Friday is already here and welcome to November!

131

Thinking of spending your weekend differently this time? Us too…

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

Which is why today, you won’t find our DataViz here :P.

Tapi tenang aja, dataviz-nya masih ada kok, we’re just trying out different variations so you won’t get bored. On today’s dataviz, kita bakal ngomongin soal parlemen in the liiiiiightest way possible. Dari mulai apa bedanya antara fraksi, komisi, dan mitra komisi, pembagian komisinya, sampe siapa-siapa aja yang jadi pimpinannya.

We know, we know, you might’ve asked: why should I know this?  Ya karena hape yang kamu lagi pake sekarang untuk baca email kita, gimana produknya bisa masuk ke Indonesia, konten-konten yang ada di dalamnya, sampe your occassional use of VPN (We won’t judge, promise) diatur sama DPR. Jadi sekalian kenalan aja nggak sih?

We won’t hold you back for too long, so there you go: take me to my Legislative 101 class! Klik di sini untuk lihat infografisnya!

See you there! 

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

For when it’s closer to the weekend and you can’t take another meeting…

Sumber gambar: Kompas

Be like PKS and Nasdem.

What about them?

Karena Rabu kemarin, Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh dan Ketua Umum PKS Ustaz Sohibul Umam baru aja menggelar meeting di kantor DPP PKS yang terletak di TB Simatupang, JKT. Of course kemudian pertemuan ini jadi headline di mana-mana karena as a refresher, pas pilpres keduanya berada di kubu yang besebrangan. Nasdem nomor satu, PKS nomor dua.

Whoa, interesting. What was the meeting about?

Pertemuan itu katanya menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu kedua parpol akan saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai, keduanya akan senantiasa menjaga kedaulatan NKRI dan terakhir, keduanya menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis bangsa Indonesia adalah warisan kerja sama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis dan Islam.

Any follow ups?

Abis meeting kemarin itu, kedua partai rencananya bakal silaturahim juga ke Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuannya juga sama, yaitu untuk menjaga kehidupan demokrasi yg baik dan merajut kembali persatuan di masyarakat.

Sounds like a plan. Is there any chance that they will form an opposition coalition?

We realllly can’t tell at this stage, tapi kalo kata Pak Surya Paloh sih, tampangnya nggak cocok jadi oposisi. Meski begitu, Pak SP juga bilang bahwa pemerintahan yang sehat adalah yang bisa menerima kritikan.

What about PKS?

Kata presidennya, Ustaz Sohibul Iman, pertemuan ini adalah ikhtiar antara sesama parpol untuk membangun demokrasi yang lebih sehat. Sohibul juga bilang bahwa kedua parpol uda sepakat bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme check and balance yang berjalan baik.

Ga mungkin ah, ga bahas soal koalisi.

We think so too. Katanya sih, ada sedikit pembahasan ke Pilpres 2024, walaupun emang masih kode-kodean. Menurut Nasdem, pertemuan ini baru ta’aruf pertama, jadi masih dibutuhkan kerjasama-kerjasama lain untuk beneran yakin nih mau barengan nantinya.

Sounds like you pas ditanya kapan mau nikah sama pacarmu, nggak sih?

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

Who’s just causing controversy?

Sumber gambar: saibumi

Menteri Agama.

Rabu kemarin, Menteri Agama Fachrul Razi bilang bahwa dia berencana bikin aturan yang melarang cadar di instansi pemerintah. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk alasan keamanan, setelah insiden penusukan atas mantan Menko Polhukam, Wiranto.

Whoa, what’s his argument?

Menurut Pak Menag, abisnya selama ini makin banyak orang yang menganggap penggunaan cadar sebagai indikator keimanan, padahal menurut beliau ya bukan itu. Selain itu juga penggunaan cadar adalah budaya Arab Saudi yang uda bayak ditinggalkan. Malah menurutnya, pengguna cadar banyakan di Indonesia daripada di negara asalnya.

Ok…

Selain cadar, Pak Menag juga menyinggung soal celana cingkrang yang belakangan ini banyak dikenakan jajaran di kementerian maupun BUMN. Menurutnya, walaupun dalam agama gaada larangan untuk pake celana cingkrang, namun pemerintah bisa mengatur soal hal ini lewat aturan pegawai.

A special message for…

Seluruh jajaran instansi pemerintah. Dalam rapat yang digelar di Kemenko PMK itu, Pak Menag minta para kawan-kawan sesama menterinya untuk sama-sama kompak dalam menanggulangi radikalisme di instansi pemerintahan. Menurutnya, para PNS harus mencintai tanah air dan melawan penyebaran paham radikal.

I want to know what people think about this…

  • The pros:
    – PPP. Menurut partai berlambang Kakbah ini, emang gpp kalo mau ada peraturan yang melarang cadar di instansi pemerintahan, karena ASN emang harus nurut sama aturan. Kalo di luar kantor mau pake cadar sih ya sok aja.
    – Menko PMK, Muhadjir Effendi. Menurutnya ya perlu cadar ditertibkan karena emang mengganggu pelayanan karena pemakainya jadi susah ngomong.
    – Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, kalo dilarang karena emang aturannya begitu ya gpp dan nggak berlawanan dengan Islam dan nggak melanggar HAM.

 

  • The cons
    – PKS. Menurut PKS, pemakaian cadar itu urusan privat, jadi negara nggak perlu ngatur sejauh itu.
    – Komnas HAM. Karena pemakaian cadar itu merupakan hak asasi seseorang untuk mengekspresikan agamanya, jadi Komnas HAM ga setuju kalo pemakaiannya dilarang.

 

  • The “I’m playing on the safe side”
    – PDIP. Menurut PDIP, Menteri Agama mending bikin kajian dulu terkait aturan pelarangan cadar ini, karena aturan juga harus dibuat berdasarkan batasan-batasan tertentu.
    – Kemenpan RB, Pak Tjahjo Kumolo yang juga politisi PDIP. Menurutnya, selama ini nggak ada aturan yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang, tapi tiap instansi pemerintahan diperbolehkan punya aturannya masing-masing.
    – PBNU. Kata Ketum PBNU Kiai Said Aqil Sirodj, urusan pelarangan cadar ini urusan pemerintah, tapi kalo manfaat ya kita dukung ajha.
[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

Who’s just decided to be apolitical?

Sumber gambar: gulfnews

Twitter.

Kemarin, CEO Twitter Jack Dorsay mengumumkan bahwa mulai bulan depan, perusahaannya bakal melarang adanya iklan politik di platform-nya. Kebijakan ini jadi keputusan global Twitter yang berlaku di seluruh dunia. Ada beberapa alasan yang Jack jelaskan terkait keputusan ini lewat thread-nya kemarin, di antaranya karena menurut Jack, pesan politik kepada publik itu harus didapatkan, bukan dibeli. Jack juga menjelaskan bahwa walaupun internet marketing itu efektif banget dalam menggaet konsumen, namun kalo dipake untuk iklan politik, maka efeknya akan jauh lebih signifikan karena pengiklan bisa menggunaan fitur micro-targeting *cough* Cambridge Analytica *cough* untuk menarget calon pemilihnya. Menurut Jack, kehidupan berdemokrasi kita saat ini belum siap dengan hal-hal kayak begitu. Jack juga bilang bahwa langkah ini dilakukan untuk membendung penyebaran hoax di Twitter.

Finally, Jack juga menjelaskan bahwa pelarangan ini ga cuma berlaku pada kandidat politik, namun juga isu yang sering muncul dalam politik, kayak climate change dan imigrasi. Sedangkan kampanye yang nggak bakal dilarang adalah things related to civic duty, kayak ajakan untuk nyoblos di pemilu.

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”2″ divider_color=”extra-color-3″ animate=”yes” custom_height=”1″]

“Harta Pak Prabowo 1 Trilyun lebih”

Ujar Politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa saat ngomentarin soal Ketumnya, Pak Prabowo Subianto yang katanya nggak akan ngambil gaji sebagai Menteri Pertahanan. Menurut Desmond, Pak Prabowo duitnya dari jadi pengusaha aja uda banyak, makanya ya wajar kalo beliau nggak mau ngambil gajinya sebagai menteri. Desmond bilang, Pak Prabowo emang ikhlas mau berbakti aja, pada bangsa dan negara.

Jiwa-jiwa misqueen-mu bergejolak nggak gengs?