Gugatan Agar Mekanisme Pemilu Diubah

Yoi. Ada ada aja deh drama menuju Pemilu. Setelah kemaren ada partai politik yang ngerasa dicurangin KPU, kali ini dramanya udah bukan soal keikutsertaan partai politik lagi, gengs. Tapi soal mekanisme Pemilu itu sendiri, biar diubah dari Sistem Proporsional Terbuka jadi tertutup.

Sure. Well, in case you’re still lost somewhere, sekarang kita udah lewatin minggu pertama di tahun 2023, gengs. Meaning, we’re getting closer to our democratic party alias Pesta Demokrasi yang sakral di tanggal 14 Februari 2024 nanti, yaitu Pemilihan Umum. Nah saking sakralnya Pemilu yang diselenggarain lima tahun sekali ini, segala aturan dan mekanisme Pemilihan Umum pun diatur dalam undang-undang, guys. Di sini inti ceritanya, ketika ada satu partai yang diketahui resmi menggugat Undang-Undang Pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi supaya mekanisme Pemilu tahun depan diubah.

Jadi sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 168 ayat (2) tuh jelas kalau Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tuh dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, kayak yang udah berlangsung sejak 2009 kemarin. Dengan sistem proporsional terbuka, kita tuh milih calon anggota DPR by person, kita coblosnya langsung di nama atau foto dia yang ada di surat suara itu gitu kan. Urusan dia partai apa tuh nomor dua. Nah mekanisme kayak gini yang menurut satu pihak kudu diubah, dari sistem proporsional terbuka jadi tertutup.

Kamu jadi nggak bisa lagi milih calon anggota DPR/D by person atau tertuju langsung ke satu orang gitu, guys. Instead, dengan sistem proporsional tertutup, yang bakalan kamu liat dan coblos di surat suara cuman partai politiknya aja. Lebih spesifik, dengan sistem proporsional tertutup, partai politik bakal jadi pihak yang nentuin nomor urut buat setiap calon anggota DPR/D. Nah ntar kalau ternyata itu partai kamu coblos terus menang dapat suara, kayak… Ya udah yang dapet suara partainya. Soal siapa yang duduk di DPR/D dan dapet suara, itu Partai yang nentuin.

Makanya sejak kemarin masyarakat +62 rame banget ngomongin soal ini. Ada pro dan kontra lah, di mana masyarakat pada mikirnya “Eh bener lagi mending tertutup aja. Yang penting kan partainya.”  Ada juga yang menolak, “Nggak lah. Kita harus tahu siapa yang kita pilih,” gitu. Nah sini kita kasih gambaran yah, dengan adanya sistem proporsional tertutup, partai politik tuh bakalan kerasa jelas kinerjanya buat masyarakat kayak apa, bakalan lebih mudah juga menilainya. Terus perannya ke Pemilu ini juga lebih gede terutama dalam kaderisasi sistem perwakilan. But at the same time, internal partai politik bakal terancam gontok-gontokan since politik uang dan jual beli nomor urut takutnya kejadian di sini.

Terus soal kinerja partai politik tadi. Hal ini takutnya nggak dibarengi sama wakil rakyatnya yang aspiratif menampung aspirasi warga. Karena dengan sistem begini, calon yang mau dipilih tuh cenderung nggak kampanye, tapi justru partainya yang kampanye. Hal ini bakal bikin jarak antara pemilih sama calon anggota DPR/D kan. Sementara yang kita tahu wakil rakyat anggota DPR/D tuh berperan besar banget buat setiap kebijakan yang terjadi di negeri ini. Makanya dia kudu bisa mewakili kita, rakyat-rakyatnya.