Indonesia Tidak Puas Dengan Kinerja Jokowi

160

Who’s just got the “not satisfactory” mark on the report card?

Presiden Joko Widodo.
Yoi guys, jadi ada survei yang menunjukkan hasil bahwa kita-kita nih, orang Indonesia, ternyata nggak puas sama kinerja Pak Jokowi di tiga bulan pertama tahun 2022 ini.
 
Count me in. Or not. EHEHEHE.
Well, no matter how you feel, kamu harus tahu ni bahwa dalam rangka untuk ngeliat persepsi publik atas hasil kerjaan Pak Jokowi dalam tiga bulan pertama di tahun 2022 ini, sebuah lembaga riset namanya Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kemudian melakukan riset tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi. Risetnya meliputi berbagai topik, mulai dari penanganan pandemi, kondisi ekonomi, politik, keamanan, sampai penegakan hukum. Nah ternyata, hasil surveinya menunjukkan hasil yang…. negatif, guys.
 
Negatif gimana?
Karena dalam tiga bulan ini, diketahui banyak yang nggak puas terhadap kinerja Jokowi. Survei ini sendiri dilakukan selama seminggu, dari 13 sampai 20 Maret 2022 dengan responden berjumlah 1.027 orang yang dipilih secara acak. Nah dari jumlah responden segitu, ternyata sebanyak 32,2 persen merasa kurang atau sangat nggak puas sama kinerja Pak Jokowi, dan sebanyak 64,6 persen merasa puas dan sangat puas.
 
I still don’t get it. Itu bagus kok??
Nah masalahnya adalah kalau dibandingin sama akhir tahun lalu di Desember 2021, tingkat kepuasannya tuh mencapai 71,7 persen guys, meaning jumlahnya udah menurun dari yang sekarang di angka 60an persen itu. Kalo diliat-liat, angka kepuasan segini tuh udah hampir sama dengan tingkat kepuasan publik ketika penetapan hasil Pilpres pas Juni 2019 lalu yang mencapai 62,2 persen.
 
Tapi kok bisa kepuasannya menurun? 
Ada macem-macem penyebab gengs. Menurut Deni Irvani selaku Direktur SMRC, penurunan kepuasan publik terhadap Pak Jokowi ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, kinerja pemerintahan beliau yang bikin harga kebutuhan pokok makin ke sini jadi makin sulit dijangkau. Belum lagi masalah minyak goreng yang sampai sekarang belum bisa diurai sama pemerintah kita.
 
Lanjut….
Lanjut, kepuasan orang-orang sama pemerintah kita in terms of penanganan pandemi Covid-19 juga menurun. Waktu Desember 2021, tingkat kepuasannya ada di angka 74,9%, nah sekarang, angka yang puas jadi ada di 62,2%. Selain itu, ada juga kondisi politik. Kali ini, makin banyak yang nggak puas sama kondisi politik di negeri kita, di mana jumlah yang merasa nggak puas ada di angka 23,5 %. Angkanya naik drastis dari yang sebelumnya di 14,5%.
 
Kalau masalah hukum gimana?
Nah masalah penegakan hukum juga sama. Dari yang sebelumnya ada 15,1 % masyarakat yang merasa nggak puas sama urusan hukum yang dikelola sama pemerintah, sekarang meningkat angkanya jadi 24,9 %. Disampaikan sama Pak Deni, masalah penegakan hukum ini lumayan spesial, karena udah tiga tahun terakhir ini, publik merasa nggak puas sama penegakan hukum yang ada di Indonesia. In that sense, angka yang menunjukkan publik nggak puas meningkat terus setiap tahunnya.
 
Got it. Did anyone say anything?
Ada. Analis Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto bilangnya kinerja pemerintahan yang memburuk akhir-akhir ini tuh bisa jadi pertimbangan Pak Jokowi buat reshuffle kabinetnya, kalo memungkinkan paling lambat di Juni 2022. Kenapa harus di Juni, karena kalau udah akhir tahun atau bahkan di tahun depan, maka momentumnya bakal udah kedeketan sama tahun politik 2024, jadi dikhawatirkan, kinerja pemerintahan bakal makin kacau.
 
….
Terkait hasil survei ini, Forum Nasional Indonesia untuk Transparansi aka FITRA juga menyampaikan kalau Pak Jokowi harus melakukan evaluasi besar-besaran bagi para menteri di kabinetnya. Apalagi yang berhubungan sama sektor pangan, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, dll. Pokoknya semuanya harus dievaluasi, biar masalah yang ada sekarang di sektor pangan bisa cepet beres.
 
I see. Anything else I should know?
Nah, berkenaan dengan kinerja pemerintahan Pak Jokowi yang mengalami penurunan in terms of kepuasan publik, maka hal ini jadi salah satu alasan pembenaran untuk mendorong wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.