Tren Demokrasi Indonesia Dinilai Menurun Warga Takut Menyatakan Pendapat

21

What’s sending out an alarming message?

What?
The latest survey from Indikator Politik Indonesia. 
 
What is it about?
Our democracy. Jadi dalam hasil survei lembaga yang dipimpin sama Burhanuddin Muhtadi itu, disebutkan bahwa ada 36 persen responden surveinya yang bilang kalau saat ini Indonesia kurang demokratis.
 
Well, is it bad?
Depends on how you see it, but just fyi, angka yang bilang bahwa Indonesia less demokratis lebih besar daripada responden yang menyebut bahwa Indonesia jadi lebih demokratis saat ini. Adapun yang bilang kondisi Indonesia jadi lebih demokratis ada di angka 17,7 persen.
 
They do surveys? During the pandemic?
Yep, jadi metode surveinya ini dilakukan dengan metode simple random sampling dengan cara kontak telepon ke responden. Pada survei yang berlangsung pada 24 sampe 30 September ini, totalnya ada 1.200 responden dari 5.614 responden yang dihubungi oleh Indikator Politik Indonesia. Menurut Pak Burhan, survei ini memiliki toleransi kesalahan aka margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
 
Terus terus…
Nah selain tren demokrasi yang menurun, ditemukan juga bahwa makin kesini, warga makin takut menyatakan pendapat. Dijelaskan Pak Burhan, ada 21,9 persen warga yang menyatakan setuju pada statement “setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat?” Terus ada 47,7 persen yang cenderung setuju, 22,0 persen yang kurang setuju, dan untuk yang tidak setuju sama sekali ada di angka 3,6 persen.
 
OMG…
Rite. Nah soal temuannya ini, Pak Burhan ngingetin pemerintah untuk lebih memperhatikan pendapat masyarakat, apapun pendapatnya. Beliau menyebut bahwa saat ini, ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat yang mulai takut ngomong, padahal dalam konteks demokrasi partisipatoris, warga itu justru harus di-encourage berbicara apapun isinya.
 
Terus, dari pemerintah ada komentar nggak?
Ada dong. Menurut Jubir Istana Bang Fadjroel Rachman, Presiden Jokowi tegak lurus dan menegakkan sumpah presiden untuk menjalankan Demokrasi dan amanat UUD 45 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.