PBB Menggelar Voting Kecaman Terhadap Aksi Kekerasan Oleh Kelompok Militer Myanmar Terhadap Warganya Sendiri

Who’s getting international attention?

Well, the UN vote. Yep guys, jadi minggu lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru aja menggelar voting yang berisi kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok militer Myanmar terhadap warganya sendiri. Selain itu, negara-negara PBB ini juga menyerukan penghentian sementara penjualan senjata ke Myanmar.

Ok.  As you know, saat ini kondisi di Myanmar masih terus memanas sejak pemerintah terpilihnya dikudeta sama junta militer pada Februari lalu. Nah, sejak dikudeta itu, para warga melakukan aksi penolakan terhadap pemerintahan militer dan menuntut agar pemerintahan demokrasi yang mereka pilih lewat pemilu kembali dibebaskan. Namun yhaa kelompok militer nggak setuju. Instead, mereka melakukan aksi kekerasan terhadap para pemrotes yang menyebabkan hampir 1000 orang meninggal dan ratusan orang ditangkap.

Yep, seiring dengan perkembangan kondisi di sana yang makin panas, negara-negara lain are like, “Stop it! That’s enough!” dan Majelis Umum PBB kemudian came up dengan resolusi tentang Myanmar yang basically isinya dua: Mengecam aksi kekerasan yang dilakukan junta militer, dan menyerukan ditundanya penjualan senjata ke Myanmar. FYI guys, jadi resolusi ini adalah semacam keputusan bersama, di mana setiap 193 negara anggota PBB bisa memilih yes, no, atau abstain tentang keputusan tersebut.

119 negara ‘yes’, 36 abstain, dan 1 ‘no’. In case you’re curious, yang voted ‘no’ adalah Belarus, sedangkan yang voted ‘abstain’ cukup banyak, di antaranya adalah Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, dan China. Menurut duta besar Uni Eropa untuk PBB, Olof Skoog (not Olaf), resolusi ini menunjukkan pesan kuat untuk mendelegitimasi (nggak mengakui) junta militer dan juga mengecam kekerasan yang dirasakan oleh warga Myanmar.

Selain itu, resolusinya juga mendorong supaya ada pemulihan demokrasi di Myanmar, dan mendesak agar pemimpin-pemimpin yang ditahan oleh junta militer dapat segera dibebaskan. Terus, anggota PBB juga menuntut supaya militer Myanmar menghentikan kekerasan yang dilakukan terhadap para demonstran yang melakukan aksi damai.

Yha of kors junta militer Myanmar menolak resolusi tersebut, khususnya tentang embargo senjata ke Myanmar.  Menurut Kementerian Luar Negeri Myanmar (versi junta militer), resolusinya didasarkan dari tuduhan yang sepihak dan asumsinya juga salah. Bahkan, mereka udah mengirimkan surat keberatan ke Sekjen dan presiden Majelis Umum PBB. Meanwhile, utusan Myanmar untuk PBB (versi pemerintahan yang dikudeta) Kyaw Moe Tun mendukung resolusi tersebut. Tun menolak kudeta dan masih dianggap sebagai perwakilan Myanmar di PBB yang ‘sah’ oleh negara-negara lain.

Terkait aksi abstain yang dilakukan negaranya, Juru Bicara Kemenlu Thailand Tanee Sangrat buka suara. Menurutnya, keputusan itu diambil karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena letak geografis Thailand yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Karena tetanggaan inilah, segala ancaman keamanan yang terjadi di Myanmar bisa turut menyebar ke Thailand. Selain itu, Sangkrat juga bilang bahwa resolusi PBB tersebut nggak sesuai sama pertemuan ASEAN tentang Myanmar yang diselenggarakan di Jakarta pada April lalu, di mana mestinya negara-negara menciptakan tempat yang aman untuk mengatasi situasi di sana.