Kasus Lembaga Donasi ACT

Yoi guys. Ini baru hari Rabu, tapi udah banyak aja nih isu di dunia medsos negara +62. Kali ini kita mau bahas soal sebuah lembaga donasi yang pasti kamu pernah denger namanya, dan belakangan makin sering kamu denger namanya: Yep, Aksi Cepat Tanggap aka ACT. Despite tujuannya sebagai lembaga donasi aka filantropi, ACT disebut malah main-main sama dana sumbangan, sampai diusut sama Densus88, guys.

It all started dengan liputan mendalam tentang pengelolaan dana ACT oleh Majalah Tempo, dan dimuat di majalahnya pada edisi Senin kemarin. Berangkat dari laporannya Tempo inilah isu ACT terus bergulir sampe sekarang. ACT sendiri secara hukum resmi berdiri sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 21 April 2005 lalu. Sejak 2005 itu, ACT terus  menjalankan berbagai program dalam kegiatan tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, pengembangan masyarakat, sampai kegiatan-kegiatan keagamaan kayak Zakat, wakaf, gitu-gitu yang sumber dananya, berasal dari donasi, guys.

Pokoknya ACT nih aktif banget lah menjalankan program-programnya, terutama kalau lagi ada bencana baik bencana alam kayak gempa bumi misalnya, sampai bencana lain kayak pesawat jatuh dll. Makanya donasi yang mereka kumpulkan angkanya juga fantastis, sampai 540 miliar per tahunnya. Tapi hal ini ngga berjalan lama, karena pada akhir tahun lalu, diduga telah terjadi krisis keuangan dalam lembaga ini yang ending-nya, founding father ACT, Ahyudin, harus mundur dari jabatan sebagai presiden, dan gaji karyawan juga harus dipotong sebesar 50%.

Well, salah satunya diduga karena adanya pemborosan yang terjadi di lingkup internal ACT ini, guys. Pemborosan tuh, yha boros. Keliatan dari gaji top level management-nya yang nyampe 30-250 juta per bulan. Itu belum bonus, kayak bonus Idul Adha, bonus tahun ajaran baru, sampai bonus kalau ada overachieved targets. Belum lagi fasilitasnya kayak mobil mewah, fasilitas Grade A kalau dinas tugas ke luar kota, yang gitu-gitu.

Nah, selain pemborosan, ACT juga diduga terlibat dalam penyelewengan dana sumbangan, di antaranya adalah waktu jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkalpinang 2019 kemarin. To freshen you up, waktu peristiwa itu terjadi, keluarga korban kan akhirnya dapat uang kompensasi dari Boeing sebesar Rp135 Miliar. Nah, keluarga korban ini setuju kalo duit kompensasinya dikelola oleh ACT, dan dari dana itu, mereka meminta ACT untuk membangun 91 sekolah. Nah tapi, pembangunannya diduga banyak yang mandeg, guys. Kalaupun kelar, kualitas bangunannya jelek banget. Kalau udah kayak gini, pihak ACT dong yang harus bertanggung jawab. Proses penyaluran dana buat pembangunan ini gimana gitu kan. Jatohnya juga jadi utang both ke keluarga korban, dan juga ke Boeing.

Dugaan penyelewengan dana juga terjadi di Oktober 2021 lalu. Di Bantul, Yogyakarta, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 5 tahun itu mengalami kejadian naas waktu sebuah truk mundur tiba-tiba dan melindas motor mereka yang lagi jalan dibelakangnya. Akibatnya, kaki si bapak dan anaknya patah, bahkan kaki si ibu harus diamputasi. Like always, datanglah ACT bermaksud memberikan bantuan dari donasi yang terkumpul dari para donatur. Seiring berjalannya waktu, pihak ACT nggak pernah benar-benar terbuka donasi yang udah kekumpul tuh berapa, mereka cuma janji mau bikin ini, mau bikinin itu, tapi yha ada yang ditepati, ada yang harus lama banget di-followup -nya. Pokoknya sketchy deh, guys.

Nah satu lagi yang disorot majalah Tempo adalah potongan donasi yang diduga tinggi banget, yang kata ACT diambil buat dana operasional, pengelolaan dll. Padahal dalam Islam, lembaga pengelola itu cuma boleh ngambil paling banyak 12,5%. Tapi diduga, ACT mengambil potongan sampe 30%. FYI guys, berbagai informasi ini juga udah dikonfirmasi sama pihak ACT, dan semuanya tuh detail banget dilaporkan di majalah Tempo edisi Senin kemarin. Cus beli.