Jokowi : Kita Bukan Hanya Taat & Tunduk, Tetapi Juga Patuh Pada Konstitusi

Iya soal wacana Pemilu 2024 diundur guys. Jadi pasti kamu udah ngeh kan bahwa belakangan ini rameee banget soal wacana pemilu 2024, yang bakal memilih presiden baru dan anggota DPR baru itu juga bakal diundur. Diundurnya yhaa bisa dua atau tiga tahun. Nah Jumat kemarin di Istana Bogor, setelah awalnya diem-diem aja, Presiden Jokowi akhirnya buka suara nih gengs.

Jadi kata Pak Jokowi, “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi.” Beliau menambahkan bahwa wacana penundaan pemilu enggak bisa dilarang karena itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, beliau menyatakan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

WKWKWK ya gitu deh guys. Statement ini kemudian menuai kritikan dari masyarakat, karena udah mulai lebih lunak nih, dibanding statements penolakan Pak Jokowi sebelumnya. Nih coba kamu bandingin ya:

Nah guys, banyak pihak yang menilai bahwa statement terbarunya Pak Jokowi itu lebih “halus” dibanding dua statements sebelumnya tadi, dan dinilai ngga tegas dalam menanggapi wacana yang jelas-jelas melanggar konsititusi ini. Warga jadi be lyke: “Gimana katanya nampar, kok sekarang jadi bagian dari demokrasiii?”

Nah iya kan. FYI guys, sebenernya aturan soal presiden cuma boleh menjabat dua kali aja tuh ada di pasal 7 UUD 1945, jadi emang kalo ngga ngikutin aturan ini, bisa dibilang pemerintahan kita melanggar aturan konstitusi. Terus juga, sebenernya DPR dan pemerintah tuh akhir Januari lalu udah ketok palu fix nih bahwa Pemilihan Umum aka Pemilu Serentak bakal digelar di 14 Februari 2024, tapi ya gitu. Dibahas-bahas mulu sama para politisi soal perpanjangan ini.

Macem-macem. Ada dari simpatisan, politisi, menteri, dan terbaru kali ini dari politisi PKB Muhaimin Iskandar yang nggak lain nggak bukan adalah… Wakil Ketua DPR. Makanya masyarakat jadi kayak… “Pak mon maap ga masuk di grup WA DPR apa gimana? Kan DPR udah fix ni mau pemilu 2024, udah pilih tanggal segala… kok u sebagai pemimpinnya ujug-ujug usul perpanjangan?” Oh iya guys  kalo mau baca lengkapnya, kamu bisa cek di sini.

Oh iya dalam lanjutannya guys, beliau bilang: “Siapa pun boleh aja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri, atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pelaksanaan semuanya harus patuh sama konstitusi.” Ya muter situ-situ aja sih intinya.

Yep, menanggapi tanggapan presiden ini, Ahli Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menyebut kalau pemilunya ditunda-tunda lagi atau presidennya malah menjabat 3 periode tuh jatohnya malah jadi melanggar konstitusi dan nggak punya dasar hukum. Secara Pasal 22E UUD 1945 kan udah jelas yha presiden dan wakilnya sama anggota legislatif tuh dipilih lima tahun sekali. Kalo enggak, ya pemerintahannya jadi ilegal.

Iya. Bang Yusril menjelaskan bahwa kalo setelah lima tahun belum ada lagi pemilihan, maka pemerintahan yang lagi menjabat otomatis udah nggak legit aka nggak legal. DPR sampai ke DPRD nya juga nggak legal, yang berarti udah ngga bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi kinerja Pemda. Terus kepala daerah juga bingung tanggung jawabnya ke siapa soalnya udah mah DPRD-nya ga legit, presidennya juga ngga legit. Nah lho.

Well, pengamat komunikasi politik di Universitas Paramadina, Hendra Satrio bilangnya wacana penundaan pemilu nih harusnya bisa cepetan beres dan nggak berlarut-larut kelamaan. Selain itu udah fix kan, bahwa perpanjangan masa jabatan berarti melanggar undang-undang, jadi plz banget gausah dibahas-bahas lagi. Gitu guys.