Let’s start the week with the updates with none other than…..
Lukas Enembe.
Yang over the weekend kemarin, udah mulai menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi aka KPK, guys. With that being said, apakah dramanya berhenti di situ? Dari drama sakit, potensi kerusuhan di Papua, pengumpulan alat bukti, sampai orang-orang yang dicekal dilarang pergi ke luar negeri gara-gara kasus ini, most likely masih ada aja, guys, sesuai perkembangan.
Wow lengkap. Tell me everything.
We know, rite? As always, we got everything covered here. Jadi kayak yang udah kita bahas kemarin, Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe tuh kan akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi gara-gara dugaan tindak pidana korupsi yang dia lakukan yah. (Read the full story here). Nah, setelah ditangkap dan diterbangkan langsung ke Jakarta, proses pemeriksaan untuk Lukas pun segera dimulai, guys.
How is it going?
Yaa gitu deh. Disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sampai saat ini pihaknya masih mengolah semua data dan informasi yang mereka punya, sambil terus mengumpulkan bukti-bukti lain. In that sense, Pak Ali bilangnya sejak pertama kali diperiksa pada Kamis lalu, KPK punya waktu maksimal selama 4 bulan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasusnya Lukas ini. Mulai dari keterangan saksi, dokumen, surat menyurat, petunjuk, semuanya deh.
Okay….
Adapun salah satu yang sekarang lagi ditelusuri sama KPK adalah aliran dana yang dikelola sama Lukas, termasuk berbagai perubahan aset, dan ke siapa aja dana itu ngalirnya. In that sense, KPK tuh follow the money gitu, nah salah satu aliran dana yang sekarang lagi didalami KPK adalah aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka aka OPM. Kenapa bisa sampai ke OPM, tuh karena tweet-nya Benny Wenda, seorang tokoh separatis di sana, yang menyatakan dukungannya terhadap Lukas. Di situ tertulis, “Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditangkap atas dugaan korupsi palsu. Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia. Nyawanya dalam bahaya.” And KPK be like… “Hmmmm.. Okay”.
Jadi Lukas sekarang masih sakit?
Nah soal itu. Setelah sampai di Jakarta, Lukas kan langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto sesuai rekomendasi KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kan. Nah dari situ, tim dokter menyatakan bahwa Lukas tuh sehat dan fit stand to trial, guys. Hal ini yang kemudian jadi acuan buat KPK buat kayak, “Udah ya pak ya. Kita lanjutin proses hukumnya yaa,” gitu. Jadi from now on, Lukas Enembe bakal menjalani proses pemeriksaan baik itu sebagai saksi dan tersangka, bahkan ntar kalau kasusnya udah masuk ke persidangan.
Looking forward to it sih….
Indeed. Nah tapi nih, selama proses hukumnya berlangsung, ada satu hal yang jadi concern-nya KPK, guys. Yep, it’s none other than masyarakat Papua themselves. Well. in case you’re puzzled, Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyebut pihaknya emang super hati-hati dalam menangani kasus ini, karena dari kasus ini, bukan cuman pemberantasan korupsinya aja yang kudu di-handle. Yang nggak kalah penting, KPK tetap kudu menjaga masyarakat Papua dan make sure Papua tetap aman dan kondusif, mengingat konflik berskala luar biasa bisa banget kejadian. Dan kalau ada konflik, the most affected ones yha masyarakat. Makanya sekarang all eyes are on
Advertisement
Terus terus?
Lebih jauh, KPK juga dihadapkan sama pejabat-pejabat di Pemprov Papua yang mainin isu dan opini politik yang membenarkan tindakannya Lukas ini, guys. Seolah apa yang dilakuin tuh for the sake of the people dan in the name of the people. That being said, kalau salah langkah dikit aja, KPK bisa dianggap nggak profesional bahkan dihadapkan sama tuduhan pelanggaran HAM. Tapi ya KPK juga nggak gentar dong. KPK sebagai lembaga negara punya pedomaan hukum yang legit dan bakal diberlakukan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia plus kerja secara profesional.
Got it.
Speaking of Rakyat Papua….
Emang udah parah banget ya kondisinya?
Got it. Anything else I should know?
Got it.
Makanya in his words, Pak Firli bilangnya gini: “Kehadiran KPK untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, memajukan kesejahteraan rakyat Papua, dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Papua serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia.” Plus, biar keadilan sosial buat rakyat Papua tetap ada, nggak lagi dalam kemiskinan dan kesengsaraan, cuman gara-gara korupsi, kata Pak Firli gitu.
Speaking of Rakyat Papua….
Kasus ini kan juga turut jadi perhatiannya Komnas HAM yah. Nah disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, terdapat indikasi eskalasi kekerasan di Papua, terutama pascapenangkapan Lukas Enembe. In that sense, Komnas HAM minta Kapolda Papua, Pangdam 17 Cendrawasih, dan pemerintah daerah buat menciptakan kondisi yang kondusif di Papua, guys. Jangan sampai ada tindakan yang mengarah ke konflik, merusak fasilitas umum, bahkan nyebarin informasi yang provokatif.
Emang udah parah banget ya kondisinya?
Well, beda sama Komnas HAM yang wanti-wanti soal keamanan di Papua, Menko Polhukam Mahfud MD justru menyebut, “Papua aman-aman aja kok,” gitu. Lebih jauh, Pak Mahfud ngomongnya makin hari makin dikit simpatisannya Lukas yang turun ke jalan menolak penangkapan dan penahanannya Lukas, gengs. Mulai dari hari pertama ada 2 ribu sampai 3 ribu orang, terus empat hari kemudian turun jadi sisa seribuan orang, turun terus sampai sisa 60an orang yang turun di jalan. Makanya di sini Pak Mahfud bilang Papua udah aman dan kondusif deh.
Got it. Anything else I should know?
Fyi sehubungan dengan kasus Lukas Enembe ini, KPK resmi mengajukan lima orang untuk dicegah bepergian ke luar negeri, guys, yang kemudian diiyain sama Dirjen Imigrasi. Lima orang itu yaitu: Yulce Wenda, istri Lukas Enembe, Gibbrael Issak, owner perusahaan maskapai yang diduga sering dipake Lukas, serta Lusi Kusuma Dewi, Dommy Yamamoto, dan Jimmy Yamamoto. Pencekalan ke luar negeri ini diajukan KPK dengan periode waktu yang beda-beda, guys. Dan diharapkan dengan pencekalan ini, mereka berlima bisa kooperatif dengan tim penyidik KPK.
Advertisement