Who’s saying “We’re not hiring anymore…”
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Phew, try to read it in one breath) aka Kemenpan RB.
What? Why?
Jadi wiken kemarin, Menteri PAN-RB Mas Tjahjo Kumolo bilang bahwa pemerintah bakal menghapus tenaga kerja honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Hah tenaga kerja honorer apa sih?
Jadi tenaga kerja honorer itu adalah tenaga kerja yang bukan PNS dan bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jadi upahnya berupa honor aja, bukan gaji.
Terus kenapa diapus?
Amanat undang-undang, beb. Jadi dalam peraturan soal Aparatur Sipil Negara aka UU ASN, disebutin bahwa yang termasuk ke dalam ASN adalah PNS dan PPPK, jadi selain itu nggak diatur dan harus dihapuskan.
I see. How many are we talking about?
About 438.590 people. Dari angka ini, komposisi paling banyak adalah staf administrasi yang mencapai 269.400 orang dan guru sebanyak 157.210 orang. Pemerintah sendiri udah melakukan pengurangan pegawai honorer dengan melakukan pengangkatan honorer jadi PNS sejak tahun 2005. Dari jumlah awal yang sekitar satu jutaan, sekarang sisanya yang empat ratusan ribu tadi.
Sooooo how’s the process going to be like?
Well, Kemenpan-RB sendiri udah melarang rekrutmen tenaga honorer di berbagai instansi, baik di daerah maupun pusat. Rencananya, keberadaan tenaga honorer ini akan dihapus sepenuhnya pada 2023. Jadi ada masa transisi tuh, sampe 2023.
Terus buat yang udah keburu jadi pegawai honorer gimana dong?
Ya pemerintah udah mendorong tenaga honorer untuk ikutan CPNS aja, atau kalau umurnya udah ga masuk (CPNS maksimal 35 tahun), ya mereka bisa ikut seleksi PPPK.
Terus kalo nggak lolos dua-duanya?
Yha belum tau ya. Pemerintah sendiri belum mastiin gimana nasib tenaga honorer yang nggak lolos seleksi CPNS dan PPPK. Jadi nggak tau tuh, kalo udah lewat batas waktu lima tahun, pegawai honorer tersebut bakal diberentiin atau enggak.
Who’s saying “We disagree!”
Banyak, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo. Menurutnya, saat ini aja tenaga guru masih kurang, nanti yang mau ngajar siapa? Selain itu, ekonom dari INDEF Bhima Yudhistira juga bilang bahwa kalo tenaga honorer diapus, maka hal itu bisa menyebabkan ledakan pengangguran, khususnya di daerah.
