The new UNICEF Report on Rohingya children is so concerning. Read Up, Catch Up.
What? Why?
Laporan UNICEF terbaru menunjukkan bahwa anak-anak pengungsi Rohingya telah kehilangan kesempatan mereka atas masa depan yang layak. Hal ini karena anak-anak pengungsi yang jumlahnya mencapai hampir 700 ribu orang itu enggak mendapatkan pendidikan dasar sebagai bekal mereka di masa depan.
I would like to know why, please.
Di tahun 2017, terjadi eksodus aka pindahan besar-besaran warga etnis Rohingya dari tempat tinggalnya di Rankhine State, Myanmar ke kamp pengungsian di Bangladesh. Hal ini terjadi karena kampung mereka diserang oleh militer Myanmar (the detail is too gruesome for this early in the morning), yang kalo kata PBB aka Perserikatan Bangsa-Bangsa, apa yang terjadi di Myanmar itu sama persis sama definisi “pembersihan etnis” yang ada di buku-buku pelajaran.
Then what happened?
Dua tahun setelah para pengungsi Rohingya ini tinggal di Bangladesh, masa depan makin suram buat anak-anak pengungsi. Menurut laporan UNICEF tadi, tercatat ada 97 persen anak usia 15-18 tahun nggak sekolah. Selain nggak punya pendidikan dasar, anak-anak ini juga rentan banget dieksploitasi sama human traffickers atau drug smugglers yang berkeliaran di sekitar kamp pengungsian.
How long does this situation would lasts?
Secara realistis, pulang ke Myanmar dalam waktu dekat ini nggak mungkin sih, karenanya, UNICEF menyerukan Myanmar dan Bangladesh untuk cepet-cepet nemuin solusi buat para pengungsi ini.
For when you’ve been hearing “saya minta maaf” way too often this week…
Ibu Menteri BUMN, Rini Soemarno juga minta maaf.
She’s apologizing for what?
The blackout, hello? Ibu Rini yang merupakan menteri yang membawahi PLN itu akhirnya menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian mati lampu yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah pas awal bulan Agustus. Pas kejadian mati lampu kemarin itu, emang Bu Rini nggak keliatan sama sekali karena baliau lagi naik haji. Nah, Selasa kemarin, Ibu Rini kemudian ngeluarin statement yang isinya dia minta maaf sama warga Indonesia yang kena pemadaman listrik, dan insiden tersebut harus jadi bahan pelajaran yang berharga buat PLN.
Sounds like my mom when I finally broke up with the douche.
Well, different scenario, but we can relate. Kalo dalam hal ini, pelajaran yang dimaksud Ibu Rini adalah biar PLN bisa nyontek dari negara-negara maju lain kayak London di Inggris, yang bisa nyalain lagi listrik mati hanya dalam waktu dua jam.
What else?
Selain itu, PLN juga diminta untuk segera bikin emergency scenario, jadi kalo ada kejadian mati lampu kayak kemarin, proses untuk nyalainnya lagi bakal lebih cepat. Rini juga bilang kalo PLN akan sinergi sama BUMN-BUMN lain untuk bikin crisis center yang bakal punya call center bersama.
So, apology accepted?
Who’s out and about in Bali during weekdays ( dan akhir bulan) kayak sekarang?
Advertisement
Partai yang warnanya ijo dan sering bikin kamu ketuker antara PKB atau PPP itu dari kemarin lagi ngadain muktamar aka kumpul-kumpul sambil kerja di Bali. Agenda utama dari muktamar itu adalah untuk konsolidasi kader sebelum masuk periode keduanya Pak Jokowi, sambil milih ketua umum.Do I really need to know this?
We think so, karena PKB pas pemilu kemarin jadi Partai Islam yang dapet suara paling banyak di parlemen, yaitu mencapai 8,46%. Angka ini di atas perolehan suara PPP, PKS, dan PAN. Dengan komposisi ini, PKB jadinya punya posisi penting di DPR, apalagi untuk kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya sama keagamaan.Now you got my attention. What is it about Muktamar PKB that I need to know?
Dalam muktamar yang dibuka sama Pak Jokowi semalam, setidaknya ada 3.000 peserta yang hadir, 2.000 di antaranya kader, dan 1.000-nya lagi ulama. Dalam sambutannya di hadapan para kader itu, Jokowi kemudian ngebahas soal….stunting.
What?
Menurut Pak Jokowi, Indonesia bakal sulit bersaing sama negara lain kalo anak-anaknya masih kekurangan gizi. We know you think its random that Pak Jokowi ngomongin stunting di acara partai, tapi kata Pak Jokowi, dia beneran keabisan bahan pidato karena apa yang mau dia bahas udah dibahas duluan sama Cak Imin. Cak Imin ni Ketua Umum PKB saat ini yang kebetulan jadwal pidatonya sebelum Pak Jokowi.
Catch Me Up! On Muktamar PKB.
- Ketua Umum PKB saat ini adalah Cak Imin, nama panjangnya Muhaimin Iskandar. Beliau uda menjabat sebagai Ketum PKB sejak tahun 2005 lalu dan juga pernah menduduki lumayan banyak posisi di pemerintahan, kayak Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Ketua DPR. Saat ini, jabatannya adalah Wakil Ketua MPR.
- PKB konsisten selalu ada di koalisi pemerintah, baik pas zamannya Pak SBY, maupun Pak Jokowi. Pas beredar kabar kemungkinan Gerindra, PAN atau PKS masuk ke pemerintah, PKB adalah salah satu pihak di partai koalisi yang menolak.
- PKB identik sama organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Hal ini karena emang partai itu didirikannya oleh kiai-kiai NU pas tahun 1998. Itulah kenapa, dukungan buat PKB juga paling banyak datang dari daerah Jawa Timur, yang emang paling banyak warga NU-nya.
- Di muktamar kali ini, Cak Imin jadi satu-satunya calon ketua umum, jadi most likely, dia bakal terpilih secara aklamasi dan bakal menjabat lagi.
Who’s following the trend?
WhatsApp.
Aplikasi chatting yang suka kamu matiin centang birunya itu rencananya sebentar lagi bakal punya fitur WhatsApp Payment di Indonesia. Sesuai dengan namanya, fitur ini akan bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Meski begitu, karena peraturan soal keuangan di Indonesia yang ketat, WhatsApp cuma akan berfungsi sebagai platform pendukung dari layanan dompet digital yang udah ada, kayak OVO, DANA, GoPay, atau LinkAja. Saat ini, kabarnya pihak WhatsApp lagi dalam proses “ngobrol-ngobrol” sama platform-platform tersebut.
Ya paham sih kenapa WhatsApp pengen masuk ke pasar pembayaran digital di indonesia, karena ternyata, negara kita ini adalah salah satu dari lima pasar global utama untuk WhatsApp, dengan lebih dari 100 juta pengguna.
Nah, meski isu soal WhatsApp payment ini uda rame terdengar, namun ternyata, BI aka Bank Indonesia belum tahu soal rencana ini. Padahal, kalo ada pihak yang mau jadi penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia, maka mereka harus dapet izin dulu sebelumnya dari BI. We think it’s about time, no?