Ridwan Kamil Pertanyakan Tentang Izin Penjemputan Rizieq Shihab Di Bandara

Yep guys, drama soal kumpul-kumpul massa di acara yang dihadiri sama Muhammad Rizieq Syihab (MRS) baik di Jakarta atau di Jawa Barat ini nggak selesai-selesai deh. Kali ini, let’s talk about: the beef between Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Hubungan Kang Ridwan Kamil dan Pak Menko Mahfud MD lagi memanas ni gengs. Penyebabnya, kasus kerumunan di acara yang dihadiri HRS di Megamendung, Bogor.

Ok. Jadi kemarin, Kang Emil diperiksa polisi di Polda Jabar terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Bogor. Acara ini diduga melanggar prokes karena banyak massa berkerumun. Nah secara Kang Emil ini Gubernur Jabar dan Bogor ada di Jabar, maka Kang Emil turut diminta keterangan sama polisi terkait kegiatan tersebut.

Nah abis selesai diperiksa, Kang Emil kemudian menyampaikan pernyataannya soal Prof Mahfud. In his words: “Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan.” Terus lanjut lagi, “Dalam Islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi,” gitu.

Yep, sontak hal ini kemudian dijawab sama Prof Mahfud  lewat Twitternya. Kata beliau, “Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang.” Prof Mahfud juga bilang bahwa dia udah ngumumin supaya HRS dijemput secara tertib dan nggak melanggar protokol kesehatan, dengan dikasih link ke videonya pas beliau ngasih statement itu.

Yha terus twit-twitan deh mereka. Jadi cuitannya Prof Mahfud itu dijawab lagi sama Kang Emil, katanya: “Siap, Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali.” Intinya, Kang Emil nanya, kenapa kepala daerah terus yang dimintai tanggung jawab?

Belum nih, udah mimin kepoin akun Twitter keduanya wkwkkwkw.

Yha ga gimana-gimana. Terkait drama ini, keduanya diingetin sama politisi demokrat Syarif Hasan bahwa nggak elok saling lempar. Secara kan Indonesia punya sistem pemerintahan yang udah mengatur tanggung jawab masing-masing pejabat.