Revisi UU ITE Tidak Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2021

10 March 2021

471

For when you’ve just crossed out one of your priorities…

DPR can relate.

Tell me.

Ok. Jadi gengs, revisi UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) udah fix nih, nggak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Padahal dulu Jokowi bilang kalau UU-nya bermasalah ya revisi aja.

Background please.

Remember pas Pak Jokowi minta dikritik? Nah terkait request-nya tersebut, banyak netizen yang heboh gara-gara fakta di lapangan cukup horor. Masyarakat yang mengkritik pemerintah malah sering berurusan sama hukum, dan dijerat pake UU ITE. Terus, dalam menanggapi pernyataan netizen, Pak Jokowi bilang, ya tinggal direvisi aja UU ITE-nya. Tentu hal ini memunculkan banyak tuntutan supaya UU ITE ini beneran direvisi, karena emang dikhawatirkan bisa mengancam hak kebebasan berpendapat. Catch up more on the issue here.

Yea I remember.

But not so good news buat kamu-kamu yang berharap supaya UU ITE ini beneran masuk prioritas buat direvisi, karena kemarin, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa revisi UU ITE belum masuk Prolegnas karena masih dikaji sama pemerintah. Lebih jauh, Willy bilang bahwa surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit tentang UU ITE aja udah cukup efektif.

What letter exactly?

Jadi, sesuai arahan Pak Jokowi pas heboh soal ‘kritik pemerintah’ tadi, Kapolri udah nerbitin surat edaran nomor tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Isinya tentang pedoman bagaimana menangani kasus-kasus UU ITE. Intinya sih, Polri disebut bakal lebih mengutamakan dialog untuk menuntaskan saling lapor terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Selain itu, kepolisian juga bakal mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police

and virtual alert.

Virtual police?

Yep, everybody, meet: virtual police. Jadi mereka ini bakal bertugas memonitor postingan-postingan kita di sosial media dan akan dengan aktif memperingatkan kita kalo ada postingan-postingan yang ‘membahayakan’ atau berpotensi terkena tindak pidana siber. Tujuannya yha kita nggak langsung dijerat UU ITE, tapi diperingatkan dulu gitu gengs. Iya, sekarang emang udah nggak zamannya polisi tidur lagi.

Yha terus gimana?

Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, pemerintah masih perlu melakukan ‘public hearing’ UU ITE sebelum UU-nya masuk pembahasan di DPR. Terus, Pak Yasonna juga bilang bahwa ada kaitan antara UU ITE dan RUU KUHP, jadi RUU ITE bisa nyusul aja nanti. Selain itu, beliau juga bilang bahwa Prolegnas kan bisa dievaluasi per semester, jadi pas next semester aja dimasukinnya setelah tim kajian UU ITE selesai mengkaji UU tersebut.

Bener ya Paaa….Anything else?

So far, Tim Kajian UU ITE lagi meminta masukan dari beberapa aktivis, praktisi media sosial, termasuk Deddy Corbuzier, terkait UU ITE. Menurut Ketua Tim Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo di Kemenko Polhukam, bakal ada dua sesi pertemuan yang mereka lakukan. FYI, Tim Kajian ini bakal bekerja selama dua bulan, dan akan ngasih laporan per 22 Mei 2021 nanti.