Jokowi Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar Dengan Protokol Kesehatan

21

For when you already made a plan but we’re facing a deadly pandemic…

Jadi ga ya jadi ga ya….
 
Hah ngomongin apa sih?
Pilkada Serentak 2020. So, in case you haven’t noticed, beberapa hari terakhir ini banyaaaak banget perdebatan di masyarakat soal Pilkada Serentak ini. Ada yang ngusulin biar pilkadanya ditunda, secara lagi pandemi, ada yang mao jalan terus.
 
Hah iya?
Yep, jadi kemarin, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah udah menyampaikan sikapnya yang meminta kepada pemerintah supaya pilkada ini ditunda aja dulu. Dalam keterangan resmi ketua PBNU Kiai Said Aqil Siradj Hari Minggu lalu, disebutkan bahwa seharusnya pemerintah fokus ke penanganan covid-19 karena status Indonesia udah darurat.
 
Terus…
Nah, hal yang sama juga disampaikan sama organisasi Muhammadiyah. Dalam siaran pers yang digelar secara daring kemarin, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan Pilkada. Selain kedua organisasi tadi, #teamcancel juga diisi sama mantan Wakil Presiden RI, Pak Jusuf Kalla. Kata Pak JK, mending Pilkada ini ditunda dulu sampe vaksin Covid-19 ditemukan.
 
Go on…
Selain itu Pak JK juga menyebut bahwa kalo Pilkada ditunda, hal ini nggak bakal berpengaruh signifikan terhadap peralihan jabatan kepala daerah. Hal ini karena kalo emang belum ada penggantinya, maka tugas kepala daerah bisa diambil alih oleh pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt). This means, nggak bakal banyak yang berubah dari pemerintahan.
 
Wait, remind me. How do we get here?
Why there’s a #teamcancel, you mean?
 
Yep.
Yha karena selain karena angka penambahan pasien Covid-19 yang masih belum memunculkan tanda-tanda akan berkurang penambahannya, Pilkada Serentak juga berpotensi banget bikin orang ngumpul-ngumpul. Pas pendaftaran calon kepala daerah kemaren aja, tercatat ada 316 pasangan bakal calon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan karena berkerumun atau konvoi sama para pendukungnya.
 
I see…
Selain itu, secara nggak diatur di undang-undang, aturan soal kampanye juga masih membolehkan adanya kumpul-kumpul hingga konser. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa Pilkada bakal memunculkan kluster penularan Covid-19 baru.
 
Well, I believe the government has a say…
Yep, jadi kemarin, Presiden Jokowi lewat jubirnya Fadjoel Rachman baru aja menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah bakal tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti, despite the pandemic. Disebutkan Fadjroel, keputusan ini diambil demi menjaga hak konstitusi rakyat, untuk memilih dan dipilih.
Tell me more.
Selain itu, Fadjroel juga bilang bahwa pilkada ini diputuskan untuk lanjut terus karena ngga tau juga kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Selain itu, melaksanakan pilkada pas lagi pandemi juga bukan sesuatu yang mustahil, contohnya aja Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan.
Olrite. So the final say is….
So far, masih lanjut. Jadi semalem, DPR sama pemerintah, KPU dan Bawaslu abis meeting untuk bahas soal pilkada ini, dan keputusan dari meeting tersebut adalah Pilkada lanjut terus pada 9 Desember nanti. Terkait keputusan ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pilkadanya bakal dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Virus Corona atau Covid-19.