Menteri Kesehatan Menandatangani MoU Kerja Sama dengan KPU RI

107

For when you need to collab to beat the virus…

Kemenkes can relate.
 
Wah…collab ama siapa? 
Sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) gengs. Jadi, kemarin (2/3) banget, Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) baru aja menandatangani MoU untuk kerja sama dengan KPU RI.
 
Kerja sama apaan cuy?
Kerja sama untuk meminta akses data pemilihnya KPU, demi melaksanakan program vaksinasi covid-19.  Menurut BGS, data pemilihnya KPU adalah data yang paling update dibanding dengan lembaga-lembaga lain (cieeee….). Terus menurutnya juga, data KPU udah berdasarkan pada domisili warga, jadi warga nggak perlu pulang kampung dulu untuk mendapatkan vaksinasi.
 
Tapi kenapa KPU?
Yha karena kan KPU ini punya data kamu-kamu yang nyoblos (dan enggak), dan secara pemilunya dilaksanakan tiap lima tahun, maka datanya juga bakal di-update terus selama lima tahun itu. Pihak KPU juga bilang bahwa data pemilih yang mereka punya kemungkinan besar sesuai dengan kondisi di lapangan, apa lagi  Desember lalu, mereka juga abis ngadain Pilkada kan, jadi most likely, datanya udah paling update.
 
Sounds good, KPU.
Yep, jadi dalam keterangannya juga, Pak BGS bilang bahwa Kemenkes nggak perlu ngumpulin data yang bukan tupoksi aka kerjaannya, jadi lebih baik pakai data-data dari institusi lain yang lebih update.  Kalau di Kemenkes, data yang mungkin update, adalah data BPJS Kesehatan, tapi bersifat dinamis. Therefore, Kemenkes harus minta data-data dari instansi lain untuk double check dan sesuai kebutuhan.
 
Ok, KPU bilang apa? 
Plt Ketua KPU, Ilham Saputra sih fine-fine aja atas kepercayaan Kemenkes yang mau pakai data mereka.  Menurutnya, data pemilih KPU udah di-update, bahkan diawasi sama partai politik dan Bawaslu juga. Pak Ilham juga said thank you karena KPU bisa ikut berkontribusi ke program vaksinasi secara nasional.
 
I see, anything else? 
FYI, data yang dikasih KPU ke Kemenkes adalah data pemilih dari usia 18 tahun ke atas.  Datanya merupakan data pemilih dari Pemilihan umum/Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota.  FYI, katanya Pak BGS ‘kapok’ pakai data yang ada di Kemenkes, karena datanya nggak sesuai sama fakta di lapangan.