Terjadi Kekerasan Terhadap Warga Sipil di Jawa Tengah

Violence :(. Jadi guys, hari Selasa kemarin, di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah baru aja terjadi kekerasan terhadap warga sipil. Sejak Selasa lalu, para warga ini dikepung polisi, diintimidasi, sampe beberapa di antara mereka ditangkap.

Well, ini terjadi karena para warga di Desa Wadas itu menolak proyek pembangunan Waduk Bener yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Terus, ada juga rencana pertambangan batu andesit yang hasilnya bakal dipake buat bangun waduk tadi guys. Nah, both of these projects ditolak sama warga desa udah sejak enam sampe tujuh tahun lalu. Karena itulah warga juga tegas menolak berbagai upaya pembangunan, contohnya pada April 2021 lalu, di mana terjadi juga kericuhan akibat penolakan yang menyebabkan 11 orang ditangkap polisi, though akhirnya dibebaskan lagi. Nah sekarang kejadian lagi nih…

Well, jadi rencananya, proyek ini bakal jadi bendungan tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian waduk 159 meter, panjang timbunan 543 meter, dan lebar bawah sekitar 290 meter. Adapun untuk area lokasinya, bakal ada 145 hektar lahan yang dieksploitasi. Nah, warga sana nggak terima, karena berbagai alasan. Misalnya, metode yang bakal dipakai dalam penggalian tambang ini adalah dengan bahan peledak aka blasting dan pakai 5.300 ton dinamit. Yha bayangin aja, kalau lahannya diledakin pakai bahan sebanyak itu, meaning bakalan merusak sumber mata air yang ada di sana yang mana jadi sumber penghidupan warga sana. Kemungkinan, bakal ada 27 sumber mata air di sekitar desa yang bakal terdampak, gengs. Lahan pertanian warga juga bakalan terancam, padahal sebagian masyarakat situ kerjaannya emang petani.

Ya iya kan, makanya ditolak. Nah namun guys, proyeknya jalan terus. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin bahkan bilang bahwa penambangannya legal, dan dia sebagai eksekutif bertugas lanjut terus. Kalo ada yang mau protes, kata Pak Ganjar, ya silakan digugat aja.

Nah, ini nih yang kemarin sempat bikin suasana mencekam. Jadi menurut Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), kronologi dari kerusuhannya adalah pada Selasa kemarin, di mana ada ribuan aparat masuk ke Desa Wadas untuk menjaga upaya pengukuran tambang oleh petugas dari Kantor Pertanahan Purworejo. Sambil petugas ngukur dan melakukan penjagaan, sejumlah aparat lainnya justru dikabarkan melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner penolakan warga atas tambang. Terus, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas, melakukan penangkapan, dan mengepung sejumlah rumah warga dan juga kawasan masjid. Terus, polisi juga disebut ngerecokin ibu-ibu yang lagi bikin makanan buat mereka yang jaga di posko dan makanannya juga dirampas. Hiiih.

Nah terus guys, dari hasil kekerasan ini, Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Duwi Prasetia mencatat bahwa ada sekitar 64 warga  Desa Wadas yang ditangkap polisi. Puluhan warga tersebut ditangkap polisi sejak Rabu, beberapa di antaranya bahkan masih di bawah umur. Later on, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi bilang bahwa 64 warga Desa Wadas, Purworejo yang ditangkap oleh pihak kepolisian akan dipulangkan kemarin, dan iya sih guys beneran dipulangin, sampe dibekelin sembako segala.

Doesn’t justify the intimidation though…

Tru. Julian yang juga bertindak sebagai kuasa hukum buat warga menyebut bahwa aksi pengepungan dan intimidasi oleh polisi-polisi itu is way too much alias berlebihan banget. Selain itu, banyak juga kelompok NGO yang meminta tanggung jawab pemerintah, misalnya Ketua YLBHI Muhammad Isnur yang menyebut bahwa secara ini adalah proyeknya pemerintah pusat, maka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sampai Presiden Jokowi harusnya ikut andil dan tanggung jawab sama semua ke-chaos-an ini. Menurut Bang Isnur, pemerintah pusat emang yang kasih perintah ke polisi-polisi itu buat ngepung dan ngelakuin berbagai tindakan represif ke warga. Buktinya, dari Kapolri Jenderal Listyo sampai Presiden tuh sampai sekarang masih diam bae dan nggak ngomong apapun soal isu ini.

Yha well, kemarin akhirnya Pak Ganjar minta maaf kepada warga Wadas, karena MUNGKIN merasa ngga nyaman. To which warga respond: Yha bukan ga nyaman lagi bos, tapi lebih ke penyiksaan ini sih. Secara kita dikepung dan diintimidasi, sampe anak-anak takut sekolah, dan warga takut ke luar rumah, jadi ini bukan sesuatu yang ringan.

Yhaa ada sih guys lewat Kepala Staf Presiden (KSP) Pak Moeldoko. Katanya, semua bakal dievaluasi. Additionally, Pak Ganjar juga bilang bakalan siap ngebuka ruang dialog sama warga, bahkan sampai ngelibatin Komnas HAM biar semuanya jelas dan kabarnya jadi nggak simpang siur.

Selain menuai baaaanyak kritikan dari LBH dan masyarakat umum, banyak juga politisi yang ngga suka sama cara super represif dan kekerasannya polisi ni gengs. Di antaranya adalah politisi PPP Asrul Sani yang bilang kalo ni kok paradigma penyelesaian masalahnya masih kayak di jaman orba. Terus ada juga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sama LBH yang bilang bahwa adanya dugaan pelambatan akses jaringan internet di Desa Wadas adalah upaya aparat supaya berbagai aksi kekerasan ngga diketahui publik.