UU Cipta Kerja Jadi Polemik Masyarakat

Rite? Terus soal cuti, Perppu ini mengatur kalau kamu udah kerja selama setahun nih, kamu tuh berhak ngajuin cuti tahunan at least sebanyak 12 hari di mana kudu diatur dalam Perjanjian Kerja. Nggak ada cuti panjang dua bulan buat yang udah kerja selama 6 tahun. Instead , adanya istirahat panjang. Itupun nggak ada petunjuk teknisnya, cuman berpaku pada Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama aja.

Balik lagi ngomongin waktu istirahat satu hari dalam enam hari kerja, sebenarnya tuh bisa aja kamu liburnya dua hari, guys. Asal sesuai jam kerja yang udah ditetapkan dalam Pasal 77 di Perppu ini. Iya, di sini dijelasin kalau kamu kerjanya delapan jam per hari dari 9 to 5 misalnya, ya silakan aja istirahat dua hari. Tapi, kalau kerjanya cuman tujuh jam sehari, ya sehari doang istirahatnya. Tapi aturan ini ada terms and conditions-nya guys. Aturan jam kerja tujuh jam-delapan jam ini nggak berlaku buat sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Dan aturan jam kerja diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

We know what you think. Now let’s talk about gaji. Perppu ini juga mengatur soal gaji, guys dalam pasal 88. Intinya, peraturan ini ngomongin bahwa semua orang wajib dibayar sama kalau nilai pekerjaannya sama, dan nominalnya nggak boleh lebih rendah dari yang udah diatur dalam undang-undang. Kalau nggak, ya bakalan ada hukum based on Undang-Undang, guys. Nggak boleh telat juga. Kalau perusahaan telat bayar, bakalan ada denda sesuai persentase tertentu dari si upah pekerja.

Terus soal upah minimum. Ini yang rame diomongin sama orang-orang, di mana upah minumum provinsi ditetapkan sama Gubernur dan upah minimum kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/Wali Kota dan kudu lebih tinggi dari dari upah minimum provinsi. Adapun penetapan upah minimum ini diliat berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber data dari lembaga statistik. Termasuk orang-orang yang di PHK, pihak employer kudu kasih pesangon berdasarkan berapa lama dia kerja di company itu. Yang paling tinggi, kalau kamu udah delapan tahun atau lebih, kamu berhak dapat pesangon sebanyak sembilan bulan upah.

Nah speaking of respons masyarakat, kelompok buruh tetap menolak Perppu ini, guys. Salah satunya adalah dari Asosiasi Serikat Pekerja aka ASPEK Indonesia. Disampaikan oleh Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat, Perppu yang ada sekarang tuh cuman copy paste dari UU Ciptaker kemarin, guys. Lebih jauh, serikat pekerja juga menilai Perppu ini nggak kasih solusi dari jaminan kepastian kerja, sosial, dan kepastian lain yang dinilai udah hilang since UU Cipta Kerja disahkan. Makanya serikat pekerja dan kelompok lain mendesak Presiden Jokowi buat mencabut Perppu ini.

Ada dong. Dalam konteks ini, DPR RI juga bakalan bersiap ngebahas manuver pemerintah kayak gini buat diputuskan apakah Perppu ini bisa diterima jadi Undang Undang atau justru ditolak. Secara sekarang mereka juga masih masa reses kan, bakalan mulai sidang lagi minggu depan di tanggal 9. Kalau kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, penerbitan Perppu emang merupakan hak dan kewenangan pemerintah, sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. That being said, Perppu yang ditandatangani Presiden adalah dasar hukum yang legit berlaku di Indonesia sampai nanti ada keputusan dari DPR apakah diterima atau nggak.

Btw ngeliat reaksi penolakan dan berbagai respon dari berbagai pihak, sejumlah organisasi bahkan ngancem berangkat lagi ke Mahkamah Konstitusi buat layangkan another gugatan. In that sense, Presiden Jokowi justru menanggapinya santuy, gengs. In his words, Pak Jokowi bilang, “Ya biasa dalam setiap kebijakan, dalam setiap keluarnya sebuah regulasi ada pro dan kontra. Tapi semua bisa kita jelaskan.”