Progres Makin Terlihat IKN Pindah ke Kaltim 2024

Now, let’s speed up on the updates of: Pemindahan IKN

Yes, Ibukota Negara aka IKN yang dijanjikan Pak Presiden Jokowi bakalan pindah guys, dari Jakarta ke daerah di Kalimantan Timur pada 2024. Nah belakangan ini, progresnya udah makin keliatan.

Oke, jadi secara spesifik, udah diumumkan kalau ibukota negara baru bakalan ada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Terus pemerintah juga udah menyerahkan Surat Presiden aka Surpres barengan sama draf Rancangan Undang-Undang IKN ini ke DPR. Nah, dari situ, DPR langsung membentuk panitia khusus (Pansus) buat ngebahas RUU ini lebih lanjut dan lebih detail. Rencananya, RUU ini bakalan final dan disahkan awal tahun ini, gengs. Adapun Pansus-nya terdiri dari 56 orang, yang asalnya dari berbagai fraksi yang ada di DPR RI dan diketuai oleh Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Golkar.

Jumat kemarin, mereka udah melakukan kunjungan kerja ke Titik 0 IKN. Berangkat dari Jakarta sama perwakilan dari Bappenas, para anggota Pansus kemudian melakukan diskusi dan menerima masukan atau aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili oleh LSM dan tokoh masyarakat setempat. Tujuannya biar RUU yang lagi mereka susun ini bisa lebih rich secara substansi dan relevan sama keadaan di lapangan, dan biar RUU ini juga bisa cepat disahkan. Selain itu, Pansus ini juga udah beberapa kali rapat, dan menghasilkan beberapa keputusan.

Disampaikan oleh Pak Doli Kurnia, katanya pemerintah udah sepakat kalau ibukota yang baru ini bakal berbentuk daerah khusus setingkat provinsi, kayak Jakarta, yang mana disebut otorita. Nah kekhususan dari daerah ibukota ini bakal diatur dalam UU yang lagi dikerjain ini katanya. Namanya juga udah ditentuin, di mana dari total 80 nama yang diajuin Bappenas ke Presiden Jokowi, akhirnya nama  yang di-approve Jokowi adalah Nusantara.

Iya Nusantara. Jadi nama Nusantara dipilih karena emang udah dikenal orang dari dulu, bahkan secara global. Terus iconic juga, dan mudah diingat dan dieja, terus bisa menggambarkan kenusantaraan yang ada di Indonesia at its finest.

Nah soal ini, ada berita kurang sedep dari lokasi Ibukota Negara Baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara ini guys. Pasalnya, sang bupati yakni Abdul Gafur Mas’ud baru aja dibekuk KPK dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di ibukota baru itu. Dalam proses OTT yang dilakukan KPK, KPK menyita uang tunai 1 milyar, buku rekening dengan saldo 447 juta rupiah, plus beberapa barang belanjaan.

Karena bupatinya udah ditahan di Rutan KPK selama 20 hari, per tanggal 13 Januari sampai 1 Februari nanti, Kemendagri menunjuk Hamdan Pongrewa, wakil bupatinya saat ini, buat menjalankan peran dan tugas kepala daerah PPU. Penunjukan wakil bupati ini udah sesuai sama Undang-Undang nomor 223 Pasal 65 Tahun 2014, guys.

Fyi, Pak Jokowi sempat bilang pemindahan ibukota negara ini tuh bukan cuma mindahin kantor-kantor pemerintahan doang, tapi juga bikin kota baru yang punya konsep smart city, yang boleh diadu di tingkat global. Dengan adanya ibukota baru ini, Pak Jokowi juga berharap Indonesia bisa berkembang dengan basis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau aka zero emission.