Pertemuan Online Penanggulangan Krisis Iklim Oleh Para NPS

27

When you’ve been looking for a way to help combat the climate crisis…

Here’s how you can help according to the experts and youths who have concerns about this issue.
Sebagai masyarakat biasa, mungkin kamu udah care soal krisis iklim tapi masih kebingungan gimana caranya kamu bisa terlibat dalam penanggulangan krisis iklim. Nah pas banget ni gengs. Kemaren banget ada pertemuan online soal penanggulangan krisis iklim oleh para non-party stakeholders (NPS), alias aktor non pemerintah. Pertemuan ini bertajuk “Inclusive and Collaborative Climate Actions under the Next Generation Leadership: NPS Contribution to Long-Term Development Strategy #TimeforActionIndonesia”. Dalam pertemuan ini ada Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo, Direktur Eksekutif Madani Nadia Hadad, dan beberapa aktor masyarakat lokal yang ngomongin soal peran para NPS dalam menanggulangi masalah krisis iklim di Indonesia.
 
Whoa, apa aja tu perannya?
Pertama ada Pak Laode yang masih di Glasgow, Skotlandia buat ngikutin rangkaian COP26. Pak Laode bilang meskipun target NDC Indonesia di COP26 dianggap kurang ambisius, tapi menurut Pak Laode yang penting adalah implementasinya harus maksimal. FYI, NDC adalah singkatan dari Nationally Determined Contribution yang merupakan target masing-masing negara peserta Paris Agreement dalam mencapai target maksimal 1,5 – 2 derajat Celsius kenaikan suhu bumi dari masa pra-industri. Untuk itu, menurut Pak Laode penting banget ni kolaborasi di antara para NPS ini supaya target yang dicanangkan pemerintah di COP26 ini bisa tercapai dengan maksimal. Para NPS sendiri terdiri dari masyarakat, kelompok adat, kelompok bisnis, NGO, dan pemerintah daerah.

 

Kenapa pemerintah daerah masuknya ke NPS?
NPS cuma terdiri dari pemerintah pusat aja gengs, karena pemerintah daerah dianggap lebih deket ke masyarakat. Menurut Pak Nelson, Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah yang juga tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) bilang kalo daerah-daerah yang ada di dalamnya ini bisa saling bertukar pikiran soal permasalahan iklim dan kontribusi yang daerahnya bisa berikan. Dalam rangka menjadi kabupaten yang fokus ke krisis iklim atau kabupaten lestari, Pak Nelson bilang kalo kegiatan ini harus masuk ke APBD dan RPJMD. Pak Nelson bilang kalo daerahnya membentuk satuan tugas yang fokus ke penanggulangan krisis iklim. Dengan begini, Pak Nelson berharap daerah fokus ke kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan permasalahan iklim.

 

I see.
Nah makanya ni, Pak Nelson bilang pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus match dari segi kebijakan yang berkaitan dengan iklim. Apalagi mengingat krisis iklim gak cuma terjadi di pusat, tapi di daerah juga. Moreover, karena Indonesia juga udah memegang presidensi G20 sampe setahun ke depan, Pak Laode juga bilang kita harus menjadi contoh yang baik dalam komitmen penanggulangan krisis iklim. Makanya, sepakat dengan Pak Nelson, keterlibatan dan kolaborasi semua pihak termasuk NPS dibutuhin banget dalam mencapai target NDC Indonesia.

 

Keterlibatannya kayak gimana tu?
Pak Nelson kasih contoh kayak mendorong NGO lokal dan nasional yang fokus ke isu ini buat gerak sama-sama dengan membimbing masyarakat lokal supaya bisa menanggulangi krisis iklim di tingkat daerah. Bisa juga melakukan kolaborasi dengan wilayah lain yang terlibat dalam LTKL ni gengs. Terus juga dengan dilakukan direct incentive di mana masyarakat lokal mendapatkan insentif dari menjaga hutan. Hal ini digerakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam membentuk program Perhutanan Sosial dan didukung oleh NGO lokal dan masyarakat adat.

 

Tell me more about it.
Mbak Nadia ngejelasin ni soal Perhutanan Sosial yang merupakan program di mana masyarakat setempat memiliki peran dalam menjaga kelestarian hutan adat. Kalo program ini serius dijalanin, ada banyak banget kontribusi yang bisa dilakukan bersama dengan masyarakat yang ada di daerah perhutanan kayak melakukan forestasi dan rehabilitasi. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan Madani, program Perhutanan Sosial punya potensi sebesar 34,6% dalam menyumbang target NDC di sektor kehutanan.

 

Nice. Ada contohnya gak?
Ada gengs. Di acara kemaren juga hadir perwakilan dari beberapa daerah hutan adat yang menjalankan skema Perhutanan Sosial di wilayahnya. Salah satunya adalah Adat Kajang di Kalimantan yang menjaga Hutan Ammatoa. Ramlah sebagai perwakilan dari Adat Kajang ngejelasin ni kalo ada tiga bagian hutan adat di wilayahnya. Bagian pertama yaitu di bagian paling dalam gak boleh sama sekali mengambil sumber daya alam yang ada di hutan, lalu di lapis kedua diijinkan dengan mengantongi ijin dari Adat Kajang, dan lapisan terakhir di mana masyarakat boleh mengambil hasil alam asal harus nanem taneman dulu sebelum diambil yang udah ada. Gak Cuma itu, para masyarakat yang terlibat pun dibimbing sama pemda dan NGO dalam menjaga hutan adat tersebut.

 

Cool! Anything else I should know?
Gak cuma itu gengs, kemaren juga ada acara lain yang bahas soal penanggulangan krisis iklim ni gengs. Kali ini dari segi aktor pemerintah sendiri yang diwakilkan oleh Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara “Tempo Town Hall: Orang Muda Bersama Sri Mulyani Indrayati”. Di acara ini, Bu Ani berdiskusi sama perwakilan anak muda yaitu Lamtiar Nababan dari Seruan Muda Indonesia.

 
How did it go?
Lamtiar sebagai perwakilan anak muda bilang nih kalo saat ini banyak anak muda yang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan isu krisis iklim. Hal ini menandakan kalo para anak muda ini memiliki kegelisahan yang sama soal krisis ini. Para anak muda ini gak cuma di Indonesia aja tapi juga mancanegara mencari kesempatan untuk berdialog sama pemerintah buat menyampaikan aspirasi dan kegelisahan mereka soal iklim, mulai dari deforestasi, polusi sampah, toxic waste, dan lain-lain. Lamtiar sebagai perwakilan anak muda meminta pemerintah untuk melakukan solusi konkret buat mengatasi permasalahan ini.

 

Nice. Did Bu Ani say anything?
Yep. Bu Ani ngejelasin soal pentingnya COP26 kemaren buat Indonesia dan urgensi dari krisis iklim ini buat pemerintah juga. Bu Ani juga ngejelasin kalo Indonesia selalu aktif ni dalam diskursus isu krisis iklim skala global. Menkeu bilang kalo kerjasama internasional penting banget dilakuin dan Indonesia bakal mengarah ke sana. Dan of course soal kebijakan karbon yang bakal Indonesia terapkan ke depannya, terutama di industri listrik. Hal-hal ini diharapkan bakal mendukung Indonesia dalam mencapai target NDC-nya ke depan nanti.