Here’s your A to Z recap on: What’s happening in KPU.…
Dalam proses verifikasi partai politik.
Yoi guys. 2024 makin deket aja Di tengah orang-orang yang sibuk mempersiapkan our democratic party yang digelar lima tahun sekali ini, tetep adaaaaa aja drama menuju Pemilu. Yep, kali ini drama antar KPU aka Komisi Pemilihan Umum vs salah satu partai politik di mana Senin kemarin nih, salah satu rangkaian proses Pemilu diulang, guys.
HAH GIMANA?
We’ll get you through this. Jadi ceritanya tuh gini. Kayak yang pernah kita bahas, di 14 Desember kemarin, KPU tuh baru aja mengumumkan partai-partai mana aja yang lolos tahap verifikasi buat jadi peserta Pemilu 14 Februari 2024 mendatang kan. Totalnya ada 17 partai politik tuh yang lolos saat itu. Terdapat 17 partai politik out of sekian banyak parpol yang daftarin dirinya di KPU. Berarti ada yang nggak lolos, kan. Nah si yang nggak lolos ini yang bakal kita bahas hari ini, guys.
What is that?
So everybody, meet: Partai Ummat, partai new player besutan Pak Amien Rais. Waktu KPU ngumumin partai yang lolos kemarin, Partai Ummat tuh nggak masuk dalam list karena dinilai nggak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara, gengs. Well in case you’re puzzled, sebelum dinyatakan bisa jadi peserta Pemilu dan diumumkan KPU, setiap Partai Politik tuh kudu memenuhi syarat dan lolos tahap verifikasi dulu di KPUD di setiap provinsi di Indonesia kan, termasuk Partai Ummat ini di dua provinsi tadi. Nah turned out mereka nggak lolos, guys. Di NTT, dari syarat minimal 17, mereka cuman mencapai suara 12. Gitu juga di Sulawesi Utara, cuma punya satu suara, out of 11 kabupaten/kota di sana.
Lah kok bisa ya??
Disampaikan langsung oleh Pak Amien Rais, nggak lolosnya Partai Ummat tuh emang penuh bias dan kejanggalan dan dipengaruhi oleh rezim saat ini. In his words, beliau bilangnya gini, “Kami dapat informasi yang A1 valid bahwa semua partai baru dan partai non-parlemen semuanya akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat.” Lebih jauh, Pak Amien juga bilang emang ada pihak yang sengaja menyingkirkan Partai Ummat ini, atas perintah kekuasaan politik yang besar. In that sense, everybody’s eyes are on KPU RI alias KPU Pusat.
I’m not following…
Intinya, pihak KPU Pusat diduga melakukan intimidasi, penekanan, dan ancaman terhadap orang-orang di KPU Daerah, guys, baik yang di kabupaten/kota maupun provinsi. Mereka diduga ditekan supaya mau ngikutin perintah orang-orang di KPU Pusat, dan kalau kalau nggak nurut, masa depan karier mereka di KPU yang jadi taruhannya. Iya, KPU RI diduga nggak akan milih pejabat struktural dari daerah tersebut buat jadi komisioner KPUs. Jadi mau nggak mau, mereka kudu berbuat curang deh. termasuk untuk hasil verifikasi ini.
Ada bukti emang?
Ada, berupa rekaman percakapan, dan udah kesebar di berbagai kalangan. Dalam rekaman itu, ada percakapan antara pejabat KPUD sebut saja namanya Mawar. Mawar awalnya nanya perintah terkait verifikasi partai politik, terus dijawab sama si pejabat KPU RI, sebut saja dia Melati, yang bilang, “Partai-partai nih, aman. Kecuali satu, Partai U.” Nggak cuman itu, Melati juga bilang beberapa partai politik tuh main asal aja masukin berkas. Tapi di KPUD, dia mintanya itu partai politik yang ngasal dikasih status MS aka Memenuhi Syarat.
Ya ampun…
Dari sini kamu mungkin mikirnya Mawar adalah pejabat KPUD di NTT atau Sulawesi Utara kan. Well, it’s true, guys. Dikonfirmasi langsung sama yang bersangkutan, Mawar adalah anggota KPUD NTT, Lodowyk Fredrik. Meanwhile, setelah dicari tahu, Melati adalah Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, Melgia Carolina van Harling, di mana percakapan itu dilakukan waktu proses mereka lagi verifikasi partai politik. Tapi, at the same time, Pak Fredrik membantah bahwa obrolan mereka tuh soal arahan buat menggagalkan Partai U. Instead, obrolan mereka cuman seputar masalah teknis. Soal input data, gitu-gitu aja. Meanwhile di Sulawesi Utara, disampaikan oleh Ketua KPUD Sulut, Meidy Tinangon, Partai Ummat tuh emang real nggak memenuhi syarat, guys. “Nggak ada intervensi-intervensi,” katanya gitu.
Okay…
Terus Bawaslu tanggapannya gimana?
Udah ada hasilnya?
Spill dong partainya….
Got it. Anything else I should know?
Okay…
Tapi kan ibarat nasi udah jadi bubur yah. Partai Ummat tetep nggak terima dengan kondisi ini. Mereka pun akhirnya menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilihan Umum aka Bawaslu terkait dugaan kecurangan ini. Ketua tim Advokasi Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana menyebut gugatan ke KPU adalah upaya serius yang bisa membuktikan bahwa Partai Ummat nggak cuman memenuhi syarat doang, tapi juga layak dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024. Di berkas gugatan itu, Partai Ummat juga menyampaikan beberapa dalil keberatan sepanjang 114 halaman. Ada bukti juga, jadi yha bisa dipertimbangkan sama Bawaslu.
Terus Bawaslu tanggapannya gimana?
Yha Bawaslu sih sejauh ini masih fair and square, guys. Setelah gugatan itu dilayangkan ke mereka, Bawaslu kan akhirnya mempertemukan KPU dengan Partai Ummat yah, buat mediasi gitu. Sehingga dari situ ketemu lah jalan keluarnya, yaitu dengan melakukan verifikasi ulang. Yep, diulang. Terutama di dua wilayah yang bermasalah tadi, yaitu NTT dan Sulawesi Utara. Verifikasi ulang ini sendiri bakalan berlangsung selama 10 hari, start from tanggal 21 lalu sampai dengan 30 besok. Selain itu, verifikasi ulang ini sendiri juga bakal diawasi langsung sama Bawaslu, sesuai tugas dan kewenangannya.
Udah ada hasilnya?
They are working on it, sih. Tapi sejauh ini, dari proses verifikasi yang diulang dari awal mulai dari verifikasi administrasi sampai verifikasi faktual, Partai Ummat udaah lolos di tahap verifikasi administrasi dan bakalan lanjut ke verifikasi faktual. Cuman ya itu, Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menyampaikan sampai saat ini emang ada kader dari partai-partai tertentu yang berusaha mengganggu jalannya proses verifikasi faktual di dua provinsi ini, gengs, khususnya Sulawesi Utara. Semacam ada intervensi gitu, dengan tujuan supaya ini Partai Ummat nggak lolos ke Pemilu 2024.
Spill dong partainya….
Partai Ummat sendiri sih nggak pernah menyebutkan gamblang, “Dia ini nih yang gangguin gue.” Nggak gitu. Cuman sepanjang proses ini, ada satu partai politik yang koar-koar, guys. Now everybody meet, Partai Amanat Nasional aka PAN. Yep, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyebut dugaan Partai Ummat tuh nggak masuk akal dan aneh. Secara, KPU tuh kerjanya transparan dan semua prosesnya terbuka. That being said, kalau ada partai yang nggak lolos, ya udah eat that. Itu kan kewenangan KPU, katanya gitu. Hal ini kemudian nge-trigger Partai Ummat dong. “Lah kok situ yang berisik,” gitu. “Kalau nggak merasa pelaku, ya harusnya nggak perlu risau. Fokus aja di visi misi,” respons Partai Ummat.
Got it. Anything else I should know?
Btw balik lagi ke KPU dan KPUD, salah satu organisasi namanya Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menemukan adanya 19 KPUD yang diduga melakukan perbuatan curang dalam proses Pemilu 2024, guys. Lebih jauh, koalisi ini juga menyebut ada sebanyak 12 KPUD di kabupaten/kota yang ngikutin perintah KPU buat melakukan kecurangan. Sisanya, tujuh KPUD provinsi di mana diduga melakukan manipulasi data, intervensi, dan ancaman. Merespons hal ini, Sekjen KPU Bernad Sutrisno langsung membantah dengan bilang itu nggak bener.