Anggaran Penanganan Stunting di Indonesia

Well, belum selesai keheranan publik terkait kasusnya Rafael dan transaksi janggal yang diduga melibatkan pegawai di internal Kementerian Keuangan, sekarang giliran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang heran, guys. Tepatnya, heran sama anggaran  penanganan stunting di Indonesia.

Well, to give you some refresher, stunting itu adalah masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi pada anak dalam jangka waktu yang lama dan end up mengakibatkan masalah pertumbuhan pada anak. In that sense, anak yang mengalami stunting ini cenderung terhambat gitu tinggi badannya, dan jadinya perkembangan mereka juga lebih rendah dari anak-anak lain seusianya. Nggak cuma itu, stunting juga ngomongin masalah  keterbelakangan mental, kemampuan anak belajar jadi rendah, dan berbagai penyakit kronis lainnya.

Adapun di tahun 2020 lalu, dilaporkan prevalensi anak penderita stunting di bawah usia lima tahun tuh paling tinggi nomor dua setelah Timor Leste, which is di angka 31,8%. Terus berbenah di tahun 2021, thank God prevalensinya makin turun, guys. Nah the good news is di tahun depannya tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia makin turun jadi di angka 21, 6%. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo sih bilang targetnya untuk tahun depan prevalensi stunting di Indonesia bisa turun lebih signifikan lagi angkanya, di 14%.

Nah untuk mewujudkan target 14% ini, penanganan stunting di Indonesia nggak luput dari sejumlah drama dan masalah, salah satunya is none other than masalah duit aka masalah anggaran, guys. Ini dia yang jadi concern-nya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Dalam keterangannya, Bu Ani menyebut dari Rp77 triliun yang dianggarkan, cuma ada Rp34 triliun yang beneran sampai ke balita dan ibu hamil.

Iya, guys. In her words: “Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil. Karena ada 283 kegiatan, termasuk yang tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting.”

Nah dalam lanjutannya, Bu Ani menjelaskan bahwa emang yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Beliau mengingatkan supaya birokrasi itu enggak self-serving, dan hanya untuk sekadar naik pangkat. Menurutnya, birokrasi harus betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa.

FYI guys, dari total anggaran sub kegiatan penanganan stunting senilai Rp77 triliun, ternyata cuma Rp34 triliun aja yang langsung masuk ke mulut bayi. Sementara yang lainnya, cuma abis untuk kegiatan ‘nyleneh’, kayak rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan anggaran Rp34 triliun masih sangat kecil untuk item yang diperlukan langsung dalam penanganan bayi stunting.