Serikat Guru Berikan Rapot Merah Bagi Menteri Pendidikan

21

Who’s just got a red report card?

Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Hah kenapa emang? 
Iya, jadi kemarin, Mas Menteri dapat rapot merah dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tentang satu tahun kinerjanya sebagai menteri. Berdasarkan survey FSGI, Mas Menteri nilainya kurang dari 68, which means rapot merah bagi mereka.
 
So they have scores for maths, social science, physics, etc?
Nope. More like on the policies. Jadi iya, kalo rapot adikmu isinya nilai-nilai dari berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah, rapotnya Mas Nadiem ini terkait berbagai kebijakannya sebagai Mendikbud gengs.
 
Kayak apa aja coba jelasin. 
OK. Jadi dalam survei dari FSGI, disebutkan ada delapan kebijakan yang ada nilainya. Adapun kebijakan-kebijakan ini di antaranya adalah:

  • Penghapusan Ujian Nasional (UN):  100
  • Kurikulum darurat di tengah pandemi: 80
  • Asesmen Nasional:  75
  • Bantuan kuota belajar: 65
  • Hibah merek Merdeka Belajar dari Sekolah Cikal: 60
  • Relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS):  60
  • Pembelajaran jarak jauh (PJJ):  55
  • Program Organisasi Penggerak (POP):  50

Explain…

Ok.  Jadi, dari delapan kebijakan di atas, menurut FSGI, hanya tiga kebijakan yang mendapat nilai yang baik.  For example, kebijakan penghapusan UN, FSGI sangat setuju dengan kebijakan ini karena dari dulu mereka memang selalu menyuarakan agar UN dihapus.  Selain itu, UN dihapus di saat pandemi seperti sekarang, jadi hal ini dinilai mampu menghilangkan tekanan psikologis siswa dan guru.  Konsep Asesmen Nasional juga dinilai baik walaupun implementasinya masih kurang. Ketiga, kurikulum darurat pandemi juga dapat nilai baik karena bisa meringankan beban siswa dan guru.
I see…how about the red ones? 
Ada lima kebijakan yang dinilai tidak berhasil.  Contohnya, kebijakan bantuan kuota belajar yang dinilai nggak merata.  Hal ini karena banyak siswa yang nggak punya gadgets atau jaringan internet, jadi bantuannya percuma. Proses penyaluran kuota juga kurang jelas, karena masih ada sekolah-sekolah yang belum dapat kuota. Menurut FSGI, sebaiknya anggaran bantuan kuota bisa dialihkan ke memfasilitasi gadgets untuk siswa, atau fasilitas WIFI di RT/RW, jadi dananya nggak mubazir.
 
Got it.
Nah soal Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga dapat nilai merah karena setiap daerah punya tantangannya masing-masing. Contohnya, di Sulawesi Selatan, khususnya di Gowa, hanya 30 persen siswa yang bisa online, jadi banyak yang nggak punya akses internet. Terus tentang merek “Merdeka Belajar” yang dihibahkan untuk jadi merek dagangnya “Sekolah Cikal”. Menurut FSGI, penghibahan ini mengandung unsur konflik kepentingan, dan seharusnya melibatkan Kementerian Hukum dan HAM.
Terus, kata Kemendikbud apa?
Yhaa menurut Humas Kemendikbud, lembaganya  menghargai opini dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, fokus utama Kemendikbud adalah untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik di Indonesia.