Who’s more indecisive than you when deciding what’s for buka puasa?
The government.
Eh?
Yep, jadi abis menghentikan beroperasinya seluruh moda transportasi pada bulan lalu, kemarin, pemerintah resmi membolehkan lagi semua moda transportasi untuk kembali beroperasi. Walaupun teteup, gak boleh mudik.
Gimana sih maksudnya?
Yha githu… Jadi kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, semua moda transportasi udah boleh kembali beroperasi tapi dengan beberapa kriteria pembatasan dari pemerintah untuk penumpangnya.
Kok udah dibolehin aja?
Yha… kata Pak Budi sih, kebijakan ini dimaksudkan supaya perekonomian nasional tetap jalan. Although still, bukan berarti masyarakat boleh mudik.
Tell me more.
Baique. Jadikan tadi dijelasin bahwa ada kriteria tertentu buat orang yang bisa menggunakan moda transportasi. Nah, ini dia kriterianya:
- ASN atau pegawai swasta yang menyelenggarakan kegiatan: Pelayanan percepatan penanganan Covid-19; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum; pelayanan kesehatan; pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan pendukung layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.
- Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.
- Repatriasi Pekerja Migran (PMI), WNI, dan pelajar/mahasiswa yang ada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.
I heard there’s something about DPR, too?
Ooooh yep, that too. Jadi kata Pak Budi, yang juga masuk ke dalam kriteria boleh pake moda transportasi adalah anggota DPR. Alasannya? Anggota DPR ini kan pejabat negara, jadi mereka boleh kembali ke daerah pemilihan. Tetapi untuk bekerja. Bukan untuk mudik.
Terus kata anggota DPR-nya gimana?
Mayoritas sih menolak dan justru mengkritisi kebijakan ini gengs. Ada yang bilang pemerintah mencla-mencle; hari ini tempe, besok tahu; nggak konsisten; nggak fokus; sampe nyusahin pemda. Adapun untuk yang mendukung, so far we only found one, seorang legislator dari PPP, namanya Nurhayati Manoarfa, yang menyebut bahwa kebijakan ini emang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi yang saat ini semakin memberatkan masyarakat Indonesia.
Still confused? Same.
