Jokowi Instruksikan Agar RUU TPKS Segera Disahkan

Who’s saying “cepet, cepet, cepet?”

Bukan guys, tapi Pak Presiden Jokowi yang baru aja menginstruksikan kepada para menterinya, yakni Menkumham Yassona Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Puspayoga supaya lobby-lobby ke DPR agar Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari DPR segera disahkan.

Yep, jadi dalam channel YouTube-nya kemarin, Pak Jokowi bilang bahwa dia udah ngikutin perkembangan RUU TPKS ini sejak 2016 lalu, tapi kok yha udah enam tahun kemudian belum-belum juga ada kemajuan ini rancangan (masih cepetan progres skripsi kamu ya, xixixi). Sementara itu, seiring dengan makin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dari Sabang sampai Merauke, korban masih belum bisa mendapatkan perlindungan maksimal. Makanya RUU ini diharapkan bisa jadi alat hukum yang kuat buat mencegah dan mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.

Lebih jauh, Pakde Jokowi juga memerintahkan Gugus Tugas Pemerintah buat segera merancang Daftar Inventaris Masalah (DIM) supaya pas draftnya udah ada, maka pemerintah dan DPR bisa langsung bahas. Fyi, dalam RUU TPKS ini maka Tim Gugus Tugas Pemerintah ini terdiri dari KSP, Kemenkumham, Kementerian PPPA, Kejaksaan Agung, dan Polri. Mereka-mereka inilah yang juga berkoordinasi sama Badan Legislasi di DPR, untuk bahas RUU-nya. Yhaa kan kalo tim dari pemerintahnya udah ada, mereka bisa langsung bahas tu barang sama DPR.

Iya. Karena kan kalo gaada draftnya gabisa dibahas kan guys, istilahnya ya gaada barangnya. Terus sebenernya pada 16 Desember kemaren banget, RUU ini udah banyak yang bilang bakal segera disahkan DPR, eh taunya gajadi. Terkait insiden ini, Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani  bilang pihaknya bakal berupaya supaya DPR juga buru-buru mengesahkan draft RUU-nya. Kata doi pokoknya tenang aja, pengesahan ini pokoknya tinggal menunggu waktu. Yhaaa most likely, “Insya Allah pada awal masa sidang yang akan datang,” lah. Nah ini nih, wajib kita follow up terus ya guize.

Of course. Kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia ini udah banyak jadi kondisinya emang darurat banget guys. Terus Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi juga bilang bahwa RUU ini tuh udah ditunggu-tunggu sama korban, keluarga korban, dan organisasi-organisasi pendamping. Mengingat dari dulu kekerasan seksual terhadap perempuan adalah isu yang urgent banget dan hukum yang belum berpihak pada korban, baik dari undang-undangnya, struktur hukumnya, sampai ke budaya hukumnya.

Well, RUU TPKS ini sendiri fokus sama enam elemen kunci mengenai penghapusan kekerasan seksual, di antaranya tindak pidana, sanksi dan tindakan untuk pelaku, hukum acara kasus kekerasan seksual, hak-hak korban, pencegahan dan pengawasan hingga pemantauan. Banyak pihak yang menyebut bahwa undang-undang ini harus segera berlaku banget, secara aturan hukum yang udah ada sekarang tuh kebanyakan belum mencakup elemen-elemen tadi. Jadi ya banyak korban yang boro-boro mendapatkan keadilan, tapi lapor aja susah banget. Hiks 🙁