Kartu Pra Kerja vs Tingkat Pengangguran

By
Catch Me Up!
-
698

Friday, Friday, it’s finally Friday! On Today’s Data-viz, we’re going to talk about something related to your money, aka…
[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

J-O-B.

Yep, that one word that we don’t know would be that life-consuming until we’ve become a fully grown-up responsible adult. LOL.
Seperti yang kita udah bahas kemarin di sini, pemerintah mulai tahun depan bakal meluncurkan program kartu prakerja yang bakal ngasih pelatihan teknis sampe duit buat daftar-daftar kerjaan buat kamu yang belum punya kerja. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Pak Jokowi pas Pilpres 2019 lalu. Nah, kalo kamu mau tau lebih banyak soal kartu prakerja dan kondisi workforce di Indonesia, you know the drill. Scroll down. 

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

Who’s just tapped into “I’m feeling millennials” vibes?

Tujuh Stafsus Milenial Lebih Baik Dari Penunjukan Ahok

Sumber gambar: RMOL

Pak Jokowi.

Karena kemaren, Pak Jokowi baru aja mengumumkan nama-nama staf khususnya dari kalangan millennial. Kayak sebelum-sebelumnya, pengumuman ini dilakukan di tangga istana and everybody got their “wear white” notes…

Olrite, tell me more about the stafsus…

Yauda cus kenalan.
  • Adamas Belva Syah Devara (29), pendiri Ruangguru.com.
  • Andi Taufan Garuda Putra (32), pendiri perusahaan tekonologi finansial Amartha
  • Ayu Kartika Dewi (36), perumus Gerakan Sabang Merauke
  • Putri Indahsari Tanjung (23 tahun), CEO dan pendiri Creativepreneur
  • Angkie Yudistira (32), pendiri Thisable Enterprise
  • Gracia Billy Mambrasar (31), pemuda asal Papua lulusan Universitas Oxford
  • Aminuddin Maruf (33), mantan Ketum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Kata Pak Jokowi, ketujuh stafsus millennial-nya ini bakal banyak membantu beliau dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang, sekaligus mengusulkan gagasan-gagasan yang out of the box, segar, dan kreatif untuk membangun bangsa.

Terus stafsus ini kerjanya ngapain aja?

Yang pastinya sih membantu presiden di luar fungsi kementerian dan lembaga. Para anggota staf khusus ini juga bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet dan memiliki masa jabatan paling lama lima tahun atau sama dengan masa jabatan presiden. Meski begitu, para stafsus ini juga bisa dicopot kapan aja sama presiden walaupun belum lima tahun menjabat.

Alasan Pak Jokowi ngangkat stafsus apa?

Kata beliau sih, biar bisa jadi jembatan antara dirinya dengan anak muda, santri muda, dan diaspora yang tersebar di berbagai tempat. Selain itu, penunjukan para stafsus juga dilakukan untuk memudahkan dirinya mengelola negara selama lima tahun ke depan. Pak Jokowi juga bilang bahwa para stafsus ini ga punya bidang tugas khusus, tapi jadinya ya kerja bareng-bareng aja untuk menyelesaikan masalah.

I see, anything else I need to know?

Selain tujuh orang stafsus millennial tadi, Pak Jokowi juga punya tujuh orang stafsus lagi dari periode sebelumnya yang lanjut menjabat di periode saat ini. Dengan begitu, jumlah total stafsusnya Pak Jokowi ada 14 orang.
[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

Who has a say about Pilkada Langsung?

Biaya Pilkada Langsung Mahal, Sistem Pemilihan atau Parpol yang Jadi Biang Kerok?

Sumber gambar: Merdeka

Kemendagri.

Kementerian yang dipimpin oleh Pak Tito Karnavian ini bilang bahwa banyak hal negatif yang terjadi kalo kita pilkada langsung, aka nyoblos langsung di pemilihan kepala daerah…

Give me an example.

High cost everything, bb. Menurut Kemendagri, sejak pertama kali kita nyoblos langsung kepala daerah (read: gubernur, bupati atau wali kota) di tahun 2005 lalu, uda ada seenggaknya 300 kepala daerah yang terjerat korupsi. Hal ini nggak lain karena mereka harus korupsi untuk biayain ongkos politik yang mahal.

Ongkos politik maksudnya apasi.

Ya kayak untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi, kampanye, ngumpulin warga, makan-makan, sampe uang saksi pas Hari-H pencoblosan, itu semua high cost banget. Makanya ketika para kepala daerah ini menang, mereka bakal usaha untuk nyari duit biar balik modal.

We’re talking of….how much?

Yaaa kurang-lebih 30 Milyar, lah. Itu untuk level bupati ya, sedangkan untuk walikota dan gubernur, biayanya bisa lebih mahal lagi. Pak Tito kemudian bilang bahwa kalo diliat dari pemasukannya per bulan, kepala daerah palingan cuma mengantongi Rp. 200 juta, yang kalo ditotal selama lima tahun jadinya Rp. 12 Milyar. Jauh banget dari angka pengeluarannya pas kampanye. Karenanya, Pak Tito berniat melakukan kajian akademik soal pemilu langsung ini..

What kind of kajian akademik?

Pak Tito menjelaskan, kajiannya ini bakal menilai soal indeks kedewasaan berdemokrasi masyarakat. Buat yang indeks kedewasaannya tinggi, maka ok lanjut pilkada langsung, tapi untuk yang indeksnya rendah, ya bisa dicari mekanisme lain, kayak dipilihin sama DPRD. Gitu gengs. 

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

Who people are mourning for…

Jadi Akademisi dan Pengamat Politik, Ini Profil Bahtiar Effendy yang Tutup Usia Dini Hari Ini

Sumber gambar: IniBaru

Alm. Bahtiar Effendy.

Kemarin, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus guru besar ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu meninggal dunia pada usianya yang ke-60 tahun. Prof Bahtiar merupakan seorang cendekiawan Muslim yang rajin menulis soal hubungan politik dan Islam di Indonesia dan merupakan salah satu tokoh yang mencetuskan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia aka ICMI. Prof Bahtiar yang berlatarbelakang santri itu meraih dua gelar S2, satu dari Ohio University pada program studi Asia Tenggara, dan satunya dari Ohio State University di bidang ilmu politik. Sedangkan gelar PhD-nya diraih dari Ohio State University lagi, juga di bidang ilmu politik. Prosesi pemakaman Prof Bahtiar digelar kemarin siang di Depok, Jawa Barat dengan dihadiri oleh banyak tokoh seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Saymsuddin dan mantan Menteri Agama, Pak Lukman Hakim.

So long, Prof…

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

“Kurangnya transparansi dan akuntabilitas di Indonesia harus diperbaiki,”

Kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R Donovan saat ngomentarin soal tantangan yang dihadapi pengusaha asal negaranya yang mau invest di Indonesia. Selain soal transparansi, Mr. Donovan juga menyebut bahwa peraturan soal penanaman modal yang berubah-ubah sering bikin kecewa para investor dari negeri Paman Sam tersebut.

Talking about the same ol’ problems.

Advertisement

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR