triliun yang diklaim Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan aka PPATK udah terjadi selama belasan tahun di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah ternyata, Kepala PPATK mengkonfirmasi kalau itu bukan korupsi, guys. Tapi dari kepabeanan. Dan, hal ini bakal diomongin lagi di Gedung DPR RI di minggu ini, guys.

Background pls. 
Sure. Jadi kamu masih inget dong kalau beberapa waktu lalu, seiring dengan berkembangnya kasus harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, eks Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan, kementerian pimpinan Bu Sri Mulyani Indrawati ini terus diterpa berbagai dugaan nggak sedep, guys. Salah satunya, yang paling bikin heboh adalah, temuan transaksi janggal senilai Rp30 Triliun yang diduga melibatkan ratusan pegawai di internal Kementerian Keuangan dan udah terjadi dari tahun 2007-2023. WOW.

Okay terus….
Nah tapi dalam keterangan persnya bareng Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut dia nggak tahu menahu soal isu Rp300 triliun ini, guysSince data yang dilaporkan ke Kemenkeu dan ke Pak Mahfud tuh data yang berbeda. In that sense, Bu Ani juga bilangnya Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana kudu kasih penjelasan ke publik terkait hal ini biar nggak simpang siur katanya. Nah, ini yang kemudian dilakukan Pak Ivan hari Selasa tanggal 14 kemarin.

Tell me. 
Sure. Jadi hari Selasa tanggal 14 kemarin itu Pak Ivan dan rombongan PPATK dateng tuh ke Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta. Disampaikan langsung oleh Pak Ivan, kedatangan dia sih sebenarnya cuma buat diskusi, dan udah jadi kegiatan rutin since PPATK dan Kemenkeu tuh udah partner-an lama kan. Jadi ya udah kegiatan rutin aja buat berkolaborasi, bersinergi, dan berkoordinasi terkait kerjasama PPATK X Kementerian Keuangan. Nah, di kesempatan yang sama pula, Pak Ivan kasih penjelasan terkait temuan transaksi 300 T yang pihaknya temukan, gengs.

Penjelasannya gimana tuh?
Jadi, Pak Ivan menjelaskan sesuai tugasnya, PPATK tuh kerjaannya yha salah satunya melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan yang mereka dapatkan kan. Nah hasil dari analisis ini bisa macem-macem banget, gengs. Terus, hasil analisis itulah yang later on ditemukan sampai angkanya luar biasa gede sampai disebut Rp300 Triliun kemarin itu. Lebih lanjut, Pak Ivan juga bilang 300 triliun ini tuh bukan korupsi pegawai Kementerian Keuangan, guys.

Terus dari mana?
Dari kasus tindak pidana asal atau pun kepabeanan. Well, in case you’re puzzledKepabeanan sendiri tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan Bea Cukai, guys. Ini meliputi wilayah darat, laut, udara, dan tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan kontinen yang di dalamnya berlaku sesuai undang-undang yang berlaku, UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jadi bukan korupsi, guys.


Okay….
In his words, Pak Ivan bilangnya gini nih: “Jadi yang perlu dipahami adalah ini bukan tentang adanya abuse of power atau pun adanya korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Keuangan. Tapi, ini lebih kepada tusi aka tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti,” katanya gitu.
Advertisement

I believe Pak Mahfud has a say…
Of course. Secara Pak Mahfud kan juga termasuk salah satu orang yang menyampaikan kalau emang ada transaksi janggal senilai Rp300 triliun yang disebut berputar di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai kan, yang kemudian disebut juga bukan korupsi dan bukan pencucian uang. In that sense, Pak Mahfud yang kemarin lagi ada di Australia bilangnya bakalan menjelaskan secara detail terkait hal ini barengan sama Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, gengs. “Sesudah saya pulang ke Indonesia, saya akan jelaskan. Katanya itu bukan korupsi, bukan TPPU. Terus apa, angkanya sudah jelas sekian itu apa,” kata Pak Mahfud gitu.

Ditunggu ya pakkk…
Same here. Nah penjelasan itu yang bakal sama-sama kita ketahui di minggu ini di Rapat kerja bareng Komisi III DPR RI yang mengundang Pak Mahfud MD dan Pak Ivan Yustiavandana selaku Ketua PPATK supaya jelas duduk perkaranya gitu. Karena kalau pun 300T tadi itu bukan korupsi bukan TPPU, dan tindak pidana Kepabeanan, itu tuh anti-klimaks banget gengs dan membingungkan kalau dari pov DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni bahkan bilangnya publik tuh udah terlanjur bingung duluan sama narasi yang beredar terkait 300T ini. Makanya, Bang Sahroni bilangnya temuan ini harus diusut tuntas, dan kalaupun udah clear, para pemangku kepentingan yang punya tanggung jawab kudu bisa buka kasus ini seterang-terangnya ke publik.

Agree…
Lebih jauh, Bang Sahroni juga bilangnya jangan sampai karena terlanjur dapatin atensi yang segini masifnya dari masyarakat, kasus ini jadi seolah-olah dihentikan gitu lho dengan kesimpulan yang anti-klimaks dan membingungkan kayak yang tadi disebutin di atas. Selain itu, Bang Sahroni juga bilang jangan sampai kasus ini ternyata sekadar fitnah karena dari informasi awal aja udah kurang akurat. Makanya harus dilurusin dengan rapat bareng DPR nanti gengs.

Got it. Anything else I should know?
Well, balik lagi ke Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani, kedua tokoh tersebut sih udah dan terus berkomitmen bakalan bersih-bersih dan menyelesaikan permasalahan ini, termasuk dalam kasusnya Rafael Alun Trisambodo. Bersamaan dengan itu juga, Jumat kemaren nih, Bu Ani udah mengumpulkan sederet influencer mulai dari Bintang Emon, Dee Lestari, dr. Tirta, sampai Babe Cabita buat mendengarkan masukan terkait perbaikan pemungutan pajak dan pentingnya sosialisasi yang baik, plus penanganan kasus-kasus di Kementerian Keuangan yang harusnya bisa transparan. Kementerian Keuangan disebut bakal terus mendengarkan aspirasi dan masukan dari publik, biar kepercayaan publik juga bisa mereka jaga, guys.
Advertisement