Indonesia Sekarang Tidak Beda Dengan Jaman Orde Baru

Karena faktanya, dengan kamu nge-joke kayak gitu, bisa menurunkan partisipasi publik dan beresiko mempersempit ruang sipil, guys. Bahkan, era sekarang tuh disebut nggak ada bedanya sama jaman Orde Baru dulu.

Well, kamu pasti udah khatam banget kan sama permasalahan negeri +62 yah. Belakangan ini, kinerja pemerintah dikritik abis-abisan sama berbagai pihak dari berbagai latar belakang. Mulai dari akademisi, buruh, aktivis, semuanya pada bertanya-tanya, “Why this and why that?” Adapun yang terbaru, masyarakat pada kzl dan berbondong-bondong mempertanyakan keputusan DPR RI yang mengesahkan KUHP padahal banyak pasal bermasalah di sana. Nah, kekesalan masyarakat ini salah satunya dilampiaskan di media sosial, guys.

Yang kamu harus tahu adalah, di tengah masyarakat yang speak up, ada juga yang nggak berani dan nggak mau menyampaikan pendapatnya di ruang publik alias kalau dalam konteks ini, media sosial, karena jokes-jokes offensive yang berseliweran di sana. Salah satunya, term Social Justice Warriors aka SJW yang belakangan rame banget diomongin netijen. Bayangin ada orang speak up dikit soal satu isu, isu Kekerasan Seksual misalnya yang dia sampaikan di Twitter. Eh sekali di-up, gimana coba reaksi warga? Warga malah me-label tuh orang dengan sebutan Social Justice Warrior aka SJW, of course not in a good way, dan dia dirujak abis-abisan di situ.

We know, rite? Dengan adanya label SJW dan dirujak abis-abisan ini, masyarakat jadi nggak punya keberanian lagi buat menyampaikan pendapat, guys. Terlalu banyak pertimbangan di situ. Macem-macem tuh pertimbangannya, “Upload, jangan. Upload, jangan. Upload… Jangan. Ya udah nggak jadi.” Yep, ending-nya, suara mereka harus kependam :(. While in fact, our voice matters kan, buat kemajuan bangsa dan negara. Nah sekarang, mau nyampein pendapat aja dibilang SJW, padahal kita beneran concern sama isu tersebut.

Inilah salah satu faktor penyempitan ruang sipil guys, di mana orang-orang jadi nggak punya harapan buat ngomong menyuarakan pendapatnya. Karena nggak diomongin, partisipasi piublik di pemerintahan juga jadi minim :(. Hal ini of course jadi ironi since core bangsa Indonesia selama ini tuh adalah negara demokrasi, di mana, “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Nggak cuman itu, di konstitusi ada asas yang menyatakan Indonesia adalah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. In a nutshell, kebebasan berpendapat tuh dilindungi konstitusi, guys.  Tapi sekarang faktanya, kebebasan berpendapat rakyat dibatasi. Makanya banyak pihak yang menilai rakyat udah nggak diajak berpartisipasi lagi :(.

Well, disampaikan oleh Pegiat HAM Jentera, Asfinawati, era sekarang tuh nggak ada bedanya sama era Orde Baru. Here’s a little context : Waktu jamannya Orde Baru, Kalau ada yang nekat menggelar aksi unjuk rasa, kan ditangkap yah. Nah sekarang, coba liat what happened di tahun 2019-2020 waktu warga rame-rame menolak disahkannya UU Cipta Kerja aka Omnibus Law. Ada ribuan orang yang ditangkap. Mbak Asfin bilangnya mereka ditangkap bukan karena melakukan tindak pidana, but just because aparat mau membubarkan massa. That being said, aparat udah menghalangi warga buat menyampaikan pendapatnya.

Terus coba liat lagi di Orde Baru di mana masyarakat nggak bisa menyampaikan secara langsung pendapatnya ke para pemangku kebijakan dan later on lahirlah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat. Nah sekarang, Mbak Asfin nyontohinnya waktu peringatan May Day setiap tanggal 1 Mei, yang biasanya bisa langsung unjuk rasa di depan istana, sekarang udah nggak bisa lagi. Mentok di Patung Kuda. Meaning, suara mereka nggak bisa didengar langsung dong sama Presiden dan Wakil Presiden.  Jadi yha sama aja, gitu. “Persis sama kayak sekarang,” kata Mbak Asfin gitu.