It’s Wednesday and we’ll Catch You Up! with one thing that everyone has mixed feeling about: Perppu KPK.
You sure do, karena desakan masyarakat akhir-akhir ini ke Pak Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK masih merupakan lanjutan dari aksi demo mahasiswa yang terjadi beberapa minggu kemarin.
A refresher will be helpful.
You got it. Jadi pas demo kemarin, salah satu tuntutan dari para peserta aksi adalah biar Pak Jokowi menerbitkan Perppu (stands for Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) KPK yang bisa membatalkan UU KPK yang emang udah keburu disahkan. Nah, Perppu ini dianggap penting karena banyak pihak menilai UU KPK ini kontroversial, jadi mending dibatalin aja. Kalo kamu butuh refresher soal UU KPK juga, check it up here.
Olrite. Go on.
Nah, dua hari setelah UU KPK ini disahkan DPR, Pak Jokowi kemudian mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh dan bilang bahwa dia bakal mempertimbangkan untuk ngeluarin Perppu KPK, tapi sampe sekarang, Perppu-nya masih belum terbit so everybody was like tick, tock, tick, tock…
Got it. What’s new?
Hari Minggu kemarin, Lembaga Survei Indonesia aka LSI menerbitkan hasil survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 70,9 persen masyarakat yang disurvei setuju bahwa UU KPK bisa melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Selanjutnya, LSI juga menemukan bahwa 76,3 persen publik minta Pak Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK.
Catch Up! with #TeamProPerppu dan #TeamGausahPerppu
Jadi kayak isu-isu lain yang berkembang di negara +62 ini, isu soal Perppu KPK juga banyak yang pro dan kontranya. Catch Up! with who-supports-who with us here!
- Mahasiswa. Ga berubah dari tuntutannya pas demo kemarin, kelompok mahasiswa minta Pak Jokowi untuk buru-buru nerbitin Perppu KPK. Mereka juga ngasih deadline ke Pak Jokowi untuk menerbitkan Perppu tersebut cuma sampe tanggal 14 Oktober. Kalo nggak, maka mahasiswa bakal pada turun ke jalan lagi.
- Ekonom. Kayak Pak Emil Salim yang minta Pak Jokowi untuk nggak ragu nerbitin Perppu. Menurutnya, penerbitan Perppu ini merupakan kewajiban Jokowi untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
- Peneliti. Kayak LIPI yang bilang bahwa kalo nggak menerbitkan Perppu, maka pemerintahannya Pak Jokowi jadi mirip sama era orde baru.
- NGO. Kayak ICW yang bilang bahwa kalo Pak Jokowi nggak nerbitin Perppu, maka masyarakat bakal hilang kepercayaan ke pemerintah.
- Partai Demokrat. Partainya Pak SBY ini bilang bahwa mereka siap dukung selama ini untuk pemberantasan korupsi.
- Fraksi PDIP. Menurut mereka, penerbitan Perppu ini terlalu dipaksain, jadi kalo mau merubah UU KPK mendingan lewat Judicial Review (MK) atau Legislative Review aja. Less politics.
- Fraksi PPP. Partai ini bilang bahwa semua partai koalisinya Jokowi udah kompak menolak Perppu KPK. Menurut mereka, saat ini belum waktunya untuk Pak Jokowi menerbitkan Perppu. Meski menolak Perppu, PPP minta publik ga menilai pihak-pihak yang menolak ini sebagai pembela koruptor.
- Mbak Puan Maharani aka Ketua DPR RI. Menurutnya, urusan Perppu adalah sepenuhnya merupakan wewenang Jokowi.
- Bambang Soesatyo aka Ketua MPR RI. Kata Bamsoet, saat ini bola soal Perppu KPK ada di pemerintah, tapi kalo masyarakat ngga puas ya bisa juga mengajukan judicial review ke MK.
- Kepala Staf Kepresidenan KSP aka Moeldoko. Kata Moeldoko, urusan Perppu KPK ini ibarat buah simalakama yang emang dilematis. Menurutnya, keputusan soal Perppu ini emang nggak bisa memuaskan semua pihak.
For when you have members from all over the world but are still running out of money…
Meet The UN.
Hari Senin kemarin, Sekjen PBB Antonio Guterres mengumumkan bahwa organisasinya terancam keabisan uang pada akhir bulan ini. Hal ini karena PBB lagi mengalami defisit anggaran sebesar US$230 juta atau Rp3,2 triliun.
Whaaaaat?
Jadi, Hari Senin kemarin Guterres mengirim surat ke sekitar 37 ribu pegawai di sekretariat PBB dan bilang bahwa dia terpaksa menerapkan “langkah-langkah untuk meminimalisir kesenjangan.” Katanya, hal ini dia lakukan demi memastikan gaji dan hak para karyawan PBB tetap terpenuhi.
Gimana ceritanya kok PBB bisa keabisan duit sih?
Apparently, they can. Kata Guterres dalam suratnya itu, total iuran dari negara-negara yang jadi anggota PBB cuma bisa nutup 70 persen dari total dana operasional yang dibutuhkan. Karenanya, pada bulan September lalu PBB udah mengalami kekurangan duit sebesar US$320 juta, dan untuk membiayai operasional bulan ini, PBB terpaksa pake dana cadangan yang bakal abis juga di akhir bulan.
I see. Terus gimana?
Guterres bilang bahwa untuk menghemat pengeluaran, PBB bakal nunda beberapa pertemuan, mengurangi pelayanan dan membatasi perjalanan resmi yang dilakukan pejabat PBB.
Who received the S.O.S calls?
The UN member countries. Di awal tahun ini, Guterres uda pernah minta ke negara-negara anggotanya yang ada 193 itu untuk meningkatkan kontribusi keuangannya. Tapi katanya, para negara anggota itu menolak permintaan tersebut.
For when you think “there’s no more flame between us”
Karena Hari Senin kemarin, BNPB baru aja ngumumin bahwa titik panas kebakaran hutan di Indonesia meningkat lagi di berbagai wilayah di Indonesia.
Dude, again?
Yep. Kata BNPB, saat ini tercatat ada 34 titik panas di Riau, 67 di Jambi, 87 di Sumatera Selatan, dua di Kalimantan Barat, 36 di Kalimantan Selatan, dan paling banyak di Kalimantan Tengah yaitu 123 tiitk. BNPB bilang, padahal pada 4 Oktober 2019 jumlah titik api udah menurun, bahkan di Provinsi Riau uda gaada.
Same old reason, babe. Apa lagi kalo bukan karena dibakar orang dengan sengaja. Selain itu, curah hujan yang belum merata juga bikin jumlah titik panas ini naik lagi.
Terus udara di sana gimana?
Untuk Provinsi kayak Riau, Jambi dan Palembang, kualitas udaranya uda menurun lagi ke level nggak sehat, untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ada di kategori sedang dan cuma Kalimantan Barat yang masih ada di kategori baik. Hal ini karena curah hujan di daerah tersebut uda cukup bagus.
I see. Anything else I need to know?
Jadi emang masalah Karhutla ini belum selesai sepenuhnya. Kata BNPB, saat ini Riau dan Kalteng masih dalam status tanggap darurat, karena kondisi karhutla di dua provinsi tersebut masih belum begitu aman dan kondusif. Selanjutnya daerah-daerah kayak Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat juga masih berstatus siaga darurat sampe 31 Oktober, dan untuk Kalimantan Barat, status ini berlaku sampe Desember 2019.
For when your mom tells you that you have so much “homework”
Mom, kayak Pak JK de.
Kemarin, Wakil Presiden Pak Jusuf Kalla bilang bahwa menjelang term keduanya nanti, Pak Jokowi udah ditunggu banyak banget PR terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Menurut Pak JK, kerjaan pemerintah emang sifatnya berkelanjutan, dan karena itu, kerjaannya juga nggak abis-abis. Contohnya di bidang infrastruktur pembangunan jalan, meskipun jalannya udah dibangun, tapi mungkin banget terjadi perpanjangan atau pelebaran seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan.
Pak JK sendiri uda bakal say goodbye sama PR-PR tersebut, karena beliau bilang, setelah pensiun nanti beliau bakal fokus urusin bisnis dan cucu. Asik yha.
“Nasinya kecil sekali. Ini harus ada solusi. Jangan sampai pasukan ini pulang dari DPR jadi kurus,”
Kata Ketua DPR RI yang baru, Mbak Puan Maharani saat ngeliat porsi nasi yang dimakan sama aparat keamanan yang bertugas untuk jaga di DPR. Kemarin, Mbak Puan emang menyempatkan diri keliling-keliling kompleks gedung DPR RI Senayan sebelum berakhir di Pujasera buat makan siang pake sate ayam dan tongseng sapi.
We agree. Nasi is lyfe.