Beberapa Pemimpin Dunia Merilis Surat Usulan Penyusunan Perjanjian tentang Pandemi

On the pandemic. Jadi kemarin banget nih guys, beberapa pemimpin dunia baru aja merilis surat usulan penyusunan perjanjian tentang pandemi.

OK. Jadi first of all, kalo jadi, perjanjiannya ini bakal berlaku buat negara yang setuju dan ttd aja, jadi kalo enggak ttd yha ga berlaku. Adapun isinya, perjanjian ini bakal bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan transparansi antar negara, in case terjadi pandemi lagi di masa depan.

Di dalam proposal perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa para pemimpin global berharap agar mereka dapat membangun skema layanan kesehatan lintas batas yang dapat memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi generasi penerus. Menurut para pemimpin ini, ke depannya nanti bakal ada pandemi-pandemi atau krisis kesehatan lagi, dan nggak ada negara yang bisa menghadapi ancaman tersebut sendirian. Karena itulah perjanjian ini penting bgt.

Nope. Selain itu, melihat dari pengalaman covid-19, proposal tersebut juga menegaskan bahwa perlu ada transparansi dalam menghadapi sebuah pandemi. Dalam keterangannya, Inggris dan Uni Eropa menyadari bahwa kerja sama internasional kurang berjalan dengan baik di saat pandemi sekarang ini, khususnya terkait suplai vaksin, distribusi vaksin, etc.  Jadi, usulan mereka adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional demi meningkatkan sistem peringatan, penggunaan data dan penelitian, hingga upaya pembangunan dan distribusi vaksin dan obat-obatan.

Banyakan, ada lebih dari 20 pemimpin dunia yang ada di Eropa, Afrika, Afrika Selatan, dan Asia yang mendukung proposal ini. In details, ada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan German Chancellor Angela Merkel. Interestingly enough, China, Amerika Serikat dan Russia, nggak ikutan menyatakan dukungannya atas proposal tersebut.

Gatau jujur. Karena World Health Organization (WHO), sebagai salah satu penggagas perjanjian tersebut nggak mau menjawab pertanyaan ‘why’ ini. Menurut Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hal tersebut nggak perlu dipermasalahkan, karena kalo treaty pandemi ini udah mulai ke proses diskusi, maka seluruh negara anggota PBB harus memberi perwakilan anyway. Jadi ya nggak ada ‘masalah’ kalau surat tersebut nggak ditandatangan oleh salah satu anggota mereka.

Mereka yang ikutan tandatangan surat ini juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut bakal dibahas dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Selain itu, the Group of Seven (G-7) of industrial nations, yaitu Amerika Serikat, Canada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Inggris, juga rencananya bakal membahas soal treaty pandemi lagi di pertemuan selanjutnya pada Juni ini di Cornwall, UK.