24 Persen ASN Dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Akan Bekerja Dari Bali

61

When Work from Bali is your biggest dream…

If you’re an ASN.. you may live your dream soon. 
 
Whaaaat?
Yep. Jadi gengs, pemerintah rencananya bakal mewajibkan 24 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali (WFB).
 
HAH?? Seriously? 

Yep. Hal tersebut akan berlaku pada kuartal ketiga tahun ini.  For those of you who are excited, here’s the list of kementerian yang bakal memberlakukan WFB:

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan,
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
  • Kementerian Perhubungan,
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan
  • Kementerian Investasi.
So jealous!!!! 
Same.  Menurut Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, kuota ASN yang bakal WFB tergantung sama budget negara aka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Aturan ini juga akan disesuaikan sama aturan work from office (WFO) ASN yang hanya 50 persen boleh di kantor.
 
Hmmm…tapi emang WFB ini biar apa?
Well, menurut Pak Vinsensius, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Jadi menurut beliau, diharapkan bahwa dengan adanya WFB, maka tingkat okupansi hotel di Bali bakal meningkat. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk memulihkan pariwisata Bali.  FYI, komitmen program WFB ini juga udah diteken dalam nota kesepahaman lho, pada Selasa kemarin.
 
Whoaaa so legit! Anyway, any comments?
Tentunya. Menurut Trubus Rahadiansyah selaku pengamat dari Universitas Trisakti, program tersebut nggak akan efektif. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut malah bakal boros, bukannya untung. Menurutnya, di masa pandemi gini, masih banyak kebutuhan negara yang lain, selain menggunakan anggaran untuk bayarin ASN work from Bali.  Ia juga bilang bahwa hal tersebut akan merugikan kesehatan, bisa jadi program tersebut malah akan mengakibatkan transmisi lokal.
 
Ok, anything else? 
Pak Vinsensius mengatakan bahwa pemerintah masih perlu mengkaji kebijakannya secara lebih detail.  Pemerintah masih harus menentukan kuota dan jenis pekerjaan apa aja yang harus dilakukan di Bali.  Usulan awalnya adalah pekerjaan-pekerjaan rutin, kayak kesekretariatan dan rapat-rapat yang bakal dilakukan di Bali.  Ia juga mengatakan bahwa harus ada peraturan agar ASN yang WFB nggak boleh mengajak keluarganya.