Semua Warga Indonesia Harus Punya BPJS Kesehatan

Well, maybe just for 2-3 days past your 17th birthday. Jadi pas itu kamu udah punya KTP, udah bisa beli big purchases pake nama sendiri, terus… most likely kamu juga harus punya yang namanya, health insurance. Aka asuransi kesehatan.

Great. That’s another sign that you’re an adult, lol. Nah jadi guys, asuransi tuh kan ada yang swasta, kamu bisa beli sendiri ke agennya, atau punya negara yah, yang namanya adalah BPJS Kesehatan. Jadi in a nutshell, peraturan yang ada mewajibkan semua warga Indonesia untuk punya BPJS Kesehatan. Tujuannya supaya kalo kamu sakit-sakit tu ya kamu bisa segera mengakses layanan pengobatannya. Nah namanya asuransi, untuk bisa meng-klaim kamu harus bayar iuran dong, dan iurannya ni bisa diatur kantor, atau bayar sendiri juga sabi. OK kan…

Nah namun dalam prakteknya, masih ada aja tu warga yang belum covered oleh BPJS kesehatan ini. Menurut data BPJS, sampe tahun 2022, capaian rekrutmen pesertanya mencapai 86% atau sekitar 230 juta jiwa. Artinya ada 14% atau sekitar 40 juta jiwa yang belum mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Terus, pemerintah juga pengen memastikan semua penduduk, tanpa terkecuali, bisa masuk ke dalam skema jaminan kesehatan nasional. Karena itulah Pak Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 itu… yang jadi prahara guys.

Well, di dalamnya di atur bahwa Jaminan Kesehatan Nasional aka BPJS Kesehatan harus jadi syarat buat orang mau ngapa-ngapain di negara +62 ini. Mulai dari sekolah, ngurus SIM, ngurus STNK, sampai umroh dan naik haji. Pemerintah bilang, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi BPJS kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi biar kamu semua covered gitu lho guys. Menurut Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi, selama ini negara-negara berkembang banyak yang warganya ngga punya asuransi, ga kaya di negara maju. Karenanya, negara ingin melindungi rakyatnya dengan memastikan semua orang mempunyai BPJS Kesehatan.

Yoi. Dalam inpresnya itu, Pak Jokowi juga memberi instruksi buat semua menterinya dan kepala lembaga negara mulai dari Polri, Kejaksaan, sampai Gubernur dan Walikota buat mensyaratkan BPJS Kesehatan di semua aspek, literally semua aspek kehidupan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta untuk koordinasi sama BPJS Kesehatan terkait pajak, terus Menkes juga tentunya disuruh kerja-kerja-kerja biar BPJS ini makin perfect  dari segi regulasinya.

Nah terus juga buat kamu yang mau haji atau umroh, Kementerian Agama diminta untuk harus memastikan para jemaah punya BPJS Kesehatan. Gitu juga Kepolisian di mana kalo mau ngurusin SIM dan STNK harus jadi peserta BPJS. Terus mo beli tanah? Wajib ada BPJS. Kamu petani? Menteri Pertanian bakal mastiin kamu punya BPJS, atau kamu nelayan? Nah menteri perikanan juga wajib memastikan dari nelayan, penambak, dan semua-muanya punya BPJS. Sampe para pengusaha UMKM juga wajib harus punya BPJS Kesehatan guys. 

Yoi. Terus kalo kamu belum punya BPJS, ya bikin. Kamu bisa daftar mandiri, didaftarin kantor, atau dateng langsung ke kantornya juga bisa. Pokoknya sekarang udah gabisa ga punya neh BPJS. Nah kalo sekarang kamu belum punya BPJS, cus diurus dulu, karena aturannya baru berlaku pada Maret mendatang kok. Jadi masih ada waktu.

Nah, terkait instruksi presiden kali ini, yang jadi Instruksi Presiden pertama di tahun ini aka Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002, banyak masyarakat yang merasa keberatan nih sama kebijakan kali ini. Di media sosial, banyak banget yang mempertanyakan apa hubungannya urusan jual beli tanah sama BPJS Kesehatan. Ada juga yang bilang ngurus BPJS di rumah sakit aja biasanya dipersulit, lah ini mau dipakai buat yang lain-lain lagi. Kayak, makin ribet. Katanya mo metaverse HEHEHE

Nggak cuma itu, sebenernya aturan ini juga lumayan problematis karena emang ada warga yang gamau punya BPJS kan, karena misalnya ngurusnya ribet atau pelayanannya kurang, akhirnya mereka memilih opsi asuransi swasta. Atau emang ada trust issue aja, kayak takut datanya bocor, klaimnya sulit, dll. Karenanya ni guys, sebenernya BPJS juga harus berbenah dalam melayani kesehatan warga +62. Menurut anggota DPR RI asal PKS Kurniasih Mufidayati, kalo layanan BPJS makin baik, pembayaran klaim lancar, faskes bisa survive, tentunya  kepesertaan yang tinggal 20 persen itu bisa terpenuhi.