Masa Jabatan Gubernur & Wakil DKI Jakarta Berakhir 2022, Lonjakan Kasus Covid-19 di India, BPPT Jadi Korban Selanjutnya Integrasi ke BRIN, Petenis Serbia Tanding di Australian Open Meskipun Belum Divaksin

---

Who’s on the running towards Jakarta’s next top governor?

Iya guys, karena di Oktober 2022 nanti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bersama wakilnya Ahmad Riza Patria bakalan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Yep, tahun ini emang udah menginjak tahun kelima Pak Anies menjabat sebagai DKI 1. Jadi udah waktunya beliau diganti.

I know right. To refreshen you up, di 2017 lalu ada tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Ada Basuki Tjahaja Purnama aka Pak Ahok dan Pak Djarot Saiful Hidayat, ada Mas AHY yang bergandeng sama Mpok Syliviana Murni, dan Pak Anies Baswedan sama Bang Sandiaga Uno. Sempat ada putaran kedua yang mempertemukan Pak Ahok VS Pak Anies, lalu dimenangkan Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno yang kemudian dilantik pada 16 Oktober 2017.

Nah kemudian di tahun 2018, Pak Sandi mundur karena mau maju jadi cawapres bareng Pak Menhan Prabowo Subianto. Selanjutnya posisi beliau digantikan oleh rekan separtainya di Gerindra, yakni Ahmad Riza Patria. Namun, Bang Riza baru dilantik langsung sama Pak Presiden pada 15 April 2020 karena emang lobi-lobian politiknya kenceng tu guys, soal sosok DKI 2. Jadi emang lumayan lama Pak Anies ngejomblo. Anyway setelah terhitung lima tahun menjabat, Pak Anies dan Pak Riza akhirnya bakal mengakhiri masa jabatannya, tapiiii ga langsung ada penggantinya, karena kita belum bakal ada pilkada di tahun ini.

Tanyakan pada kura-kura hijau aka DPR. Ehehehe. Beneran gengs, secara kan yang punya wewenang untuk ngatur timeline pemilu tuh DPR dan pemerintah pusat yah, nah dalam aturan pemilu yang baru, Pilkada ini bakal semuanya dibarengin sama Pilpres, Pileg, dll di tahun 2024. Nah lho… 2019 aja udah puyeng ya guys harus nyoblos 4 surat suara.

Tapi yaudah, palu udah diketok, Pilkada DKI Jakarta bakal diundur di tahun 2024. Meski begitu, Pak Anies ngga ujug-ujug bisa lanjutin tugasnya sebagai gubernur karena kalo urusan masa jabatan sih ya tetep aja lima tahun. So what will happen adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal mengusulkan nama-nama untuk jadi pejabat (Pj) sementara sampe pemilu digelar. Adapun syarat Pj ini adalah orangnya harus ASN, minimal eselon 1.

Same. Nah sejauh ini sih, Kemendagri dan Istana Kepresidenan masih belum ada info-info soal penjabat pengganti Anies. Namun, udah dari jauh-jauh hari, sejumlah pihak ngingetin keduanya supaya penjabat sementara yang dipilih nantinya sebagai Plt Gubernur enggak berasal dari TNI dan Polri, pokoknya harus dari PNS. Nah makin nyesel kan u gaikutan CPNS??

Oh iya. Pilkada diundur bukan berarti bursa calonnya ngga panas guys. Meski digelarnya pada 2024 mendatang, namun dari sekarang kita udah denger banyak nama calon bermunculan. Misalnya, Ketua DPRD DKI asal Gerindra M. Taufik menyebut ada tiga nama potensial jadi Cagub, yakni kadernya sendiri yang jadi Wagub saat ini Bang Riza Patria, mantan Walikota Tangerang Selatan Mbak Airin Rachmy Diani (?????) hingga Menteri Investasi RI Bang Bahlil Lahadalia. Terus Golkar juga punya calon potensialnya, yakni Ahmed Zaki Iskandar yang kini menjabat sebagai Bupati Tangerang. Finally, Nasdem juga lagi menggadang-gadang kadernya sendiri asal Tanjung Priok, Ahmad Sahroni untuk maju sebagai Gubernur. Tapi Bang Roni sendiri bilang doi sih maunya jadi presiden aje.

Fyi selain Pak Anies di Jakarta, ada gubernur-gubernur lain yang masa jabatannya juga habis di tahun ini, kayak Pak Wahidin Halim di Banten, Pak Erzaldi Gubernur Bangka Belitung, Pak Rusli Habibie Gubernur Gorontalo, Pak Ali Gubernur Sulawesi Barat, dan Pak Dominggus Gubernur Papua Barat. Di Aceh juga gitu, Pak Nova Iriansyah akan mengakhiri akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur tahun ini.

---

When things are getting more concerning in India…

Yep. Kemarin, India baru aja melaporkan 58ribu kasus yang terkonfirmasi positif covid19 dalam 24 jam terakhir, naik 56% dari hari sebelumnya. Adapun 56% ini adalah lonjakan kasus harian tertinggi yang pernah dialami India, lebih tinggi dari yang terjadi di tahun lalu, sampai media-media di sana bilang ini sebagai sebuah ‘ledakan’.

Yep, jadi India tuh emang udah melihat tren kenaikan  kasus mulai dari tahun baru kemarin di tanggal 1. Terus di hari Selasa, kasus harian mereka ada di angka 37.123 kasus. Selanjutnya varian Omicron yang super gampang menular itu bikin angka kasus naik drastis sampe 58 ribu . Padahal di minggu terakhir sebelum tahun baru itu jumlah kasusnya sempat rendah, which is di 100.000an aja, out of 1 milyar orang yang ada di India, dengan total kematian 534 orang.

Most likely yes. Berdasarkan keterangan dari pejabat Kemenkes di sana, kasus Covid varian Omicron di India udah mencapai 2.135 kasus. Tapi karena lack of capacity here and there, angka kasusnya tuh sebenarnya bisa aja lebih tinggi dari itu, cuma nggak terdeteksi aja. Menurut Rachna Kuchier, seorang pakar kesehatan masyarakat di India bilang bahwa meskipun Omicron ini emang lebih mild daripada varian yang udah-udah, tapi kalau kasusnya sebanyak itu, yaa health care system-nya bakal kewalahan juga.

Nah faktor lain yang bikin kasusnya sampe meledak ini adalah pemilu yang rencananya akan digelar bulan depan. Namanya pemilu kan ya guys banyak kumpul-kumpul, kampanye dll, dan masyarakat India banyak yang ngga pake masker dan berdesak-desakan. Terkait perkembangan ini, partai politik-partai politik di sana udah banyak yang menunda kampanye offline-nya, tapi teteup aja guys, virusnya udah keburu menyebar.

Nah soal ini, pemerintah India kan udah menargetkan masyarakatnya terutama yang remaja usia 15 sampai 18 tahun buat divaksin. Per tanggal 3 kemarin, udah ada 3,8 juta anak muda yang udah divaksin di sana. Vaksinasi ini bakalan terus ditingkatkan sama otoritas daerah masing-masing, kayak di Gujarat yang pengen 3.6 juta anak mudanya segera divaksin dosis pertama minggu ini. Terus nih, Pemerintah di sana udah menginstruksikan masyarakatnya buat stay at home aja dulu.

Nggak dong. Di berbagai daerah, udah ditetapkan berbagai kebijakan pembatasan kayak sekolah, pusat kebugaran, dan toko-toko yang boleh buka dua hari sekali. Terus pesta pernikahan juga cuma boleh diadain secara intimate doang dan dihadiri sama maksimal 20 orang. Terus Mumbai, pusat ekonomi negara itu, udah melarang pertemuan empat orang atau lebih, lho guys. Last but not least, di ibukota New Delhi, kereta api dan metro cuma boleh menampung penumpang dengan kapasitas maksimal 50% aja. Hal ini kemudian justru bikin orang-orang pada berkerumun dan ngantre di stasiun :))

Fyi sama kayak negara-negara lain di Eropa dan Amerika Serikat, Omicron ini udah jadi varian paling banyak yang menginfeksi orang-orang India. Hal ini sekaligus memperkuat anggapan bahwa varian ini adalah varian yang tingkat penularannya tinggi banget dan cepat banget, no matter riwayat perjalanan mereka dari mana.

---

Who’s saying “We are not okay!” to Komnas HAM?

Eks Pegawai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi aka BPPT.

Well, setelah Eijkman, kini BPPT yang jadi korban selanjutnya dari integrasi berbagai lembaga penelitian ke BRIN. Yep, baru aja nih, puluhan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di BPPT rame-rame datang ke Komnas HAM buat ngadu dan mencari kejelasan terkait nasib kepegawaian mereka.

Same story. Jadi dalam pengaduannya, para karyawan itu mengeluhkan soal ketidakjelasan status kepegawaian pasca lembaganya itu dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama 32 lembaga lainnya. Terus juga akibat penyatuan ini, nasib mereka jadi nggak jelas statusnya. Masalahnya, dengan aturan baru ini maka para karyawan non-PNS terpaksa diberhentikan atau dikasih opsi-opsi yang… gitu de. Cek aja lengkapnya di sini guys.

Selain gajels, para karyawan BPPT itu juga mengeluh bahwa mereka enggak mendapat sosialisasi yang proper tentang kejelasan kontrak mereka yang biasanya di-update tiap tahun. Jadinya ya kini, nasib mereka terombang ambing.

Ada. Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, pihak mereka bakalan menindaklanjuti aduan tersebut. Lebih jauh, Pak Beka juga bilang bahwa pihaknya bakal memanggil BRIN immediately terkait hal ini untuk meminta keterangan soal para pegawai non-PNS ini. Secara guys, ada 33 lembaga riset yang dilebur ke BRIN, jadi kebayang kan ada ratusan orang yang bernasib sama dengan para karyawan BPPT dan Eijkman tadi. Karenanya, Komnas HAM juga bakal minta ni solusinya gimana???

Dengan meleburnya Lembaga-lembaga riset ini ke BRIN, anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwitasari bilangnya BRIN ini harus jadi rumah bagi peneliti dan ilmuwan dalam negeri. Dengan begitu, ilmuwan-ilmuwan itu nggak kepikiran untuk keluar dari NKRI dan fokus aja melakukan penelitian di tanah air.

Nah ternyata guys, Komnas HAM juga jadi korban loh, secara mereka juga kan punya fungsi penelitian dan pengkajiannya sendiri. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pokoknya doi nggak terima dengan kebijakan penyatuan itu, karena Komnas HAM kan lembaga independen, jadi ya ngga mungkin diintegrasikan tugas dan fungsinya di bawah BRIN.

---

Who just stirred up some controversy?

Iya guys, secara Selasa kemarin, petenis nomor satu dunia itu baru aja ngumumin bahwa dirinya bakal berkompetisi di Australia Open yang akan digelar pada 17-30 Januari mendatang. Hal ini jadi kontroversi karena doi mendapat pengecualian untuk tetap bisa main di turnamen tersebut, padahal dia nggak divaksin COVID-19. Kejadian inilah yang bikin masyarakat Australia maupun para pecinta tenis bete, karena salah satu syarat untuk bisa bertanding maupun berpartisipasi di Australia Open adalah peserta harus udah divaksinasi.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan panitia, pengecualian yang diajuin Djokovic awalnya di-review sama panelis yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatannya negara bagian Victoria. Panelis ini terdiri dari kalangan dokter dan medical expert lainnya yang disesuaikan sama guideline dari Australian Technical Advisory Group (ATAGI). Nah setelah di-review, Djokovic akhirnya di-approve boleh ikutan tanding di Australian Open meskipun statusnya belum divaksin. Di statement itu, pihak panitia juga bilang orang-orang yang terlibat di pertandingan tenis dunia itu harus udah divaksin dan kalau nggak vaksin, harus ngajuin pengecualian dulu dengan alasan yang jelas kayak kasusnya Djokovic ini. Nah masalahnya, Djokovic yang udah pernah kena COVID-19 ini pernah bilang bahwa dia “menolak vaksinasi”, jadi pengecualiannya tadi dinilai banyak pihak mendukung gerakan antivax. Terkait drama-drama ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison kemudian menyampaikan bahwa kalo bukti pengecualiannya nggak cukup, maka Djokovic bakal langsung otw pulkam. Oh iya guys, doi juga jadi punya nama plesetan baru, yakni: no-vac. LOL.

---

“Kita masih bekerja. Tolong bersabar beri waktu untuk kami bekerja.”