Pemeriksaan Lukas Enembe Terkait Dugaan Korupsi, 60 Ribu Kematian di China Akibat Covid-19, UU Uni Eropa Terkait Produksi Minyak Sawit Mengundang Kecaman, TNI AL Menggagalkan Penyelundupan Penyu Hijau

42

Good morning

Hello and welcome back to Monday. Sometimes starting a new week can be scary, so repeat after us: Today is my day, everything will go accordingly to my plan. Meditate, be kind to yourself, and scroll down…

Let’s start the week with the updates with none other than…..

Lukas Enembe.
Yang over the weekend kemarin, udah mulai menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi aka KPK, guysWith that being said, apakah dramanya berhenti di situ? Dari drama sakit, potensi kerusuhan di Papua, pengumpulan alat bukti, sampai orang-orang yang dicekal dilarang pergi ke luar negeri gara-gara kasus ini, most likely masih ada aja, guys, sesuai perkembangan.

Wow lengkap. Tell me everything.
We know, rite? As always, we got everything covered here. Jadi kayak yang udah kita bahas kemarin, Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe tuh kan akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi gara-gara dugaan tindak pidana korupsi yang dia lakukan yah. (Read the full story here). Nah, setelah ditangkap dan diterbangkan langsung ke Jakarta, proses pemeriksaan untuk Lukas pun segera dimulai, guys.

How is it going?
Yaa gitu deh. Disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, sampai saat ini pihaknya masih mengolah semua data dan informasi yang mereka punya, sambil terus mengumpulkan bukti-bukti lain. In that sense, Pak Ali bilangnya sejak pertama kali diperiksa pada Kamis lalu, KPK punya waktu maksimal selama 4 bulan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasusnya Lukas ini. Mulai dari keterangan saksi, dokumen, surat menyurat, petunjuk, semuanya deh.

Okay….
Adapun salah satu yang sekarang lagi ditelusuri sama KPK adalah aliran dana yang dikelola sama Lukas, termasuk berbagai perubahan aset, dan ke siapa aja dana itu ngalirnya. In that sense, KPK tuh follow the money gitu, nah salah satu aliran dana yang sekarang lagi didalami KPK adalah aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka aka OPM. Kenapa bisa sampai ke OPM, tuh karena tweet-nya Benny Wenda, seorang tokoh separatis di sana, yang menyatakan dukungannya terhadap Lukas. Di situ tertulis, “Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditangkap atas dugaan korupsi palsu. Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia. Nyawanya dalam bahaya.” And KPK be like… “Hmmmm.. Okay”.

Jadi Lukas sekarang masih sakit? 
Nah soal itu. Setelah sampai di Jakarta, Lukas kan langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto sesuai rekomendasi KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kan. Nah dari situ, tim dokter menyatakan bahwa Lukas tuh sehat dan fit stand to trial, guys. Hal ini yang kemudian jadi acuan buat KPK buat kayak, “Udah ya pak ya. Kita lanjutin proses hukumnya yaa,” gitu. Jadi from now on, Lukas Enembe bakal menjalani proses pemeriksaan baik itu sebagai saksi dan tersangka, bahkan ntar kalau kasusnya udah masuk ke persidangan.

Looking forward to it sih….

Indeed. Nah tapi nih, selama proses hukumnya berlangsung, ada satu hal yang jadi concern-nya KPK, guysYep, it’s none other than masyarakat Papua themselvesWell. in case you’re puzzled, Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyebut pihaknya emang super hati-hati dalam menangani kasus ini, karena dari kasus ini, bukan cuman pemberantasan korupsinya aja yang kudu di-handle. Yang nggak kalah penting, KPK tetap kudu menjaga masyarakat Papua dan make sure Papua tetap aman dan kondusif, mengingat konflik berskala luar biasa bisa banget kejadian. Dan kalau ada konflik, the most affected ones yha masyarakat. Makanya sekarang all eyes are on KPK deh.


Terus terus?
Lebih jauh, KPK juga dihadapkan sama pejabat-pejabat di Pemprov Papua yang mainin isu dan opini politik yang membenarkan tindakannya Lukas ini, guys. Seolah apa yang dilakuin tuh for the sake of the people dan in the name of the peopleThat being said, kalau salah langkah dikit aja, KPK bisa dianggap nggak profesional bahkan dihadapkan sama tuduhan pelanggaran HAM. Tapi ya KPK juga nggak gentar dong. KPK sebagai lembaga negara punya pedomaan hukum yang legit dan bakal diberlakukan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia plus kerja secara profesional.

Got it.
Makanya in his words, Pak Firli bilangnya gini: “Kehadiran KPK untuk mengamankan uang dan kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kemajuan rakyat Papua, memajukan kesejahteraan rakyat Papua, dan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Papua serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia.” Plus, biar keadilan sosial buat rakyat Papua tetap ada, nggak lagi dalam kemiskinan dan kesengsaraan, cuman gara-gara korupsi, kata Pak Firli gitu.

Speaking of 
Rakyat Papua….
Kasus ini kan juga turut jadi perhatiannya Komnas HAM yah. Nah disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, terdapat indikasi eskalasi kekerasan di Papua, terutama pascapenangkapan Lukas Enembe. In that sense, Komnas HAM minta Kapolda Papua, Pangdam 17 Cendrawasih, dan pemerintah daerah buat menciptakan kondisi yang kondusif di Papua, guys. Jangan sampai ada tindakan yang mengarah ke konflik, merusak fasilitas umum, bahkan nyebarin informasi yang provokatif.

Emang udah parah banget ya kondisinya?
Well, beda sama Komnas HAM yang wanti-wanti soal keamanan di Papua, Menko Polhukam Mahfud MD justru menyebut, “Papua aman-aman aja kok,” gitu.  Lebih jauh, Pak Mahfud ngomongnya makin hari makin dikit simpatisannya Lukas yang turun ke jalan menolak penangkapan dan penahanannya Lukas, gengs. Mulai dari hari pertama ada 2 ribu sampai 3 ribu orang, terus empat hari kemudian turun jadi sisa seribuan orang, turun terus sampai sisa 60an orang yang turun di jalan. Makanya di sini Pak Mahfud bilang Papua udah aman dan kondusif deh.

Got it. Anything else I should know?
Fyi sehubungan dengan kasus Lukas Enembe ini, KPK resmi mengajukan lima orang untuk dicegah bepergian ke luar negeri, guys, yang kemudian diiyain sama Dirjen Imigrasi. Lima orang itu yaitu: Yulce Wenda, istri Lukas Enembe, Gibbrael Issak, owner perusahaan maskapai yang diduga sering dipake Lukas, serta Lusi Kusuma Dewi, Dommy Yamamoto, dan Jimmy Yamamoto. Pencekalan ke luar negeri ini diajukan KPK dengan periode waktu yang beda-beda, guys. Dan diharapkan dengan pencekalan ini, mereka berlima bisa kooperatif dengan tim penyidik KPK.

When COVID-19 is still a big deal..

In China. 

Yep, makin parah deh guys kasus Covid-19 di China, karena baru aja otoritas kesehatan China melaporkan adanya sekitar 60.000 kematian akibat Covid-19 dalam kurun waktu sebulan aja di Desember.


Whaaat? 
Yep, adapun salah satu penyebab utamanya adalah karena pemerintah setempat udah mencabut aturan ketat soal pembatasan COVID-19 pada Desember lalu. Jadi awalnya, warga yang udah bosen banget di-lockdown (maupun partial) sejak 2020 melakukan aksi protes yang bikin pemerintah totally mencabut aturan pembatasan COVID-19. Nah, menurut sejumlah ahli, pencabutan pembatasan itulah yang jadi dalang dari tingginya angka infeksi COVID-19 saat ini. Nggak cuma approved by data, warga Beijing juga ngaku kok kalo banyak orang-orang terdekat mereka yang terinfeksi COVID-19 sejak aturan itu dicabut. Bahkan nih, di kota Chongqing, pegawai sektor publik yang positif COVID-19 tetep kerja seperti biasa.

WOW kok?
Iya, jadi the combination of that, ditambah rendahnya tingkat vaksinasi khususnya buat para lansia dan kelompok rentan lainnya bikin angka COVID-19 di China jadi melonjak. Beda sama Indonesia, yang waktu awal memang memprioritaskan vaksin untuk lansia, China tuh justru kebalik, guys. Selama ini, China lebih memprioritaskan vaksin untuk kelompok remaja hingga dewasa. Bahkan di tahun 2021, China tuh sempet nggak menganjurkan vaksin buat kelompok lansia, makanya begitu kemudian mereka diminta buat vaksin, ya mereka keburu ogah-ogahan karena terlanjur skeptis. Kalo dibandingin nih, tingkat vaksinasi di Jepang udah mencapai 90 persen, tapi China baru menyuntik 68 persen populasinya.

Hwaduuu…
For more details, ini tuh jadi angka kematian dalam jumlah besar yang pertama dirilis oleh pemerintah China sejak pelonggaran pembatasan virus pada awal Desember 2022. To be exact, China mencatat 59.938 kematian akibat COVID dalam periode 8 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023. Tapi, kalo menurut keterangan dari media AFP, angka kematian itu cuma berdasarkan sama kematian yang tercatat di fasilitas medis, sedangkan kemungkinan jumlah total korbannya sebenernya cenderung lebih tinggi. Terus menurut data seorang otoritas kesehatan China Jiao Yahui, angka kematian tersebut termasuk di antaranya 5.503 kematian yang disebabkan oleh kegagalan pernafasan langsung karena virus, dan 54.435 kematian akibat penyakit komorbid dan ditambah sama penyakit COVID-19.

I wonder if WHO has a say…
Of course. WHO aka Organisasi Kesehatan Dunia, lewat pemimpinnya Tedros Adhanom Ghebreyesus bilang kalo pihaknya terus meminta dan mendesak China buat mengumumkan data yang lebih cepat dan tepat, terutama angka kematian dan pasien yang dirawat di rumah sakit. Soalnya, Beijing sebelumnya cuma mengkategorikan kematian COVID-19 dengan hanya menghitung mereka yang meninggal karena gagal pernafasan, tapi itu dikritik WHO dan bilang kalo definisi itu terlalu sempit. Meanwhile, China menyebut bahwa data yang dilaporkan udah cukup terbuka. Pejabat kesehatan China juga melaporkan kalo usia rata-rata dari mereka yang meninggal adalah 80 tahunan, dan lebih dari 95% kematian di atas usia 65 tahun.

Anything else? 
Kasus COVID-19 di China sih diperkirakan masih akan terus melonjak. Apalagi, with upcoming Chinese New Year, banyak orang di negara itu bakal mudik. Makanya, kasusnya juga diperkirakan bakal melonjak khususnya di daerah pedesaan.

Who’s saying “Nggak bisa yah kayak gini!”?

Indonesia and Malaysia.
To European Union.
Yoi guys. Baru aja nih, undang-undang baru di Uni Eropa terkait produksi minyak sawit mengundang kecaman dari pemerintah Indonesia alongside with Pemerintah Malaysia. Bahkan, nggak cuman sekadar kecaman biasa, dua negara ini sampe mengancam bakal melarang ekspor minyak sawitnya ke Eropa.

It seems like a big deal….
Emang. Secara as we all know Indonesia dan Malaysia tuh kan dikenal sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia yah, yang udah ngirimin minyak kelapa sawit ke berbagai negara, termasuk ke negara-negara di Benua Eropa, yang mana diketahui jadi salah satu faktor menguatnya hubungan dagang dua negara terhadap negara-negara di Eropa, guys. Nah tiba-tiba, weekend kemarin, Uni Eropa menerbitkan Undang-Undang  yang bikin shock semua orang.

Apatuuu?
Adapun undang-undang yang diterbitkan itu ngebahas soal perlindungan konsumen Eropa. Jadi isinya mengatur bahwa produk yang mereka beli nggak berkontribusi terhadap kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang udah nggak bisa digantikan lagi. Lebih jauh, Undang-Undang ini tuh mengatur bahwa negara pengekspor barang-barang ke Eropa harus bisa kasih bukti kalau barang yang dikirim tuh nggak berasal dari proses perusakan hutan, sampai menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Terus terus?
Nah yang harus dipahami adalah, dalam undang-undang ini, nggak ada negara atau komoditas yang dilarang, guys. Mereka tetap bisa jualan di negara-negara Uni Eropa asal ada pernyataan kalau produk tersebut bebas dari deforestasi. In that sense, undang-undang ini of course jadi masalah buat negara-negara produsen kayu, kedelai, kopi, kakao, sapi, dan minyak kelapa sawit, yang sampai sekarang masih mengandalkan proses penggundulan hutan dalam produksinya. Makanya ini yang dipermasalahkan sama Indonesia dan Malaysia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit.

Respons mereka gimana emang?
Well, merespons hal ini, Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia Fadhillah Yuso disebut bakalan meeting sama Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto untuk membahas masalah ini. Adapun di meeting itu, dua menteri disebut bakalan bahas rencana terkait rencana penghentian ekspor minyak sawit ke negara Eropa, guys. Rencana ini kemudian disetujui oleh sejumlah pakar di bidang minyak sawit. Salah satunya, Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries, Rizal Affandi Lukman, yang menyebut rencana ini kudu dilakukan karena negara Eropa udah melakukan praktik diskriminasi terhadap sawit.

Ya ampun….
Selain itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia juga mendukung puolll rencana Indonesia Malaysia yang mau menghentikan ekspor sawit di mana menurut Ketua Umum mereka, Gulat Manurung, bilangnya gini: “Kalau mereka ribet, ya tinggalkan aja.” Gitu aja kok ribet yekan. Cuma ya gitu, pihak Uni Eropa pun berkali-kali menekankan kalau, “Pls ini tuh bukan kelapa sawit doang, dan bukan ke negara kalian aja. Emang udah saatnya aja kita mengurangi deforestasi, gengs.”

Ok anything else I should know?
Btw aturan soal produk sawit ini is just the beginning dari sederetan kebijakan lain di masa yang akan datang coming from Uni Eropa, guys. Yep, melalui aturan ini, ntar setahun ke depan mereka bakalan evaluasi apakah aturannya bisa diperluas lagi ke lahan berhutan lain, terus tahun depannya lagi evaluasi apakah bisa diterapkan di ekosistem lain, termasuk lahan yang punya karbon tinggi, keanekaragaman hayati yang tinggi, plus komoditas lainnya, sebagai respons Uni Eropa terhadap climate crisis dan punahnya flora dan fauna di bumi.

When endangered species are still being hunted…

In Bali.
Iya. Tapi Alhamdulillah yah, guys, karena jajaran TNI AL baru aja berhasil menggagalkan usaha penyelundupan puluhan penyu hijau berukuran besar yang dilindungi di Perairan Jembrana, Bali. Jadi kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Sumarsono, penggagalan ini dilakukan oleh jajaran TNI AL yang lagi patroli. Mereka kemudian menemukan dua perahu yang posisinya lagi mau merapat ke pantai dan di dalamnya ada 43 ekor penyu hijau yang dikurung dalam dua jakung. Terus para penyunya itu semuanya masih hidup guys, tapi sayangnya para pelaku udah keburu kabur.
 
Menurut Sumarsono juga, para penyu itu diduga diselundupkan dari Madura ke Bali untuk dikonsumsi karena emang rasanya enak. Padahal, penyu hijau adalah jenis hewan yang dilindungi karena sudah terancam punah. Kini, penyu-penyu itu udah dievakuasi dan bakal ditempatkan di kolam milik BKSDA Bali.

“Saya merasakan ternyata berat banget ya jadi perempuan Indonesia.”

Gitu guys kata Ketua DPR RI yang juga politisi PDIP Puan Maharani pas sharing soal beratnya jadi perempuan di tanah air ketika beliau menyampaikan pidato di PKNU beberapa waktu lalu. Kata Mbak Puan, salah satu beban yang sering beliau rasain adalah banyaknya bully yang dihadapi sebagai pemimpin yang mau menyejahterakan rakyat dan mendorong eksistensi perempuan.
 
True, Mbak Puan. Trueeee!

Announcement


Thanks to Cutesijeuni, Aan, and Ria for buying us coffee today!

(Mau ikutan nraktir tim Catch Me Up! kopi? Here, here…just click here Dengan mendukung, kamu nggak cuma beliin kopi yang menemani kami nulis, namun kamu juga udah men-support kami untuk terus berkarya dan membuat konten-konten berkualitas yang imparsial dan bebas dari kepentingan. Thank you so much!)

Catch Me Up! recommendations

Need a quick stress reliever? Try this.